Subsidi KRL Tahun Ini Hanya Bisa Layani 295 Juta Penumpang

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menyatakan subsidi kewajiban pelayanan publik/Public Service Obligation (PSO) yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan di tahun 2018 sebesar Rp1,29 triliun hanya mampu melayani sebanyak 295 juta penumpang.

Direktur Utama PT KCI Muhammad Nurul Fadhila mengatakan perusahaan menargetkan dapat melayani 320 juta penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek di tahun 2018.

"Kemaren di tanda tangan PSO sebesar Rp1,29 triliun itu hanya cukup untuk 295 juta penumpang. Tolong dikurangi sendiri dikalikan sendiri (kekurangannya)," jelas Fadhila di Jakarta Kamis (4/1).

Lihat juga: KCI Hapus Penalti untuk Tiket Harian Berjamin KRL

Berdasarkan hitungan kasar yang coba dilakukan CNNIndonesia.com, kekurangan dari subsidi PSO tersebut yakni sebesar Rp109 juta untuk melayani target penumpang PT KCI di tahun 2018 sebanyak 320 juta penumpang.

Fadhila mengatakan, kekurangan tersebut nantinya akan diverifikasi setiap tiga bulan sekali. Sehingga nanti kekurangannya dapat terproyeksi.

"Kekurangannya nanti dalam kontrak penyelenggaraan PSO itu ada mekanisme verifikasi data per triwulan. Sehingga nanti proyeksi kekurangan dana alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai akhir tahun itu terporyeksi nanti per triwulannya," papar Fadhila.

Sementara itu subsidi PSO di tahun 2017 yang sebesar Rp1,26 triliun menurut Fadhila sudah terserap habis. PT KCI mencatat jumlah penumpang yang terlayani sebanyak 315 juta penumpang atau 108 persen dari target volume penumpang di tahun 2017 sebesar 292 juta penumpang.

Lihat juga: Kereta Bandara Beroperasi, Jadwal KRL Duri-Tangerang Berubah

"PSO tahun 2017 terserap habis. Itu kurang (jumlah penumpang melampaui target)," ujar Fadhila.

Kemudian Bos PT KCI itu menyebutkan pihaknya masih menghitung kekurangannya hingga akhir januari nanti. Setelah semua verifikasi data selesai, jumlah kekurangan subsidi PSO tersebut akan disampaikan ke pemerintah.

"Kekurangan ini akan kami tagih ke Kementerian Perhubungan," terang dia. (gir)