Anggaran Cair Cepat, Sertifikasi 7 Juta Lahan Bisa Tercapai

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) optimis target sertifikasi lahan seluas 7 juta bidang tanah bisa terealisasi tahun ini. Optimisme ini bukan isapan jempol mengingat pencairan anggarannya berbeda dibandingkan tahun lalu.

Menteri ATR Sofyan Djalil menuturkan, anggaran sertifikasi akan dicairkan pada bulan ini. Kondisi ini berbeda dibandingkan tahun lalu, di mana anggaran diluncurkan dalam dua tahap. Sayangnya, ia tak menyebutkan anggaran sertifikasi tanah untuk tahun ini.

“Tahun ini, sertifikasi jadi lebih mudah karena di tahun lalu, anggaran pertama itu untuk 2 juta bidang lahan dan sisanya muncul di Agustus. Kalau ini, anggaran sudah muncul di awal tahun,” jelas Sofyan ditemui di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kamis (4/1).

Lihat juga: Pemindahan Ibu Kota Rogoh Kocek Minimal Rp1 Triliun

Ia meyakini, sertifikasi tanah di tahun ini bisa melebihi target yang diinginkan Presiden Joko Widodo. Berkaca pada realisasi 2017 lalu, dimana instansinya berhasil mengukur dan memetakan tanah sebanyak 5,2 juta bidang lahan dari target 5 juta bidang lahan. Meski memang, lahan yang tersertifikasi hingga akhir 2017 hanya 4,2 juta bidang lahan.

Ia berharap, hambatan selama sertifikasi lahan di tahun lalu tidak akan terulang lagi di tahun ini. Adapun, empat permasalahan sertifikasi tanah selama tahun lalu, yakni tanahnya tak terdaftar di kelompok desa, ada juga sengketa lahan terkait aspek yuridis, tanah adat yang belum memilki pemilik, serta terdapat 46 juta sertifikat yang sudah diterbitkan namun belum terpetakan.

Lihat juga: Jokowi 'Pecut' BPN Selesaikan Sertifikat Tanah di 2025

“Tahun ini, kami lakukan pendekatan secara sistematis, dimana kami akan petakan apakah itu tanah negara, tanah seseorang, apakah ada sungai, semuanya bisa terlihat dengan jelas. Sehingga, sertifikasi bisa lebih mudah dilakukan,” terang Sofyan.

Di sepanjang tahun lalu, pemerintah awalnya menganggarkan Rp1,4 triliun di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Angka ini meningkat Rp1,1 triliun dan dimasukkan di dalam APBNP 2017. (bir)