"Kami melihat kondisi dari pasar utang negara dalam mengantisiapsi ketidakpastian, pemerintah terus mempersiapkan alternatif sumber pembiayan utang," ujar Sri Mulyani di Direktorat Jenderal Pajak Pusat, Jumat malam (11/5).
Pertama, menyiapkan penerbitan SBN dengan skema penempatan langsung tanpa lelang (private placement) di saat penawaran yield tidak rasional sesuai yang diharapkan pemerintah.
"Kami terus menjaga alternatif pembiayaan dengan private placement sampai kami dapat harga yang reasonable (beralasan). Private placement ini kami tetap siapkan, kami aktifkan pinjaman program yang bisa ditarik pada semester I 2018," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, pemerintah akan melakukan pinjaman bilateral dan multilateral dengan beberapa negara dengan potensi sekitar US$1,3 miliar dan 850 juta euro. "Samurai bond (surat utang berdenominasi yen Jepang), juga bisa di-upsize saat ini mencapai 150 miliar yen Jepang," jelasnya.
Lihat juga:Sinyal BI Kerek Suku Bunga Acuan Makin Kuat |
Ketiga, meminta Badan Layanan Umum (BLU) untuk menyerap SBN dengan estimasi mencapai Rp12 triliun. Lalu, pemerintah juga menyiagakan perjanjian stabilisasi surat utang (Bonds Stabilitation Framework/BSF) untuk menjaga pembiayaan agar lebih stabil dan berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah juga masih bisa memaksimalkan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), di mana posisi Silpa per April 2018 sebesar Rp133,6 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp123,2 triliun.
Sebelumnya, pemerintah mengakui bahwa kondisi pasar saat ini membuat penawaran yield SBN melambung tinggi. Tercatat, pada awal lelang SBN, yield yang ditawarkan hanya sekitar 7,19 persen. Namun, dengan perkembangan pasar, penawaran yield mencapai 7,95 persen.
Walhasil, lelang SBN yang dilakukan pemerintah tak mencapai target yang diharapkan sebesar Rp17 triliun. Hasil lelang tercatat hanya sekitar Rp7,18 triliun. (lav)