Bapertarum PNS Akan Beralih Jadi BP Tapera Maret 2018

Jakarta, CNN Indonesia -- Komite Tabungan Perumahan Rakyat memastikan masa tugas Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) akan berakhir pada 24 Maret 2018. Sebagai gantinya, pemerintah membentuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menjadi salah satu anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat mengatakan pengurus yang sebelumnya berada di Bapertarum-PNS bukan berarti akan dimasukan secara otomatis ke dalam struktur organisasi BP Tapera.

Lihat juga: OJK Siapkan Lima Jurus Dorong Industri Keuangan

"Sudah diamanatkan di Undang-Undang (UU), kami perlu melakukan seleksi untuk BP Tapera," ungkap Sri Mulyani, Senin (19/2).

Ia menerangkan, perlu ada masa transisi terkait perpindahan aset di Bapertarum-PNS ke BP Tapera. Untuk itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah menugaskan Kantor Akuntasi Publik (KAP) untuk menghitung jumlah aset di Bapertarum-PNS.

"Kemudian kewajiban dan berapa yang dibayarkan pada tahun2018 terutama pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah pensiun atau disebut pensiun ditambah pensiun punah," papar dia.

Namun, hasil audit tersebut masih harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, jumlah aset yang akan dipindahkan juga melalui pemeriksaan BPK.

Sri Mulyani melanjutkan, jumlah aset Bapertarum-PNS yang akan dipindahkan lebih dari Rp11 triliun. Namun, angka itu belum dikurangi dengan kewajiban pembayaran kepada ASN tahun ini.

"Jumlah itu (lebih dari Rp11 triliun) dikurangi dengan kewajiban membayar ASN yang sudah mengumpulkan tabungan selama ini dan untuk ekspansi BP Tapera ke depan," ujar Sri Mulyani.

Lihat juga: Menteri Basuki: 2018, Target Bangun Rumah Hanya 900 Ribu Unit

Nantinya, BP Tapera juga akan melayani peserta yang dipindahkan dari Bapertarum-PNS. Selain itu, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri yang masuk dalam PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

"Jadi dinegosiasikan dan dibicarakan, lalu non ASN atau masyarakat umum yang perlu dikembangkan kebijakannya serta pelaksanaannya oleh BP Tapera," papar Sri Mulyani. (lav)