Merpati Perlu 'Restu' DPR untuk Kembali 'Lepas Landas'

CNN Indonesia | Kamis, 15/11/2018 11:31 WIB
Merpati Perlu 'Restu' DPR untuk Kembali 'Lepas Landas' Ilustrasi Pesawat Merpati. (REUTERS/Darren Whiteside)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan PT Merpati Nusantara Airlines perlu mengantongi restu mereka jika ingin membangun kembali bisnisnya dengan investor baru, PT Intra Asia Corpora.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Bowo Sidik Pangarso mengatakan Merpati, Intra Asia, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu mengomunikasikan rencana tersebut dengan komisinya. Hal ini lantaran suntikan modal dari investor akan membuat kepemilikan saham di maskapai pelat merah itu berubah.

Adapun saat ini, pengelolaan perusahaan dipegang oleh PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) atau PPA. BUMN yang antara lain bertugas merestrukturisasi sejumlah BUMN rugi.

"Karena ada pelepasan aset, di mana pada waktu suntikan modal tentu saham berkurang. Toh, dulu mereka dapat Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah atas sepengetahuan kami juga di DPR," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/11).



Namun, suara berbeda datang dari Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono. Bambang menilai Merpati tak perlu mendapat restu dari DPR, namun cukup memberitahukan informasi tersebut.

"Karena ini hanya penambahan modal, tentu harus diinformasikan kepada DPR, tapi bukan persetujuan. Kecuali itu mau dijual, baru perlu ada pembahasan lebih lanjut," katanya.

Meski begitu, keduanya kompak menyambut baik rencana pengoperasian Merpati. Pasalnya, kondisi maskapai tersebut bak mati segan hidup pun tak mau akibat utang yang menggunung. Untuk itu, ketika ada pihak yang ingin menyuntikkan dana segar dan menerbangkan Merpati lagi, maka hal ini dianggap sebagai titik cerah dari masa depan maskapai pelat merah itu.

"Merpati ini sudah tidur lama dengan utang sekitar Rp10 triliun, jadi kalau ada yang tiba-tiba mau suntik walau hanya Rp6,4 triliun, itu hal yang baik, meski dulu kami sempat suntik PMN sekitar Rp6 triliun, tapi tidak mampu dongkrak Merpati," tutur Bowo.
Pesawat Merpati. (REUTERS/Lirio Da Fonseca)

Lebih lanjut, Bowo menilai kehadiran investor setidaknya tetap harus disambut positif karena sekalipun pengoperasian tak bisa mendatangkan keuntungan yang cepat. Setidaknya, menurut dia, ini menjadi angin segar bagi sejumlah BUMN yang turut menjadi kreditur Merpati.

"Jadi kalau nanti belum bisa untung, setidaknya utang Merpati ke beberapa BUMN itu bisa terbayar, jadi tidak terus menyusahkan BUMN lain. Kalau nanti untung ya itu bonus, jadi pemerintah punya dua maskapai lagi," ucapnya.

Sejalan dengan Bowo, Bambang menilai kehadiran investor saat ini setidaknya perlu disambut baik. Meski, pemerintah, khususnya Menteri BUMN Rini Soemarno harus cermat dalam menyeleksi investor yang akan bergandengan dengan Merpati ke depan.

"Menteri BUMN sebagai pemegang saham harus bisa memilih investor yang kompeten, jangan asal-asalan karena nanti operasinya bukan menyangkut barang, tapi nyawa manusia," tekannya.


Yakin Bisa Bangkit

Menurut Bambang, rencana pengoperasian kembali Merpati saat ini cukup meyakinkan. Meski maskapai memiliki utang sebesar Rp10,72 triliun dan ekuitas minus Rp9,51 triliun, ia menilai suntikan modal yang digadang-gadang sekitar Rp6,4 triliun cukup.

Menurutnya, dana segar itu cukup karena bisa menutup sebagian utang dan biaya pengoperasian. Saat bisnis sudah bisa berjalan dan mendatangkan pendapatan, maka Merpati dapat melunasi sisa utang lainnya.

"Saya pikir uang segitu cukup untuk revitalisasi. Toh, Garuda Indonesia utangnya bertambah sekitar Rp3 triliun per tahun, tapi tetap bisa jalan," ungkapnya.


Lebih lanjut, Bambang menilai langkah Merpati di pasar penerbangan ke depan tidak begitu berat karena hadir di segmen penerbangan perintis, bukan komersil yang memiliki iklim persaingan ketat. "Perintis ini seharusnya bisa mendapat subsidi dari pemerintah," imbuhnya.

Selain itu, meski mendapat suntikan modal dari pihak lain, jati diri Merpati masih maksapai pelat merah, sehingga tentu bisa menjalin kerja sama dengan sesama BUMN. Misalnya dengan PT Dirgantara Indonesia (Persero) agar pesawat buatan BUMN itu bisa digunakan oleh Merpati.

"Merpati bisa gunakan pesawat dari PT DI, yang sekarang banyak dipakai oleh swasta. Kami dorong dengan PT DI, tapi jangan pakai pesawat dari luar," katanya.

Sementara untuk pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM), ia menilai ketersediaan pilot dan awak kabin di Indonesia masih cukup untuk memenuhi kebutuhan Merpati. "Merpati kan masih punya sekolah penerbangan, itu bisa digunakan," pungkasnya. (uli/agi)