Ia menyebut 1.147 jenis barang yang dinaikkan PPh-nya sebenarnya tak masuk dalam golongan 10 barang impor terbesar. Kenaikan PPh justru dilakukan pada beberapa barang yang nilai impornya kecil, seperti kondom, tasbih, bedak, dan lipstik.
"Total (nilai impor) barang 1.147 itu paling hanya US$5 miliar, dengan langkah yang diambil Menteri Keuangan Sri Mulyani ini mungkin hanya mengurangi impor US$500 juta," ungkap Rizal, Rabu (26/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPR), impor per Agustus 2018 tercatat sebesar US$16,84 miliar, lebih tinggi dari ekspor yang hanya US$15,82 miliar. Kondisi ini membuat neraca perdagangan Agustus 2018 masih defisit US$1,02 miliar secara bulanan. Sedangkan secara akumulasi Januari-Agustus defisit neraca perdagangan mencapai US$4,09 miliar.
"Neraca transaksi berjalan (currenct account deficit/CAD) juga masih defisit sampai semester I 2018 ini, sampai akhir tahun Bank Indonesia (BI) meramalkan jumlah defisitnya lebih dari US$20 miliar kan," ucap Rizal.
"Makanya, kenapa tidak fokus sama yang besar-besar saja, seperti impor baja itu kan besar," terang Rizal.
Besarnya impor baja ke Indonesia, menurut dia, tak hanya membebani devisa tetapi juga telah merugikan salah satu BUMN penghasil baja, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS).
"Krakatau Steel sampai sekarang kan masih merugi itu karena diserbu baja dari China. Fokus dong pemerintah," tegas Rizal.
Mengutip laporan keuangan perusahaan per kuartal I 2018, Kralatau Steel membukukan kerugian bersih sebesar US$4,86 juta. Jumlah itu sebenarnya turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$20,69 juta.
Penurunan kerugian bersih perusahaan tak lepas dari jumlah pendapatan yang naik sepanjang kuartal I 2018 menjadi US$486,17 juta dari sebelumnya US$350,13 juta. (aud)