Serahkan DIPA 2018, Jokowi Minta Perbaikan Kualitas Anggaran

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menyerahkan DIPA 2018 kepada menteri, pimpinan lembaga dan seluruh gubernur. Dalam penyerahan DIPA tersebut, Jokowi berpesan kepada seluruh pihak untuk belajar dari kesalahan masa lalu guna memperbaiki kualitas anggaran.

DIPA merupakan dokumen akhir dalam tahapan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. 

“Sangat kebangetan sekali kalau kita sudah tahu, kalau itu keliru, kalau itu salah, masih kita ulang-ulang," ujar ‎Jokowi saat penyerahan DIPA 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (6/12).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga memberikan penghargaan kepada tiga provinsi serta enam kabupaten dan kota yang berkinerja baik dalam pemanfaatan Dana Insentif Daerah (DID).

Lihat juga: Sri Mulyani Keluhkan Pemda Terlalu Bergantung pada APBN

Tiga provinsi yang dianugerahi penghargaan Dana Rekca 2017 adalah Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Kemudian, Kabupaten Badung, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Karanganyar, Kota Depok, Kota Semarang, dan Kota Surabaya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, para kepala daerah di sembilan wilayah tersebut telah mengelola anggaran daerah dengan sangat baik.

Sri menerangkan, proses administrasi penyelesaian dan penyampaian DIPA 2018 sendiri dilakukan lebih awal atau sebelum tahun berjalan, guna mempercepat penyerapan anggaran oleh kementerian dan lembaga dan daerah pada 2018.

"Dengan melakukan (penyerahan DIPA) pada Desember 2017, kami harapkan kementerian dan lembaga bisa langsung membelanjakannya mulai tanggal 1 Januari, walaupun 1 Januari itu libur," katanya.

Lihat juga: Pemda Tak Patuh, Sri Mulyani Ancam 'Sunat' Anggaran Daerah

Sri Mulyani melanjutkan, volume belanja negara dalam APBN 2018 mencapai Rp2.220,7 triliun. Angka itu dibagi untuk beberapa hal.

Pertama, belanja pemerintah pusat yang dialokasikan melalui kementerian dan lembaga sebesar Rp847,4 triliun dan non kementerian/lembaga sebesar Rp607,1 triliun.

Angka itu, menurutnya, diprioritaskan untuk mengatasi kesenjangan, kemiskinan, pembangunan infrastruktur, memacu sektor unggulan, perbaikan aparatur negara, peningkatan pertahanan keamanan serta penyelenggaraan demokrasi.

Sementara yang kedua, transfer ke daerah dan dana desa, yakni sebesar Rp766,2 triliun yang diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, serta mengurangi ketimpangan antardaerah. (agi)