Kementerian ATR dan Pelindo Teken MoU soal Sertifikasi Aset

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN), institusi pendidikan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk PT Pelabuhan Indonesia (Persero) I hingga IV menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait sertifikasi aset.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menjelaskan, kerja sama dengan BUMN ini dilakukan untuk memperjelas aset BUMN yang belum tersertifikasi hingga saat ini.

"Banyak aset negara yang tidak jelas, banyak aset negara yang diduduki pihak ketiga," terang Sofyan, Rabu (10/1).

Lihat juga: Sertifikasi Tanah: Jokowi Senang Menteri Sofyan Kerja Cepat

Pihaknya mengaku memang mengincar BUMN yang memiliki banyak aset, seperti Pelindo. Hanya saja, Sofyan tidak menyebut secara rinci perkiraan jumlah aset Pelindo yang belum tersertifikasi.

"Fokus kami ke BUMN yang memiliki aset banyak, begitu juga dengan universitas," imbuhnya.

Secara terpisah, Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya berharap MoU ini dapat menyelesaikan persoalan lahan yang bermasalah dengan percepatan sertifikasi yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN.

"Jadi ini untuk mendukung pengadaan lahan dalam pengembangan pelabuhan," terang Elvyn.

Sayangnya, Elvyn juga belum bisa menyebutkan mana saja lahan milik perusahaan yang masih bermasalah. Namun yang pasti, lahan bermasalah itu diduduki oleh pihak lain.

Sementara itu, Sofyan mengatakan, pihaknya telah menerbitkan 4,2 juta sertifikat lahan tanah. Sementara, Kementerian ATR/BPN telah mengukur dan memetakan tanah dengan jumlah 5,2 juta sertifikat.

"Tahun ini 7 juta sertifikat targetnya. Masih ada sisa 80 juta sertifikat yang harus kami capai," ucap Sofyan.

Lihat juga: Gandeng MTI, JICT Tak Bisa Pastikan Pegawai Lama Bekerja

(lav)