Sudah 82 Titik BBM Satu Harga Beroperasi Hingga 19 September

Tim, CNN Indonesia | Rabu, 26/09/2018 09:55 WIB
Sudah 82 Titik BBM Satu Harga Beroperasi Hingga 19 September Kementerian ESDM mencatat program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga telah terealisasi di 82 titik lembaga penyalur per 19 September 2018. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga telah terealisasi di 82 titik lembaga penyalur di seluruh Indonesia hingga 19 September 2018.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menegaskan pemerintah menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM selama program ini berlangsung.

"Kami pastikan penyaluran BBM akan aman untuk program BBM Satu Harga," ujar Agung dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (25/9).


Berdasarkan laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo selaku lembaga penyalur BBM Satu Harga telah menyalurkan BBM sebanyak 69.172 kiloliter (kl) hingga 19 September 2018.

Dari jumlah volume tersebut, sebesar 44.324 kl merupakan BBM jenis Premium yang merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Sementara, Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau minyak Solar telah dikonsumsi masyarakat sebesar 24.848 kl.

Pemerintah memproyeksikan volume kebutuhan BBM untuk program BBM Satu Harga hingga tahun 2019 sebesar 568 kl per hari atau 207 ribu kl per tahun. Jumlah itu terdiri dari 186 kl per hari untuk Solar dan 382 kl per hari untuk Premium.


Artinya, jika dihitung per tahun kebutuhan BBM Satu Harga mencapai 68 ribu kl untuk jenis Solar dan 139 ribu kl jenis Premium. Proyeksi ini berdasarkan pada kebutuhan
BBM yang akan disalurkan oleh 160 lembaga penyalur di seluruh Indonesia.

Agung mengungkapkan program BBM Satu Harga merupakan kebijakan pemerintah dalam menyeragamkan harga jual resmi BBM sebesar Rp 6.450 per liter untuk Premium dan Rp 5.150 per liter untuk Solar di wilayah tertinggal, terluar, terdepan di seluruh Indonesia.

Kebijakan ini mengikuti pencabutan subsidi BBM dan pemberian penugasan kepada Pertamina dan badan usaha swasta untuk menyalurkan BBM ke daerah terpencil melalui pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di tempat tersebut dan mengatur penyalurannya secara rutin baik melalui darat, laut, maupun udara.


(sfr/bir)