Empat Tahun Jokowi-JK

Rupiah Jeblok dan Alpa Jokowi Bangun Industri

Tim, CNN Indonesia | Jumat, 19/10/2018 15:01 WIB
Rupiah Jeblok dan Alpa Jokowi Bangun Industri Presiden Joko Widodo. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Empat tahun lalu, pasar langsung merespon positif terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden. Tepat pada 20 Oktober 2014, rupiah menguat hampir 181 poin dibanding hari sebelumnya. Kejadian ini lantas disebut Jokowi effect.

Berdasarkan data JISDOR Bank Indonesia (BI), rupiah pada 2014 berada di posisi Rp12.041 per dolar AS. Posisi ini menguat signifikan dibandingkan hari sebelumnya Rp12.222 per dolar AS.

Namun, penguatan rupiah tak berlangsung lama. Nilai tukar rupiah perlahan terus bergerak melemah. Puncaknya, rupiah sempat menembus Rp15.284 per dolar AS pada perdagangan di pasar spot pekan ini, level terendah sejak 20 tahun terakhir.


Sementara, pada perdagangan Kamis kemarin (18/10), nilai tukar rupiah diperdagangkan di kisaran Rp15.194 per dolar AS. Pelemahannya dalam setahun terakhir berada di kisaran 12 persen, sedangkan dalam empat tahun terakhir mencapai sekitar 24 persen.
Rupiah Jeblok dan Alpa Jokowi Bangun Industri  (EBG)Foto: CNN Indonesia/Timothy Loen
Bank Indonesia dan pemerintah bahkan memperkirakan rupiah tahun depan masih akan berada di kisaran Rp15 ribu per dolar AS. Padahal, dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), rupiah diproyeksi berada di kisaran Rp12 ribu per dolar AS pada tahun depan.

Dalam rapat dengan DPR belum lama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan perubahan asumsi nilai tukar APBN 2019 dari Rp14.500 per dolar AS menjadi Rp15 ribu per dolar AS.

Perubahan ini seiring dengan perubahan proyeksi Bank Indonesia terkait nilai tukar untuk tahun depan dari sebelumnya Rp14.300-Rp14.700 per dolar AS menjadi Rp14.800-Rp15.200 per dolar AS.


"Setelah ada range (proyeksi rupiah BI), kami usulkan adopsi Rp15 ribu per USD (dolar AS) untuk 2019," kata Sri Mulyani.

Pelemahan memang tak hanya dialami rupiah, sejumlah mata uang negara lain, khususnya emerging market juga turut melemah. Namun, jika dibandingkan dengan sejumlah negara ASEAN lainnya, pelemahan rupiah terbilang paling dalam sepanjang tahun ini.
Rupiah Jeblok dan Alpa Jokowi Bangun Industri  (EBG)Foto: CNN Indonesia/Timothy Loen

Mengapa demikian?

Ekonomi INDEF Bhima Yudhistira menjelaskan pelemahan mata uang negara ASEAN lainnya terhadap dolar AS memang tak sedalam rupiah. Hal ini, menurut dia, lantaran para negeri jiran tersebut banyak melakukan perbaikan di sisi neraca transaksi berjalan sejak krisis keuangan 1998.

"Thailand yang paling progresif, mereka bahkan surplus transaksi berjalannya mencapai 8 persen terhadap PDB (Produk Domestik), sedangkan Indonesia defisit 3 persen terhadap PDB," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Kamis (18/10).

Neraca transaksi berjalan merupakan salah satu komponen pembentuk neraca pembayaran. Di dalamnya, terdapat neraca perdagangan dan jasa. Adapun neraca pembayaran mempengaruhi nilai tukar rupiah karena mencerminkan seluruh transaksi nilai tukar rupiah dan valuta asing (valas), termasuk dolar AS.

Ia menilai salah satu penyebab defisit transaksi berjalan adalah tingginya defisit neraca perdagangan akibat lonjakan impor. Lonjakan impor terjadi akibat tingginya impor bahan baku dan barang modal.

Hal ini, menurut dia, terjadi akibat terdapat bolong dalam struktur industri di Tanah Air yang sebenarnya merupakan penyakit menahun. Akibatnya, pertumbuhan industri dan investasi selalu diiringi dengan lonjakan impor. Tak heran rupiah kini berada di kisaran Rp15.200 per dolar AS.

"Sekarang rupiah sudah meleset jauh dari RPJMN. Selain karena global, pemerintah saya rasa salah memperhitungkan. Mereka tidak memperhitungkan dampak dari proyek infrastruktur misalnya, dan pertumbuhan industri yang mendorong impor," jelas dia.


Menurut dia, salah satu kesalahan pemerintahan Jokowi adalah membangun infrastruktur di atas ekonomi yang masih berbasis domestik dan ekspor komoditas. Jokowi, menurut dia, tak fokus memperbaiki struktur industri yang bolong meski banyak mengeluarkan kebijakan.

Alhasil, kebijakan maupun insentif yang dikeluarkan pemerintah tak banyak menarik minat pengusaha.

"Pemerintah sudah mengeluarkan 16 paket. Tapi seperti tidak terlihat progresnya. Itu mungkin yang membuat pengusaha trauma dengan insentif. Jadi, ketika ada insentif baru dikeluarkan, pelaku usaha ditanggapi dingin," ungkap dia.

Sementara, Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai pemerintah terlalu fokus membangun industri teknologi dan jasa. Padahal pertumbuhan industri manufaktur yang bisa diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi belum mencapai batas potensinya. 

"Akibatnya, pertumbuhan industri manufaktur terus di bawah 5 persen. Ini artinya tak ada perubahan," jelas dia.

Padahal, menurut dia, selain mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, pertumbuhan juga berpotensi memperkuat rupiah.

Namun, hal itu baru dapat terwujud jika pemerintah fokus membangun industri bahan baku dan barang modal yang saat ini menciptakan bolong pada perekonomian Indonesia dan industri berbasis ekspor.

"Industri manufaktur ini harus dibangun sebelum bicara membangun industri 4.0 atau teknologi. Karena industri manufaktur ini yang banyak menyerap tenaga kerja," terang dia.


Terlepas dari masalah tersebut Presiden Joko Widodo mengatakan pelemahan rupiah belakangan ini sebagian besar berasal dari tekanan global. Faktor utama yang ia sebut menjadi biang kerok pelemahan rupiah berasal dari perang dagang yang berkecamuk antara Amerika Serikat dan China.

Pelemahan juga dipicu oleh krisis ekonomi di sejumlah negara berkembang; Turki dan Argentina. Kekhawatiran pasar atas kondisi ekonomi di negara tersebut telah mengakibatkan pasar khawatir dan mengalihkan dananya dari negara berkembang termasuk Indonesia hingga membuat rupiah tertekan. 

Meskipun demikian, Jokowi mengatakan ia tak akan tinggal diam. Ia tetap memerintahkan para pembantunya untuk melakukan perbaikan internal agar tekanan tersebut tak semakin membuat rupiah tertekan.

Perintah tersebut langsung direspons Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan mengeluarkan kebijakan pengendalian impor. Pengendalian tersebut dilakukan salah satunya dengan menaikkan tarif PPh impor atas barang konsumsi.

Selain itu, agar impor bisa ditekan dan pelemahan nilai tukar rupiah  bisa dibendung, pemerintah juga memperluas kebijakan mandatori pencampuran biodiesel pada BBM (B-20).
Alpa Jokowi Bangun Industri dan Jebloknya Rupiah Ilustrasi nilai tukar rupiah. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Pertumbuhan 7 Persen

Soal pertumbuhan, Kepala Ekonom David Sumual menilai target pertumbuhan ekonomi di kisaran 7 persen sebenarnya bisa dicapai jika pemerintah tak hanya mengandalkan konsumsi domestik untuk mendorong ekonomi. 

"Kalau investasi bisa didorong sebaik mungkin, bisa saja mencapai 7 persen. Tapi tanpa inovasi, investasi sulit di tengah kondisi global saat ini dan ekspor terhadap PDB yang terus turun karena masih mengandalkan komoditas yang harganya menurun," ungkap David.

Pemerintah, menurut dia, sebenarnya dapat memanfaatkan kondisi perang dagang antara AS dan China yang saat ini terus memanas. Pasalnya, menurut dia, AS bakal mencari negara tujuan baru untuk dijadikan supply chain industri mereka.

"Dengan perang dagang, AS kemungkinan akan mencari negara tujuan baru untuk supply chain. Kemungkinan akan bergeser ke ASEAN, peluang ini harus ditangkap pemerintah," terang dia.

Jika berhasil, investasi ke Indonesia tentu akan meningkat pesat. Tak hanya mendongkrak pertumbuhan ekonomi, rupiah pun bisa lebih stabil karena besarnya investasi asing yang mengalir.


Meski pemerintah pesimistis, Josua optimistis nilai tukar rupiah di tahun depan masih berpeluang berada di bawah Rp15 ribu per dolar AS. Hal ini lantaran sejumlah gejolak eskternal diperkirakan akan mereda.

"Rencana kenaikan The Fed sudah bisa diperkirakan, ekonomi AS diperkirakan tidak akan sekencang tahun ini, dan Bank Sentral Eropa kemungkinan akan menaikkan bunga acuannya," jelas dia.

Berbeda dengan Josua, David menilai gejolak nilai tukar masih akan membayangi Indonesia hingga akhir tahun ini dan tahun depan. Untuk itu, menurut dia, masih banyak langkah yang harus ditempuh pemerintah uintuk menjaga stabilitas rupiah.

"Masih ada kemungkinan impor naik lagi meski bulan lalu turun. Dampaknya ke rupiah juga belum terlihat karena memang persoalannya masih banyak. Masih banyak hal yang masih harus dilakukan," ujar David. (agi/agi)