Realisasi Penerima Bantuan Pangan Nontunai Capai 86 Persen
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Selasa, 20 Mar 2018 14:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Maret 2017 telah mencapai 86 persen dari total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar 1,2 juta Kepala Keluarga (KK) yang disalurkan antara periode Januari hingga Maret.
Ini merupakan hasil dari penyaluran BPNT di 44 kota di seluruh Indonesia. Dengan capaian itu, kini pemerintah mempertimbangkan untuk menambah distribusi BPNT ke 24 kabupaten dan kota lainnya.
"Dan, seluruh kajian sudah kami buat agar BPNT ini bisa diperluas lagi. Selain itu, survei yang kami lakukan pun menunjukkan bahwa 90 persen penerima BPNT ini puas dengan bantuan tersebut," ujarnya ditemui di kantornya, Selasa (20/3).
Puan melanjutkan tambahan kota tersebut di antaranya terdiri dari kota Solok, kota Bengkulu, kota Metro, kota Tanjung Pinang, dan kota Pangkal Pinang. Wilayah yang dipilih adalah wilayah yang sudah memiliki infrastruktur teknologi dan memiliki e-warong, di mana satu e-warong harus bisa menjangkau 250 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Rencananya, penambahan penerima BPNT ini bisa dilakukan pada April mendatang. Hanya saja, pemerintah masih mengkaji urgensi untuk melakukannya pada bulan depan.
"Tentu kalau perluasan, kami nyatakan siap. Tapi kan perlu lagi dilihat daerahnya siap atau tidak, bagaimana kesiapan agen penyalurnya, apakah bank juga siap. Harus samakan persepsi terlebih dulu. Tapi kalau siap, kami siap untuk perluasan bulan depan," terang dia.
Direktur Jenderal Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi Dulung menuturkan sejatinya BPNT ini merupakan transformasi dari bantuan sosial beras untuk rakyat sejahtera (bansos rastra). Jika sebelumnya bantuan beras diberikan dalam bentuk bantuan langsung (in-kind transfer), kini penerima manfaat akan mendapatkan uang yang bisa dibelikan bahan pangan.
Ia berharap perubahan skema BPNT ini bisa menurunkan tingkat kemiskinan dari angka per September 2017 sebesar 10,12 persen mendekati angka 10 persen seperti target pemerintah. "Selain itu yang terpenting adalah tingkat inklusi keuangan bisa meningkat. Ini yang kami harapkan dari BPNT," ucapnya.
Program BPNT tercantum di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017. Berdasarkan kick off peraturan tersebut, pemerintah hanya akan memberikan BPNT bagi dua kebutuhan pokok, yakni beras dan telur ayam.
Ini mengganti ketentuan sebelumnya di mana pemerintah memberikan bantuan beras, minyak goreng, gula, dan telur ayam kepada masyarakat miskin.
Bantuan sosial ini akan masuk ke dalam pagu anggaran Kemensos yang dipatok Rp41,29 triliun pada APBN 2018 atau melejit signifikan dari APBNP 2017 sebesar Rp17,31 triliun.
Jumlah penerima hingga akhir tahun diperkirakan bisa mencapai 10 juta KK atau lebih kecil dari penerima bantuan pangan tahun sebelumnya yakni 15,5 juta KK. Sehingga, 5,5 juta KK sisanya masih akan menerima bantuan dalam bentuk bansos rastra. (bir)
Ini merupakan hasil dari penyaluran BPNT di 44 kota di seluruh Indonesia. Dengan capaian itu, kini pemerintah mempertimbangkan untuk menambah distribusi BPNT ke 24 kabupaten dan kota lainnya.
"Dan, seluruh kajian sudah kami buat agar BPNT ini bisa diperluas lagi. Selain itu, survei yang kami lakukan pun menunjukkan bahwa 90 persen penerima BPNT ini puas dengan bantuan tersebut," ujarnya ditemui di kantornya, Selasa (20/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Puan melanjutkan tambahan kota tersebut di antaranya terdiri dari kota Solok, kota Bengkulu, kota Metro, kota Tanjung Pinang, dan kota Pangkal Pinang. Wilayah yang dipilih adalah wilayah yang sudah memiliki infrastruktur teknologi dan memiliki e-warong, di mana satu e-warong harus bisa menjangkau 250 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Rencananya, penambahan penerima BPNT ini bisa dilakukan pada April mendatang. Hanya saja, pemerintah masih mengkaji urgensi untuk melakukannya pada bulan depan.
Direktur Jenderal Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi Dulung menuturkan sejatinya BPNT ini merupakan transformasi dari bantuan sosial beras untuk rakyat sejahtera (bansos rastra). Jika sebelumnya bantuan beras diberikan dalam bentuk bantuan langsung (in-kind transfer), kini penerima manfaat akan mendapatkan uang yang bisa dibelikan bahan pangan.
Ia berharap perubahan skema BPNT ini bisa menurunkan tingkat kemiskinan dari angka per September 2017 sebesar 10,12 persen mendekati angka 10 persen seperti target pemerintah. "Selain itu yang terpenting adalah tingkat inklusi keuangan bisa meningkat. Ini yang kami harapkan dari BPNT," ucapnya.
Program BPNT tercantum di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017. Berdasarkan kick off peraturan tersebut, pemerintah hanya akan memberikan BPNT bagi dua kebutuhan pokok, yakni beras dan telur ayam.
Ini mengganti ketentuan sebelumnya di mana pemerintah memberikan bantuan beras, minyak goreng, gula, dan telur ayam kepada masyarakat miskin.
Bantuan sosial ini akan masuk ke dalam pagu anggaran Kemensos yang dipatok Rp41,29 triliun pada APBN 2018 atau melejit signifikan dari APBNP 2017 sebesar Rp17,31 triliun.
Jumlah penerima hingga akhir tahun diperkirakan bisa mencapai 10 juta KK atau lebih kecil dari penerima bantuan pangan tahun sebelumnya yakni 15,5 juta KK. Sehingga, 5,5 juta KK sisanya masih akan menerima bantuan dalam bentuk bansos rastra. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK