Pengusaha Dukung Pemerintah Kendalikan Impor Barang Konsumsi

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Senin, 27/08/2018 19:26 WIB
Pengusaha yang tergabung dalam Kadin mengaku mendukung pemerintah membatasi impor barang konsumsi karena bisa memacu produktivitas industri nasional. Ketua Kadin Rosan Roeslani mendukung penuh kebijakan pembatasan impor yang dilakukan pemerintah. (ANTARA FOTO/Novrian Arbi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendukung penuh upaya pemerintah dalam membatasi impor dengan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor atas 900 komoditas.

Ketua Kadin Rosan P Roeslani berharap kebijakan tersebut bisa meningkatkan produktivitas industri nasional ke depan. Namun, ia menekankan pembatasan impor sebaiknya tak dilakukan pada bahan baku yang masih dibutuhkan untuk kegiatan produksi industri. 

"Jadi harapannya diberlakukan pada barang konsumsi saja, itu tidak masalah," katanya, Senin (27/8).



Ia pun berharap kebijakan pembatasan impor tersebut juga dapat membantu pemerintah mencapai tujuan utamanya, yakni mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan. Dengan defisit transaksi berjalan yang terkendali, rupiah juga diharapkan dapat bergerak lebih stabil.

"Ini diharapkan bisa membantu mengurangi defisit transaksi berjalan," katanya.

Pemerintah sebelumnya mengaku bakal membatasi impor untuk mengatasi masalah defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan. Mereka tengah mengkaji 900 komoditas yang impornya akan dibatasi.

Berdasarkan data yang diterima CNNIndonesia.com pekan lalu, komoditas yang masuk radar pembatasan impor antara lain; beras, gula, garam, produk hortikultura, hewan dan produk hewan hingga produk kemasan kedap udara.


Produk lain yang juga masuk dalam radar; minyak dan gas, tabung gas tiga kilogram, kaca lembaran, besi dan baja, semen, bahan baku plastik, minuman beralkohol hingga telepon seluler. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa rilis resmi mengenai produk yang akan dibatasi impornya tersebut akan keluar September nanti.

Selain kebijakan tersebut, agar pemerintah juga akan menerapkan kebijakan pencampuran biodiesel pada BBM guna membantu mengatasi defisit perdagangan tersebut.  (agt/agt)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK