"Misalnya, BPJS Kesehatan menambah pegawai, padahal pendapatan tidak naik. Besar pasak daripada tiang," ujar Nila usai rapat bersama Sri Mulyani, Kamis (28/12).
Padahal, dengan lebih efisien, Nila melanjutkan, tidak hanya pendapatan perusahaan yang berpotensi lebih banyak masuk ke kas, tetapi juga bisa menyelesaikan persoalan defisit yang terus mendera BPJS Kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, BPJS Kesehatan juga diminta untuk memilih apakah menambah Sumber Daya Manusia (SDM) atau sistem teknologi informasi. Tak cuma itu, Sri Mulyani juga mengingatkan tentang persoalan pembayaran iuran yang masih sering menungggak supaya terselesaikan.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris berkomitmen untuk membangkitkan kesadaran masyarakat untuk disiplin dalam membayar iuran dengan getol melakukan kampanye dan edukasi.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menjelaskan, masalah defisit tahun ini sudah diselesaikan dengan saluran dana dari pemerintah sebesar Rp3,6 triliun pada akhir November lalu dan ditambah Rp4,2 triliun.
"Jadi, total Rp7,8 triliun, sudah lewat defisit. Jadi, BPJS Kesehatan sudah tidak boleh mengeluh," tutur Mardiasmo. (bir)