Bank Dunia Akui Laporan Infrastruktur Jokowi Belum Final

CNN Indonesia | Senin, 07/01/2019 12:42 WIB
Bank Dunia Akui Laporan Infrastruktur Jokowi Belum Final Presiden Jokowi saat meresmikan tol Solo-Ngawi. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A).
Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Dunia angkat suara mengenai laporan bertajuk Infrastructure Financing Sector Assessment Program (InfraSAP), menanggapi artikel yang dipublikasikan oleh CNNIndonesia.com pada 4 Januari 2019. Laporan tersebut mengkritisi pembangunan infrastruktur era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, CNNIndonesia.com menerima laporan InfraSAP setebal 344 halaman. Laporan itu sempat diunggah pada salah satu situs Bank Dunia pada Juni 2018. 

Pada Senin (7/1), Bank Dunia menyampaikan kembali klarifikasinya atas pemberitaan CNNIndonesia.com. Dalam klarifikasinya, Bank Dunia mengakui menyusun laporan InfraSAP bersama dengan pemerintah, namun belum final.


"Artikel-artikel ini mengutip sebuah laporan Bank Dunia yang saat ini tengah difinalisasi dalam kerja sama dengan Pemerintah Indonesia. Laporan ini berjudul InfraSAP," tulis Bank Dunia dalam keterangan resminya, Senin (7/1). 



Laporan tersebut meninjau kemajuan substansial yang dicapai oleh Indonesia dalam membangun infrastruktur beberapa tahun terakhir. Laporan itu sekaligus meninjau berbagai kesempatan dan instrumen yang tersedia untuk pihak berwenang menutup kesenjangan infrastruktur yang telah terakumulasi dalam beberapa generasi.

"Bank Dunia menyiapkan laporan ini pada pertengahan 2017, mengikuti undangan dari pemerintah untuk bekerja sama dalam menemukan solusi untuk menarik lebih banyak pendanaan swasta dan komersial untuk investasi infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai ambisi pemerintah dalam menjaga daya saing negara dan meningkatkan kehidupan orang Indonesia," tutur Bank Dunia.

InfraSAP merupakan analisis yang komprehensif terkait berbagai kendala yang dapat mengurangi pendanaan infrastruktur komersial dan swasta. Laporan ini termasuk satu set kemungkinan reformasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan dan dilakukan oleh Indonesia dalam jangka pendek dan menengah.

Dalam laporan itu, Bank Dunia memuat bahwa dalam menutup kesenjangan infrastruktur yang terakumulasi dalam beberapa puluh tahun terakhir diperlukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan dalam beberapa periode. Laporan ini juga mengakui kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah dan komitmen yang kuat untuk menutup kesenjangan itu.


Dari berbagai diskusi dengan kementerian dan instansi pemerintah, Bank Dunia menyampaikan penghargaannya atas kemajuan yang dilakukan untuk kordinasi antara anggaran pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam pendanaan proyek infrastruktur.

"Kami berharap InfraSAP akan menjadi masukan yang berguna untuk pihak yang berwenang dalam mengembangkan RPJMN 2020-2024," terang Bank Dunia.

Bank Dunia mengaku telah bekerja sama dan berdiskusi dengan pihak pemerintah terkait InfraSAP, seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, berbagai Kementerian Koordinator, Kementerian BUMN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian PUPR, Kementerian Perdagangan, dan Otoritas Jasa Keuangan.


Namun, lembaga internasional tersebut menegaskan bahwa laporan InfraSAP belum dipublikasikan untuk umum. Meskipun, diskusi tingkat tinggi laporan tersebut telah dilakukan pada 4 Desember 2018 lalu.

Sebelumnya, Bank Dunia sempat mengklarifikasi bahwa laporan terkait perencanaan dan pendanaan infrastruktur ditulis pada 2014 atau sebelum Presiden Jokowi dilantik. Laporan tersebut bertujuan memberikan gambaran mengenai keadaan perencanaan, dan pembiayaan infrastruktur pada saat itu.

"(Laporan) Dimaksudkan untuk penggunaan internal di Bank Dunia dan merupakan kesalahan administrasi saat diunggah pada salah satu situs kami pada Juni 2018," ujar Senior Communications Officer World Bank Lestari Boediono.

Dengan demikian, ia menyebut laporan ini sudah tidak terpakai karena tidak mencakup reformasi yang substansial yang telah dikerjakan sejak laporannya selesai ditulis hampir lima tahun lalu.

Sementara dikonfirmasi terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengaku sudah pernah membahas laporan Bank Dunia tersebut. Inti laporan itu, menurut Bambang, untuk penguatan KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha) terkait penyediaan infrastruktur. 

"Itu sudah dibahas dengan kami waktu itu laporannya. Jadi, yang kami dapatkan dari laporan World Bank (Bank Dunia) adalah kami perlu terus perkuat skema KPBU dan memberikan keyakinan kepada potential investor bahwa investasi di infrastruktur Indonesia itu sudah ada skemanya dan memberikan kepastian," tutur Bambang.


Catatan Redaksi: Terdapat penambahan informasi berupa konfirmasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN Bambang Brodjonegoro terkait laporan Bank Dunia pada Senin (7/1).  (bir)