Beli Saham Freeport, Pemda Papua Dapat Talangan dari Inalum

Tim, CNN Indonesia | Kamis, 18/10/2018 16:01 WIB
Beli Saham Freeport, Pemda Papua Dapat Talangan dari Inalum Inalum akan memberi dana talangan kepada Pemda Papua untuk membeli 10 persen saham PT Freeport Indonesia senilai US$900 juta atau Rp13,5 triliun. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum bakal memberikan dana talangan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Papua untuk membeli 10 persen saham PT Freeport Indonesia sebesar US$900 juta atau Rp13,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Kepala Komunikasi Korporat dan Hubungan Pemerintah Inalum Rendi Witular mengatakan dana talangan itu akan berasal dari fasilitas pinjaman yang diambil oleh perseroan untuk membeli saham Freeport Indonesia senilai US$3,85 miliar.

Nantinya, ia menjelaskan Pemda Papua akan membayar dana talangan dengan cara mencicil yang diambil dari pembayaran dividen.


"Kami pastikan bahwa cicilannya tidak akan membebani Pemda (Pemda Papua)," ujarnya saat berdiskusi dengan awak media di Jakarta, Kamis (18/10).

Sebab, Rendi memastikan tidak semua dividen bagian pemda akan digunakan untuk membayarkan cicilan. Namun demikian, besaran porsi dividen Pemda Papua yang nantinya akan digunakan untuk membayar cicilan tidak disebutkan oleh Rendi.

Terkait tenor, Rendi tidak menyebutkan dengan pasti. Namun, perseroan ingin jangka waktu pinjaman bisa menjamin pemda tidak akan menjual kembali saham yang telah dimilikinya di Freeport Indonesia.


Pembayaran transaksi jual beli saham Freeport Indonesia sendiri ditargetkan bisa terealisasi pada November 2018. Namun, setelah itu Freeport harus menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi salah satunya terkait surat izin dari lembaga pengawasan persaingan usaha di negara-negara tempat Freeport beroperasi.

Sebegai informasi, pemerintah telah mengalokasikan 10 persen saham Freeport untuk Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Hal itu sesuai penandatangan perjanjian antara Inalum dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika pada 12 Januari 2018 lalu.


(sfr/bir)