Bank Dunia Nilai Jokowi Bergantung ke BUMN soal Infrastruktur

CNN Indonesia | Senin, 07/01/2019 16:06 WIB
Bank Dunia Nilai Jokowi Bergantung ke BUMN soal Infrastruktur Presiden Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno saat meresmikan jalan tol Bocimi. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari).
Jakarta, CNN Indonesia -- Laporan Bank Dunia bertajuk Infrastructure Sector Assessment Program yang dirilis pada Juni 2018 menyebut bahwa Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terlalu mengandalkan perusahaan BUMN dalam membangun infrastruktur. Hal itu tercermin dari keputusan pemerintah yang memberikan penugasan langsung sejumlah proyek ke BUMN.

Padahal, sejatinya, proyek-proyek yang diberikan kepada BUMN adalah proyek-proyek yang tak laris di mata investor sektor swasta. Namun, kenyataannya, proyek komersial pun diberikan ke BUMN. Sebagai contoh, proyek komersial pengembangan pelabuhan yang diberikan langsung ke Pelindo III dan Pelindo IV.

"Yang paling layak dan menghasilkan uang sering kali ditugaskan untuk BUMN," tulis laporan tersebut.

Menurut lembaga internasional itu, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) seharusnya menyaring proyek mana yang layak dan tidak untuk investor swasta. Namun sayang, hingga laporan itu keluar, belum ada indikator yang jelas proyek-proyek mana saja yang patut dilelang secara terbuka atau yang harus diberikan ke BUMN.


Yang ada, penugasan langsung dikukuhkan dalam Peraturan Presiden (PP). Terhitung sejak 2014 lalu, Bank Dunia mencatat tujuh PP terbit untuk PT PLN (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Pelindo II (Persero).

Untuk proyek kelistrikan, misalnya, pemerintah memberi sebagian besar ke perusahaan setrum pelat merah, PLN. Pada 2015, PLN menyumbang 70 persen dari total kapasitas pembangkit daya listrik terpasang. PLN juga menjadi pihak yang dominan dalam hal transmisi dan distribusi listrik.

"Undang-undang Kelistrikan 2009 mengizinkan kekuatan swasta di luar area layanan PLN untuk menghasilkan dan menjual listrik," terang Bank Dunia.

Sementara, untuk proyek jalan tol, PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai operator jalan tol, mengempit 70 persen dari total jalan tol yang beroperasi di dalam negeri.


"BUMN penting lainnya adalah Waskita Karya dan Hutama Karya yang sebelumnya memperoleh enam dari 19 bagian tol Trans Jawa dan yang terakhir ditugaskan mengembangkan proyek tol Trans Sumatra," jelas Bank Dunia.

Selanjutnya, bandar udara di Indonesia juga lebih banyak dioperasikan oleh BUMN, PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero). Kemudian, pasokan air dan layanan sanitasi juga banyak diambilalih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Akses investor swasta, lanjut Bank Dunia, semakin tertutup karena BUMN memiliki keistimewaan dalam mendapatkan pendanaan, sehingga kerap menyingkirkan pihak swasta dalam penawaran publik.

"Akses mudah untuk pembiayaan pemerintah melalui subsidi, pinjaman lunak, dan pembebasan utang memberi BUMN keunggulan kompetitif terhadap pesaing mereka," imbuh laporan tersebut.

Jokowi Disebut Kian Bergantung pada BUMN Bangun InfrastrukturData kinerja sejumlah perusahaan BUMN 2016. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Secara umum, proyek BUMN dijamin oleh pemerintah. Meski risikonya tinggi, mereka bisa memperoleh bunga pinjaman yang lebih rendah. Namun, hal itu bukan didasarkan oleh pengelolaan manajemen yang baik, melainkan karena risikonya yang ditanggung negara.

Kendati demikian, Bank Dunia menilai BUMN menikmati pula skema Public Service Obligation (PSO) dan suntikan ekuitas dari negara. Skema ini bisa diartikan selisih antara harga pokok penyediaan atau harga keekonomian dengan harga jual penetapan pemerintah.

"Dalam beberapa kasus, PSO dapat dilihat sebagai komitmen untuk mengatasi kesenjangan keuangan di mana pendapatan perusahaan tidak memenuhi biaya operasi," jelas Bank Dunia.

Menurut Bank Dunia, subsidi PSO terbesar diberikan kepada PLN. Diikuti dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pos Indonesia (Persero), PT Pelni (Persero), dan stasiun televisi TVRI. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membayar subsidi PSO sepanjang 2016 sebesar Rp155 triliun.


Sayangnya, pembayaran PSO yang diberikan untuk PLN dinilai belum cukup untuk menyediakan layanan ke daerah terpencil. Bahkan, pemerintah juga terlambat untuk membayar subsidi tersebut, sehingga membuat PLN meminjam dana demi menjaga operasional tetap berjalan.

"Kompensasi yang kurang dan pembayaran yang terlambat bisa mempengaruhi kinerja dan kelangsungan hidup BUMN." papar Bank Dunia.

Padahal, BUMN sendiri memainkan peranan penting untuk ekonomi Indonesia. Pada 2016 total aset BUMN sebesar Rp6.669 triliun atau 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian, kepemilikan saham BUMN sebesar Rp2.226 triliun atau 40 persen dari total aset pemerintah Indonesia.

Dari sisi aset dan ekuitasnya sendiri juga meningkat. Namun, pendapatan BUMN berfluktuasi, meski laba tetap gemuk sejak 2009. Pendapatan BUMN sendiri tumbuh konsisten sejak 2010-2014.


Untuk kontribusinya dari pajak dan dividen masing-masing sebesar US$163 triliun dan Rp36 triliun. Hanya saja, tak bisa dipungkiri bahwa utang BUMN meningkat 15 persen pada 2016 menjadi Rp4.203 triliun.

Lebih detil, berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, arus kas bersih PLN yang diperoleh dari aktivitas operasi menurun pada kuartal III 2018 menurun menjadi hanya Rp10,67 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp30,15 triliun.

Meski turun, PLN masih lebih beruntung dibandingkan dengan keuangan BUMN karya yang arus kasnya minus. Bila dirinci, Waskita Karya misalnya, jumlah arus kas bersih yang diperoleh dan digunakan untuk aktivitas operasi minus Rp1,54 triliun, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk minus Rp3,7 triliun, Adhi Karya minus Rp2,09 triliun, PT Perusahaan Pembangunan (Persero) Tbk minus Rp1,82 triliun.

Dalam hal ini, Bank Dunia merekomendasikan pemerintah untuk mereformasi sikap monopoli pemerintah yang memberikan banyak penugasan langsung kepada BUMN. Dengan kata lain, pemerintah sebaiknya mengadopsi proses penawaran terbuka untuk seluruh proyek finansial kepada operator terbaik.


Selain itu, pemerintah juga wajib memperlakukan BUMN dengan adil, misalnya meminta perusahaan pelat merah mencari modal di pasar dan tunduk pada aturan di pasar. Ini bertujuan menjaga tingkat laverage BUMN tetap stabil.

Kemudian, untuk skema PSO sendiri, pemerintah harus lebih mengatur dan memantau lagi agar tak merugikan perusahaan yang berhak menerima subsidi tersebut. "Perbaiki sistem PSO untuk meminimalkan kemungkinan kompensasi yang kurang dan berlebih," imbuh Bank Dunia.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Bank Dunia terkait publikasi ini. Bank Dunia akhirnya mengakui laporan tersebut memang disusun pihaknya bekerja sama dengan pemerintah, tetapi belum final.

"Artikel-artikel ini mengutip sebuah laporan Bank Dunia yang saat ini tengah difinalisasi dalam kerja sama dengan Pemerintah Indonesia. Laporan ini berjudul Indonesia Infrastructure Financing Sector Assesment Program (InfraSAP)," tulis Bank Dunia.

Dikonfirmasi terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro juga mengaku sudah pernah membahas laporan Bank Dunia tersebut. Inti laporan itu, menurut Bambang, untuk penguatan KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha) terkait penyediaan infrastruktur.


"Itu sudah dibahas dengan kami waktu itu laporannya. Jadi, yang kami dapatkan dari laporan World Bank (Bank Dunia) adalah kami perlu terus perkuat skema KPBU dan memberikan keyakinan kepada potensial investor bahwa investasi di infrastruktur Indonesia itu sudah ada skemanya dan memberikan kepastian," tutur Bambang.


Catatan Redaksi: Terdapat penambahan informasi berupa konfirmasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri PPN Bambang Brodjonegoro terkait laporan Bank Dunia pada Senin (7/1).  (aud/bir)