Independensi DPR dalam Pemilihan Gubernur BI jadi Sorotan

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Institute fo Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyoroti independensi DPR dalam bursa pemilihan calon gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023.

"Ini kewenangannya nanti di DPR, sehingga mereka harus punya satu kriteria. DPR jangan melihat siapa sosoknya dulu, agar terjadi independensi," ujarnya, mengutip Antara, Kamis (22/2).

Namun, ia mengusulkan, DPR perlu membuat beberapa kriteria bagi calon gubernur BI baru yang sesuai dengan kapabilitas mengawal kebijakan moneter dan menjaga stabilitas makroprudensial. Kemudian, para kandidat harus lah memenuhi sebagian besar kriteria itu.

Lihat juga: Indef Usul Gubernur BI Baru Tidak Berlatar Belakang Perbankan

"Kalau DPR dapat melakukan hal itu, saya pikir mereka akan mendapatkan apresiasi. Karena selama ini, voting (pemungutan suara) tertutup ditengarai transaksional," kata Enny.

Sebelumnya, ia juga menyarankan agar pemilihan gubernur bank sentral yang baru tidak lagi berlatar belakang dari kalangan perbankan. Pasalnya, urusan mikroprudensial telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan.

"BI Ini teknis sekali di sektor moneter. Jadi, kemampuan moneter calon gubernurnya harus teruji. Tidak sekadar orang ekonomi yang mengambil kuliah moneter," terang dia.

Lihat juga: Jokowi Kantongi Empat Nama Calon Gubernur BI

Masa kepimpinan Gubernur BI Agus Martowardojo akan berakhir pada 15 Mei 2018. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengirim nama calon Gubernur BI untuk uji kelayakan dan kepatutan pada pekan ketiga Februari 2018.

Sebelumnya, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi memunculkan empat nama calon Gubernur BI, yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Agus Martowardojo, serta Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo.

Pasal 41 Undang-Undang 3/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23/1999 tentang Bank Indonesia menyebutkan Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. (antara/bir)