Sri Mulyani Dorong Perluasan Skema KPBU Berbasis Syariah

Nusa Dua, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong pengembangan skema pembiayaan syariah dalam proyek infrastruktur. Salah satu inovasi ia dorong, penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berbasis syariah.

Penerapan skema tersebut perlu dilakukan sebagai upaya diversifikasi instrumen demi memenuhi selera investor yang beragam.

"Perluasan pemanfaatan pembiayaan berbasis syariah ke skema KPBU sangat menjanjikan bagi Indonesia," ujarnya saat menghadiri Simposium Pembiayaan Infrastruktur Syariah dalam rangkaian Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) - Bank Dunia di Nusa Dua Bali, Rabu (10/10).

Dengan melakukan pengembangan skema, kemampuan dalam menyiapkan proyek berbasis syariah akan semakin meningkat dan instrumen pembiayaan syariah juga bisa semakin variatif.

Lihat juga: Pembiayaan Proyek Infrastruktur Non-APBN Capai Rp55,6 Triliun

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengatakan pembangunan proyek infrastruktur tidak hanya dibiayai oleh anggaran negara tetapi juga membutuhkan partisipasi dari pihak swasta.

Maklum saja anggaran negara terbatas. Untuk membiayai 245 Proyek Strategis Nasional (PSN), anggaran yang dibutuhkan US$300 miliar atau lebih dari Rp4 ribu triliun. "Dengan melibatkan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam KPBU maka akan berpeluang untuk mendatangkan pendanaan yang cukup besar dari para investor Muslim yang selama ini enggan terlibat dalam pembiayaan berbasis konvensional," ujarnya.

Sebagai informasi skema KPBU telah dilterapkan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur sejak 12 tahun lalu. Dalam skema tersebut, pemerintah menjadi jembatan bagi badan usaha yang ingin menggarap suatu proyek tetapi tidak ingin menanggung risiko yang terlalu besar, misalnya, dengan memberikan jaminan pembiayaan proyek.

Staf Ahli Menkeu Suminto mengungkapkan sebagian besar proyek infrastruktur layak dibangun dengan menggunakan skema KPBU syariah. Dalam skema ini, badan usaha yang menjadi mitra pemerintah dapat menerbitkan obligasi syariah (sukuk) menggunakan aset penjaminan (underlying asset).

Lihat juga: PII Jamin Proyek Strategis Nasional Senilai Rp30 Triliun

"Instrumen syariah ini menjanjikan, pasarnya ada," ujar Suminto.

Dengan menerbitkan sukuk, badan usaha dapat mendapatkan suntikan dana dari basis investor yang lebih nyaman menggunakan skema syariah. Pasar investornya sendiri cukup besar.

Pada waktu pemerintah menerbitkan Global Green Sukuk pada Februari lalu, pemerintah bisa meraup US$1,25 miliar dari total penawaran yang mencapai US$3 miliar. (sfr/agt)