Gerak Cepat, Kemenkeu Tarik Utang US$3 Miliar untuk APBN 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) senilai total US$3 miliar. Penerbitan dilaksanakan dalam rangka penarikan pembiayaan untuk anggaran tahun depan, atau biasa disebut pre-funding.

Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, obligasi ini terdiri dari tiga seri yakni, SUN seri RI0224 dengan tenor lima tahun sebesar US$750 juta. Terdapat pula SUN seri RI0229 dengan tenor 10 tahun senilai US$1,25 miliar, dan SUN seri RI0249 dengan tenor 30 tahun dan nilai US$1 miliar.

Pembiayaan dini (Pre-funding) ini dilakukan atas dasar beberapa hal. Salah satunya, pemerintah mengambil momentum kondisi pasar yang kondusif pasca Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara anggota G20 pekan lalu. Jadi, pemerintah bisa mengakses dolar AS lebih cepat.

Lihat juga: 'Iming-iming' Jurus Dongkrak Pajak ala Prabowo

Selain itu, dengan mengambil kesempatan pasar modal yang tengah membaik, imbal hasil (yield) bisa lebih ketat, sehingga pemerintah bisa menekan risiko pembiayaan.

Di dalam penerbitan ini, imbal hasil untuk SUN seri RI0224, RI0229, dan RI0249 masing-masing tercatat 4,48 persen, 4,78 persen, dan 5,38 persen. Angka ini lebih rendah 27 basis poin, 32 basis poin, dan 27 basis poin dari penawaran harga awal.

Penerbitan SUN ini akan dicatatkan pada Bursa Efke Singapura dan Bursa Efek Frankfurt. Adapun, penjamin emisi utama dalam penerbitan ini adalah ANZ, Citigroup, DBS Bank Ltd., Deutsche Bank dan Goldman Sachs (Singapore) Pte. Sementara itu, PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. bertindak sebagai Pengelola emisi (co-managers).

Lihat juga: Sri Mulyani Minta BPKP Audit BPJS Kesehatan Ihwal Defisit

Berdasarkan data APBN 2019, pemerintah berniat menarik pembiayaan netto dari SBN sebanyak Rp389 triliun. Ini demi menutupi defisit APBN tahun depan yang diperkirakan mencapai 1,84 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). (glh/lav)