Belanja Infrastruktur PUPR Baru 14 Persen dari Target 2018

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat belanja infrastruktur sampai akhir April 2018 diperkirakan hanya Rp15,4 triliun atau 14,4 persen dari anggaran tahun ini yang senilai Rp107,38 triliun.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti menyebutkan progres pembangunan fisik tercatat mencapai 15,76 persen. Secara persentase, penyerapan tersebut lebih tinggi dari periode yang sama.

"Penyerapan tersebut lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2017 yakni sebesar 14,34 persen dari anggaran tahun 2017 sebesar Rp106,22 triliun," kata Anita seperti dikutip dari Antara, Senin (30/4).

Lihat juga: Kebut Asian Games, Sandi Ingin Jakpro Tambah Jam Kerja

Menurut dia, perkembangan penyerapan anggaran yang cukup cepat tidak terlepas dari sistem lelang yang diterapkan Kementerian PUPR. Pelaksanaan lelang dini sejak Oktober 2017 untuk proyek tahun 2018, kinerja Kementerian PUPR pun semakin efektif dan efisien.

"Serapan 2018 ditargetkan mencapai 95 persen atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 93 persen," ujarnya.

Sementara itu, paket kontraktual di Kementerian PUPR tahun 2018 sebanyak 9.946 paket dengan nilai Rp83,01 triliun. Terdiri dari paket kontraktual satu tahun, paket kontraktual tahun jamak baru, dan lanjutan.

Hingga 29 April 2018, progres paket yang terkontrak sebanyak 6.930 paket dengan nilai kontrak Rp60,25 triliun, termasuk paket kontraktual tahun jamak lanjutan. Angka itu lebih kecil dari nilai pagu Rp62,97 triliun. Dari hasil lelang tersebut, efisiensi yang diperoleh mencapai Rp2,72 triliun.

Paket dalam proses lelang sebanyak 2.028 paket dengan nilai pagu Rp14,73 triliun dan 988 paket senilai Rp5,31 triliun masih dalam tahap persiapan lelang.

Lihat juga: Jokowi Minta Perencanaan Renovasi Banjarnegara Kelar Sebulan

Paket Kontrak Bina Marga Paling Fantastis

Empat Direktorat Jenderal (Ditjen) dengan nilai paket kontraktual terbesar yakni Ditjen Bina Marga sebanyak 3.636 paket senilai Rp37,51 triliun, dan Ditjen Sumber Daya Air sebanyak 3.454 paket senilai Rp29,29 triliun.

Selanjutnya, Ditjen Cipta Karya sebanyak 1.726 paket senilai Rp 10,68 triliun dan Penyediaan Perumahan sebanyak 824 paket senilai Rp 5,05 triliun.

Total anggaran Kementerian PUPR pada 2018 sebesar Rp107,38 triliun dengan rincian 81 persen atau Rp88 triliun merupakan jenis belanja modal dan belanja barang berkarakter belanja modal.

Lihat juga: Jembatan di Pantura akan Diaudit Sebelum Mudik Lebaran

Dalam Kebijakan pemaketan di Kementerian PUPR, 90 persen diperuntukan bagi kontraktor skala kecil menengah dan jasa konsultan swasta.

Pada tahun 2018, selain membangun infrastruktur berskala masif, Kementerian PUPR juga menganggarkan Rp11,28 triiun untuk pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT).

PKT bertujuan membuka lapangan kerja di daerah sehingga daya beli masyarakat desa meningkat dan lebih banyak uang beredar di daerah. (antara)