Istana: Jokowi akan Buka Suara Terkait Polemik Impor Beras

Tim, CNN Indonesia | Rabu, 19/09/2018 19:38 WIB
Istana: Jokowi akan Buka Suara Terkait Polemik Impor Beras Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan Presiden Jokowi pada saatnya akan bicara soal polemik impor beras. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Istana melalui Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan Presiden Jokowi akan berbicara kepada masyarakat soal kebijakan impor yang saat ini sedang diperselisihkan oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita

Ia mengatakan Jokowi tengah menunggu waktu yang tepat untuk menjelaskan ke masyarakat. Jokowi akan memperhatikan permasalahan yang menyangkut impor beras.

Apalagi, Jokowi punya perhatian besar untuk menyediakan harga kebutuhan pokok, termasuk beras yang terjangkau bagi masyarakat. "Saat yang tepat pasti Beliau akan menyampaikan ke publik," katanya di Jakarta, Rabu (19/9).
Erani mengatakan, saat ini Istana belum mau berkomentar lebih jauh soal perselisihan terkait impor beras. Istana masih melihat informasi yang beredar saat ini bersifat sepotong-sepotong. "Kami perlu mendapatkan data dan koordinasi yang lebih utuh mengenai ini," jelas dia.


Polemik antara Bulog dan Kemendag bermula dari keinginan pemerintah membuka keran impor beras dengan kuota 2 juta ton di tahun ini. Namun, Bulog di bawah pimpinan Budi Waseso enggan melaksanakan kebijakan tersebut.

Keengganan muncul karena Bulog merasa stok beras di gudang mereka masih banyak. Budi mengatakan saat ini stok beras di Gudang Bulog tercatat sebanyak 2,4 juta ton.

Bulog juga masih memiliki sisa kontrak beras impor tahun lalu sebanyak 400 ribu ton. Saat ini, Bulog juga masih menyerap gabah dari petani. Walaupun menolak, Enggartiasto beberapa waktu lalu mengatakan Budi meminta perpanjangan izin impor beras ke kementeriannya sebanyak dua kali.

Surat perpanjangan diajukan pada 13 Juli 2018 dan 23 Agustus 2018. Namun hal tersebut dibantah Budi. Ia ngotot tak mau impor beras dilakukan meski surat persetujuan impor telah diberikan.

"Saya tidak pernah minta izin impor baru. Perpanjangan baru itu surat kadaluarsa," ungkap Budi.

(glh/agt)