Pembiayaan Proyek Infrastruktur Non-APBN Capai Rp55,6 Triliun

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Senin, 30/04/2018 15:58 WIB
Pembiayaan Proyek Infrastruktur Non-APBN Capai Rp55,6 Triliun Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan terdapat empat prioritas proyek yang akan dibangun menggunakan skema . (CNN Indonesia/Dinda Audriene Muthmainah)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah tahun depan yang tak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp55,6 triliun.

Dari angka tersebut, Rp41,1 triliun akan dibiayai melalui skema Pembiayaan Investasi Non-Anggaran (PINA) dan 14,5 triliun menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, ada empat prioritas proyek yang akan dibangun menggunakan skema PINA antara lain, pembangkit listrik yang dibangun oleh anak usaha PT PLN (Persero), dan pengembangan kedua Bandara Internasional Kertajati.



Selain itu, 10 kawasan wisata yang digadang menjadi Bali baru, dan beberapa ruas jalan tol yang pembangunannya berlangsung tahun depan.

"Komposisi itu mudah-mudahan untuk 2019 bisa tercapai Rp40 triliunan untuk PINA," ujar Bambang, Senin (30/4).

Terkait proyek berskema KPBU, Bambang mengatakan, beberapa di antaranya merupakan inisiatif dari Pemerintah Daerah, seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hingga perawatan jalan.

"Jadi kami sekarang mengembangkan KPBU tidak hanya membuat jalan baru, tapi juga perawatan jalan, terutama kami fokus di pantai timur Sumatera dan pantai utara Pulau Jawa," sambung dia.

Secara total, anggaran infrastruktur tahun depan diperkirakan sebesar Rp300 triliun. Jadi, pembiayaan melalui skema PINA dan KPBU mengambil porsi 18,5 persen dari kebutuhan pendanaannya.


Tak hanya itu, Bappenas juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendata proyek-proyek perusahaan pelat merah yang masih membutuhkan pendanaan.

Namun demikian, ia menyebut jumlah anggaran infrastruktur tahun depan masih perlu difinalisasi. Menurut Bambang, angka pasti terkait anggaran infrastruktur tahun depan akan diumumkan dalam nota keuangan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agustus mendatang.

"Jadi baru perkiraan awal Rp300 triliun, tapi kami sudah mulai Rp14,5 triliun itu dengan skema KPBU dan kemudian BUMN juga ada yang langsung (mengerjakan proyek). Jumlah total anggarannya masih finalisasi, lengkapnya nanti disusun baru ketahuan detailnya," papar dia.


Kebutuhan dana infrastruktur sendiri tercatat Rp4.769 triliun selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan berakhir 2019 mendatang. Sementara itu, APBN hanya mampu menopang 41,3 persen atau Rp1.951,3 triliun, sehingga sisanya dipenuhi dari BUMN dan swasta

Hanya saja, BUMN baru bisa memenuhi 22,2 persen dari kebutuhan infrastruktur. Dengan kata lain, swasta diberikan peluang untuk membangun 36,5 persen dari infrastruktur yang dibutuhkan. (lav)