Februari, 2,6 Juta KK Bisa Kantongi Bantuan Pangan Nontunai

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berencana menyalurkan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada Februari 2018 nanti kepada 2,6 juta Kepala Keluarga (KK). Ini berarti, jumlah penerima BPNT dalam dua bulan pertama tahun ini akan menjadi sebanyak 3,8 juta KK.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bilang, tambahan hanya akan dilakukan kalau pemerintah bisa memastikan bahwa 1,2 juta KK penerima BPNT sebelumnya benar-benar memanfaatkan anggaran tersebut.

Sebab, Darmin menilai, hingga saat ini, pemerintah belum juga menerima laporan dari lapangan bahwa 1,2 juta KK penerima BPNT benar-benar telah membuka rekening dan mendapatkan kartu tersebut.

Lihat juga: Efisiensi, BPJS Kesehatan Tunggu Dua Perpres Rampung

“Kalau belum beres (verifikasinya), ya jangan ditambah dulu. Tapi, kalau sudah beres, nanti kami siap menambah 2,6 juta KK yang bisa memanfaatkan BPNT,” ujarnya di Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Selasa (16/1).

Adapun, verifikasi baru bisa dilakukan setelah 25 Januari 2018 nanti, mengingat uang BPNT baru akan masuk ke rekening masing-masing KK tanggal 25 setiap bulannya. 
“Nanti kami akan adakan rapat lagi untuk menentukan apakah akan ada tambahan 2,6 juta KK di Februari,” lanjut dia.

Jumlah penerima BPNT dipastikan akan terus bertambah setiap periode sepanjang tahun ini hingga mencapai 10 juta KK pada akhir tahun nanti. Namun, angka ini tak menyentuh seluruh KK yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.

Lihat juga: Pemerintah Kejar Perbaikan 6 Indikator Kemudahan Berusaha

Sebab, menurut catatan Kementerian Sosial masih terdapat 15,6 juta KK yang perlu mendapatkan bantuan pangan dari pemerintah.

Rencananya, sisa 5,6 juta KK yang tidak memeperoleh BPNT ini akan mendapatkan bantuan berupa bantuan sosial beras untuk rakyat sejahtera (bansos rastra). Adapun, bantuan ini berbeda dengan BPNT, karena masyarakat langsung menerima bantuan dalam bentuk beras (in-kind transfer).

“Jadi, di tahun ini, ada dua kebijakan bantuan. Pertama, tentu BPNT, di mana masyarakat bebas membelanjakan uang bantuan untuk beli beras dan kebutuhan lain, dan juga bantuan sosial beras,” pungkasnya.

Lihat juga: Pemerintah Masih Utang Subsidi Listrik Rp7 Triliun ke PLN

Sekadar informasi, program BPNT tercantum di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017. Aturan itu menyebut bahwa pemerintah hanya akan memberikan BPNT bagi dua kebutuhan pokok, yakni beras dan telur ayam.

Hal ini mengganti ketentuan sebelumnya di mana pemerintah memberikan bantuan beras, minyak goreng, gula, dan telur ayam kepada masyarakat miskin.

Bantuan sosial ini akan masuk ke dalam pagu anggaran Kemensos yang dipatok Rp41,29 triliun pada APBN 2018. Angka ini melejit signifikan dari APBNP 2017 yang hanya sebesar Rp17,31 triliun. (bir)