THR Bermasalah, Pekerja Bisa Adukan ke Kemenaker

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Rabu, 16/05/2018 20:35 WIB
THR Bermasalah, Pekerja Bisa Adukan ke Kemenaker Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakanpekerja yang bermasalah dengan THR bisa mengajukan pengaduan ke posko pengaduan Dinas Tenaga Kerja setempat. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Ketenagakerjaan siap menerima aduan pekerja yang menghadapi permasalahan terkait Tunjangan Hari Raya (THR), baik berupa keterlambatan hingga tidak dibayarkan.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan pengaduan bisa dilakukan melalui posko pengaduan Dinas Tenaga Kerja setempat. Posko pengaduan ini, menurut Hanif, memang selalu ada setiap tahun.

"Kami ada posko (pengaduan) baik di pusat dan daerah dari dinas tenaga kerjanya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau ada aduan mengenai pembayaran THR, terlambat, dan tidak dibayar bisa diproses di posko itu," ujar Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (16/5).



Ia menegaskan perusahaan yang tidak mengikuti aturan THR dari pemerintah bisa mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut dimuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Pasal 56 beleid tersebut menyebut bahwa pengusaha yang terlambat membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada Pekerja/Buruh dikenai denda sebesar 5 persen dari total tunjangan hari raya keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha. Meski begitu, pengusaha tetap harus memberikan THR sesuai ketentuan.


Sementara itu, sanksi administratif bisa dikenakan bagi pengusaha yang tidak membayar THR , di mana THR maksimal harus diberikan tujuh hari sebelum hari raya idul fitri.

"Ada serangkaian dari sisi sanksi. Tapi yang paling sering, yang pasti kena denda dulu. Yang lain akan disesuaikan dengan bobotnya," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2018 di mana THR tahun ini maksimal diberikan tujuh hari sebelum idul fitri. Surat ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. (agi/agi)