Kemendes: Urbanisasi Bisa Direm dengan Menyetop Ketimpangan
Setyo Aji Harjanto | CNN Indonesia
Rabu, 20 Des 2017 10:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengaku berupaya menaikkan nilai tambah dari kegiatan ekonomi di perdesaan untuk mengurangi ketimpangan di daerah demi menekan urbanisasi.
Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Kemendes PDTT Ahmad Erani Yustika mengatakan, pengurangan ketimpangan ekonomi antara masyarakat desa dan kota merupakan solusi untuk menahan laju urbanisasi di Indonesia.
"Kalo tidak dikontrol akan terjadi seperti itu," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemendes PDTT di Jakarta, Selasa (19/12).
Maka itu, pemerintah mencoba menggeser pola pengelolaan nilai tambah ekonomi yang selama ini menjadi ciri masyarakat kota itu untuk diadopsi di wilayah perdesaan.
"Program kami di Kemendes itu ada program unggulan kawasan perdesaan, mencoba nilai tambahnya itu digeser ke desa," tuturnya.
Menurut Erani, pembangunan infrastruktur dan fasilitas ekonomi di desa penting untuk menyeimbangkan insentif antara di desa dan di kota. Ia optimis jika hal tersebut terwujud, maka akan dapat mengerem urbanisasi dan menanggulangi ketimpangan.
Di sisi lain, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dana desa perlu dialokasikan kepada daerah yang benar-benar miskin jika ingin menyeimbangkan ketimpangan.
"Dana alokasi khusus fisik yang ditransfer ke daerah untuk memperbaiki daerah yang masih tertinggal dari rata-rata nasional di dalam pembangunan fisiknya apakah itu jalan jembatan pengairan irigasi yang semua dilakukan supaya daerah yang tertinggal bisa mengejar," paparnya di kesempatan berbeda.
Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pada tahun 2045, 70 persen masyarakat Indonesia akan hidup di area perkotaan. Hal tersebut menjadi bukti tingginya tingkat urbanisasi di Indonesia.
Adanya urbanisasi menurut Sri Mulyani adalah karena insentif di perkotaan lebih besar dibandingkan di perdesaan.
"Pergerakan penduduk dari desa ke kota berdasarkan pengalaman semua negara di dunia itu mencari kesempatan untuk lebih produktif," ujarnya. (lav)
Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Kemendes PDTT Ahmad Erani Yustika mengatakan, pengurangan ketimpangan ekonomi antara masyarakat desa dan kota merupakan solusi untuk menahan laju urbanisasi di Indonesia.
"Kalo tidak dikontrol akan terjadi seperti itu," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemendes PDTT di Jakarta, Selasa (19/12).
Maka itu, pemerintah mencoba menggeser pola pengelolaan nilai tambah ekonomi yang selama ini menjadi ciri masyarakat kota itu untuk diadopsi di wilayah perdesaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Erani, pembangunan infrastruktur dan fasilitas ekonomi di desa penting untuk menyeimbangkan insentif antara di desa dan di kota. Ia optimis jika hal tersebut terwujud, maka akan dapat mengerem urbanisasi dan menanggulangi ketimpangan.
"Dana alokasi khusus fisik yang ditransfer ke daerah untuk memperbaiki daerah yang masih tertinggal dari rata-rata nasional di dalam pembangunan fisiknya apakah itu jalan jembatan pengairan irigasi yang semua dilakukan supaya daerah yang tertinggal bisa mengejar," paparnya di kesempatan berbeda.
Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pada tahun 2045, 70 persen masyarakat Indonesia akan hidup di area perkotaan. Hal tersebut menjadi bukti tingginya tingkat urbanisasi di Indonesia.
Lihat juga:Dana Desa Wajib Swakelola Tahun Depan |
Adanya urbanisasi menurut Sri Mulyani adalah karena insentif di perkotaan lebih besar dibandingkan di perdesaan.
"Pergerakan penduduk dari desa ke kota berdasarkan pengalaman semua negara di dunia itu mencari kesempatan untuk lebih produktif," ujarnya. (lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK