Bank Dunia Ungkap Infrastruktur Bikin BUMN Bingung Cari Dana
CNN Indonesia
Jumat, 04 Jan 2019 18:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Dunia menilai penugasan proyek infrastruktur kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) justru membuat perusahaan pelat merah gelagapan mencari dana. Sebab, penugasan diberikan tanpa ada kepastian mengenai sumber pendanaan.
Pernyataan itu termuat dalam laporan Bank Dunia berjudul Infrastructure Sector Assesment Program yang dirilis Juni 2018 silam. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia mencontohkan proyek tol Trans-Sumatera yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero) Tbk, saat penugasan diberikan tanpa ada kejelasan mengenai sumber pendanaan.
Akhirnya, Hutama Karya menerbitkan obligasi korporasi dengan jaminan pemerintah demi mendanai proyek tersebut. Menurut laporan tersebut, HK mengerjakan 24 ruas tol Trans Sumatera dengan panjang mencapai 2.700 kilometer (km).
Meski demikian, dana yang dimiliki HK masih tidak cukup untuk merampungkan proyek tersebut, sehingga proyek berpotensi terpapar risiko tinggi secara keuangan.
"Ini menciptakan risiko tambahan bagi BUMN. Jika risiko tak bisa dikelola dengan baik, maka hal ini menciptakan beban tambahan BUMN," jelas laporan tersebut dikutip Jumat (4/1).
Kondisi ini, menurut laporan Bank Dunia, kerap diabaikan oleh BUMN karena mereka menganggap pemerintah pasti akan mendukung BUMN yang memperoleh penugasan. Padahal, dana yang dimiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentu tidak cukup untuk terus menyuntikkan modal kepada BUMN.
Di sisi lain, pendanaan internal BUMN juga tak mumpuni. Laba BUMN bahkan sempat terus terjungkal dan tak sesuai dengan pertumbuhan asetnya.
Bank Dunia mencatat, laba BUMN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menurun dari 22 persen pada 2013 menjadi 15 persen pada 2016. Sementara itu di periode yang sama, aset BUMN naik 185,48 persen dari Rp2.266 triliun menjadi Rp6.469 triliun.
Penurunan laba BUMN juga terlihat dari kontribusi ke pemerintah dari dividen. Pada 2016 saja, kontribusi dividen BUMN ke pemerintah tercatat Rp200 triliun atau turun dari tahun sebelumnya Rp213 triliun.
"Sebagai hasilnya, BUMN tidak terinsentif untuk memaksimalkan profit atau efisiensi belanja modal di bisnis inti mereka dan malah fokus mengembangkan portofolio dan asetnya," imbuh laporan tersebut.
Hasilnya, BUMN juga dianggap lebih senang memilih pembiayaan dari perbankan karena arus kas BUMN tersendat. Ini terlihat dari kasus PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang membeli beberapa konsesi jalan tol mangkrak dari investor swasta. Akhirnya, posisi utang Waskita Karya tercatat Rp65,7 triliun atau membengkak dua kali lipat dari sebelumnya.
Oleh karena itu, Bank Dunia meminta BUMN agar tidak 'malas' memanfaatkan asetnya untuk mendulang pendapatan. Ini juga dimaksudkan agar BUMN bisa menghemat belanja modal dan meningkatkan nilai imbal hasil dari aset-aset yang dimilikinya.
Bahkan, Bank Dunia juga meminta BUMN untuk merestrukturisasi, divestasi, atau membubarkan anak-anak usaha BUMN yang tidak memiliki hubungan dengan bisnis inti yang dimiliki perusahaan induknya.
Uang hasil penjualan tersebut diharapkan bisa mendanai proyek infrastruktur di kemudian hari.
"Pemanfaatan aset ini adalah proses politik. Ini membutuhkan komitmen dari kepemimpinan pemerintah. Keputusan mengenai kepada siapa aset dijual, pada harga berapa, dan syarat-syaratnya tentu harus didukung oleh pemerintah agar tidak ada konflik kepentingan," pungkas laporan tersebut.
CNNIndonesia.com telah menghubungi Bank Dunia terkait publikasi ini sebelum berita ini diturunkan. Bank Dunia pun akhirnya baru mengeluarkan keterangan resmi pada Senin (7/1) yang membenarkan laporan tersebut disusun bersama dengan pemerintah, tetapi belum final.
"Artikel-artikel ini mengutip sebuah laporan Bank Dunia yang saat ini tengah difinalisasi dalam kerja sama dengan Pemerintah Indonesia. Laporan ini berjudul Indonesia Infrastructure Financing Sector Assesment Program (InfraSAP)," tulis Bank Dunia.
Dikonfirmasi terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro juga mengaku sudah pernah membahas laporan Bank Dunia tersebut. Inti laporan itu, menurut Bambang, untuk penguatan KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha) terkait penyediaan infrastruktur.
"Itu sudah dibahas dengan kami waktu itu laporannya. Jadi, yang kami dapatkan dari laporan World Bank (Bank Dunia) adalah kami perlu terus perkuat skema KPBU dan memberikan keyakinan kepada potensial investor bahwa investasi di infrastruktur Indonesia itu sudah ada skemanya dan memberikan kepastian," tutur Bambang.
Catatan Redaksi: Terdapat penambahan informasi berupa konfirmasi dari Bank Dunia, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri PPN Bambang Brodjonegoro terkait laporan Bank Dunia pada Senin (7/1). (glh/lav)
Pernyataan itu termuat dalam laporan Bank Dunia berjudul Infrastructure Sector Assesment Program yang dirilis Juni 2018 silam. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia mencontohkan proyek tol Trans-Sumatera yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero) Tbk, saat penugasan diberikan tanpa ada kejelasan mengenai sumber pendanaan.
Akhirnya, Hutama Karya menerbitkan obligasi korporasi dengan jaminan pemerintah demi mendanai proyek tersebut. Menurut laporan tersebut, HK mengerjakan 24 ruas tol Trans Sumatera dengan panjang mencapai 2.700 kilometer (km).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, dana yang dimiliki HK masih tidak cukup untuk merampungkan proyek tersebut, sehingga proyek berpotensi terpapar risiko tinggi secara keuangan.
"Ini menciptakan risiko tambahan bagi BUMN. Jika risiko tak bisa dikelola dengan baik, maka hal ini menciptakan beban tambahan BUMN," jelas laporan tersebut dikutip Jumat (4/1).
Di sisi lain, pendanaan internal BUMN juga tak mumpuni. Laba BUMN bahkan sempat terus terjungkal dan tak sesuai dengan pertumbuhan asetnya.
Lihat juga:China Pangkas Rasio Cadangan Bank dan Pajak |
Bank Dunia mencatat, laba BUMN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menurun dari 22 persen pada 2013 menjadi 15 persen pada 2016. Sementara itu di periode yang sama, aset BUMN naik 185,48 persen dari Rp2.266 triliun menjadi Rp6.469 triliun.
Penurunan laba BUMN juga terlihat dari kontribusi ke pemerintah dari dividen. Pada 2016 saja, kontribusi dividen BUMN ke pemerintah tercatat Rp200 triliun atau turun dari tahun sebelumnya Rp213 triliun.
"Sebagai hasilnya, BUMN tidak terinsentif untuk memaksimalkan profit atau efisiensi belanja modal di bisnis inti mereka dan malah fokus mengembangkan portofolio dan asetnya," imbuh laporan tersebut.
Hasilnya, BUMN juga dianggap lebih senang memilih pembiayaan dari perbankan karena arus kas BUMN tersendat. Ini terlihat dari kasus PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang membeli beberapa konsesi jalan tol mangkrak dari investor swasta. Akhirnya, posisi utang Waskita Karya tercatat Rp65,7 triliun atau membengkak dua kali lipat dari sebelumnya.
Oleh karena itu, Bank Dunia meminta BUMN agar tidak 'malas' memanfaatkan asetnya untuk mendulang pendapatan. Ini juga dimaksudkan agar BUMN bisa menghemat belanja modal dan meningkatkan nilai imbal hasil dari aset-aset yang dimilikinya.
Bahkan, Bank Dunia juga meminta BUMN untuk merestrukturisasi, divestasi, atau membubarkan anak-anak usaha BUMN yang tidak memiliki hubungan dengan bisnis inti yang dimiliki perusahaan induknya.
Uang hasil penjualan tersebut diharapkan bisa mendanai proyek infrastruktur di kemudian hari.
"Pemanfaatan aset ini adalah proses politik. Ini membutuhkan komitmen dari kepemimpinan pemerintah. Keputusan mengenai kepada siapa aset dijual, pada harga berapa, dan syarat-syaratnya tentu harus didukung oleh pemerintah agar tidak ada konflik kepentingan," pungkas laporan tersebut.
CNNIndonesia.com telah menghubungi Bank Dunia terkait publikasi ini sebelum berita ini diturunkan. Bank Dunia pun akhirnya baru mengeluarkan keterangan resmi pada Senin (7/1) yang membenarkan laporan tersebut disusun bersama dengan pemerintah, tetapi belum final.
"Artikel-artikel ini mengutip sebuah laporan Bank Dunia yang saat ini tengah difinalisasi dalam kerja sama dengan Pemerintah Indonesia. Laporan ini berjudul Indonesia Infrastructure Financing Sector Assesment Program (InfraSAP)," tulis Bank Dunia.
Dikonfirmasi terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro juga mengaku sudah pernah membahas laporan Bank Dunia tersebut. Inti laporan itu, menurut Bambang, untuk penguatan KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha) terkait penyediaan infrastruktur.
"Itu sudah dibahas dengan kami waktu itu laporannya. Jadi, yang kami dapatkan dari laporan World Bank (Bank Dunia) adalah kami perlu terus perkuat skema KPBU dan memberikan keyakinan kepada potensial investor bahwa investasi di infrastruktur Indonesia itu sudah ada skemanya dan memberikan kepastian," tutur Bambang.
Catatan Redaksi: Terdapat penambahan informasi berupa konfirmasi dari Bank Dunia, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri PPN Bambang Brodjonegoro terkait laporan Bank Dunia pada Senin (7/1). (glh/lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK