ANALISIS
Menjawab Tudingan Prabowo soal BUMN Bangkrut
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Kamis, 17 Jan 2019 17:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto menuding negara membiarkan perusahaan pelat merah bangkrut. Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebutnya kesulitan keuangan adalah PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Garuda Indonesia Tbk, dan PT Krakatau Steel Tbk
"Pertamina, penopang pembangunan Indonesia, kebanggaan, panutan negara, sekarang dalam keadaan sulit. Begitu juga, PLN dan Krakatau Steel yang dibangun era Bung Karno, sekarang utangnya juga mengerikan," ujar Prabowo dalam pidato kebangsaan yang disampaikannya pada awal pekan ini.
Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah 'bangkrut' pada suatu perusahaan merujuk pada kondisi menderita kerugian besar hingga jatuh.
Apakah perusahaan pelat merah dalam kondisi demikian?
Menteri BUMN Rini Soemarno mengakui tak semua BUMN mengalami kondisi keuangan yang baik. Ada beberapa perusahaan, yang menurut Rini, memang butuh perhatian khusus. Ia pun mengaku pemerintah sudah berupaya mendongkrak kinerja BUMN dan transparan terhadap publik.
"Kami menyadari bahwa tidak semua BUMN itu hebat-hebat, ada memang yang harus kita survei. Tapi kami betul-betul transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi," jelas Rini menanggapi tudingan Prabowo.
Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa membuat kinerja BUMN menjadi tidak sehat. Ia mencontohkan kondisi ekonomi global dan domestik yang sedang tidak bersahabat, sehingga berpengaruh terhadap aktivitas industri yang berhubungan langsung dengan BUMN.
Kendati demikian, Rini meminta berbagai pihak tak perlu terlalu risau terhadap kinerja para perusahaan pelat merah karena pemerintah tengah berusaha menyelesaikannya.
Berdasarkan data Kementerian BUMN, saat ini, jumlah BUMN mencapai 115 perusahaan. Pada kuartal III 2018, total aset BUMN mencapai Rp7.718 triliun atau naik 7 persen dibandingkan posisi akhir 2017.
Pada periode yang sama, utang BUMN meningkat 9,3 persen dari Rp4.830 triliun pada 2017 menjadi Rp5.271 triliun. Ekuitas juga tercatat naik 1,1 persen selama sembilan bulan pertama 2018 dari Rp2.387 triliun menjadi Rp2.414 triliun.
Perusahaan pelat merah juga masih mencetak untung bersih sebesar Rp79 triliun. Namun, raupan laba tersebut masih jauh di bawah target yang dipasang sepanjang tahun lalu sebesar Rp218 triliun.
Secara umum, kinerja BUMN relatif membaik. Pada akhir 2017, total BUMN yang merugi tercatat 12 perusahaan dengan total kerugian mencapai Rp5,2 triliun atau sekitar 0,72 persen dari total aset BUMN yang sebesar 7.210 triliun.
Nilai kerugian tersebut membaik dari kondisi tahun sebelumnya, di mana 26 perusahaan pelat merah rugi dengan total kerugian mencapai Rp6,7 triliun.
Jika melihat data finansial perusahaan, PT Krakatau Steel Tbk adalah perusahaan yang merugi selama dua tahun berturut-turut. Pada 2017, emiten bertikar KRAS ini rugi bersih US$171,69 juta. Namun, performa ini bisa dibilang membaik karena pada tahun sebelumnya, Krakatau Steel menderita rugi bersih mencapai US$320,02 juta.
Sebaliknya, PT Pertamina mencetak laba selama 2016 - 2017. Pada 2017, BUMN minyak ini meraup laba US$2,5 miliar atau sekitar Rp35 triliun, merosot 24 persen dari 2016 yang sebesar US$3,15 milia atau sekitar Rp42,3 triliun.
Kondisi serupa juga dialami oleh PT PLN (Persero) di mana pada 2017 laba bersihnya tergerus 45,7 persen dari Rp8,15 triliun pada 2016 menjadi Rp4,42 triliun.
PT Garuda Indonesia Tbk pada 2017 merugi US$213,4 juta atau sekitar Rp2,88 triliun. Padahal, pada 2016, perusahaan maskapai nasional ini masih mencetak laba bersih sebesar US$9,4 juta atau sekitar Rp126,9 miliar.
Tahun lalu, kinerja keempat perusahaan belum bisa dibilang memuaskan. Hingga akhir kuartal III 2018, PLN malah menderita rugi Rp18 triliun akibat pelemahan kurs. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu perusahaan listrik ini masih mencetak laba sebesar Rp3,06 triliun.
Kenaikan harga minyak dan keoknya kurs juga membuat laba bersih Pertamina pada akhir September 2018 tergerus jadi Rp5 triliun dari Rp26,8 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Di sisi lain, Garuda Indonesia berhasil menekan kerugiannya menjadi US$114,08 juta setara Rp1,66 triliun (kurs Rp14.600 per dolar AS) pada kuartal III 2018 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu US$222,03 juta atau setara Rp3,24 trilun.
Performa membaik juga terekam oleh kinerja keuangan Krakatau Steel yang kerugiannya merosot 50,85 persen dari US$75,05 juta pada kuartal III 2017 menjadi US$36,89 juta pada kuartal III 2018. Menipisnya rugi tersebut seiring peningkatan penjualan sebesar 14,21 persen secara tahunan yang mendongkrak pendapatan naik 22,71 persen menjadi US$1,27 miliar.
Pengamat BUMN Said Didu mengamini komentar Prabowo. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini menilai pemerintah telah menggunakan BUMN sebagai alat pencitraan melalui penugasan yang diberikan. Akibatnya, kinerja keuangan BUMN terbebani.
"BUMN dijadikan sebagai motor pelaksana target politik untuk pencitraan," ujarnya.
Said mencontohkan, program BBM Satu Harga harusnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan Pertamina. Selain itu, harga Solar dan Premium seharusnya sepenuhnya disubsidi pemerintah. Namun, pemerintah hanya mensubsidi sebagian yaitu Solar.
Kondisi sama juga dialami oleh PLN yang tidak bisa meningkatkan tarifnya kepada pelanggan. "Subsidi itu tidak cukup," ujarnya.
Padahal , menurut dia, sesuai Penjelasan Pasal 66 (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, apabila BUMN mendapatkan penugasan yang menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan.
Ia pun menilai pembelaan pemerintah yang telah memberikan sejumlah proyek hulu kepada Pertamina sebagai pengganti subsidi tak tepat. Hal ini lantaran Pertamina harus membeli proyek tersebut. Untuk Blok Rokan misalnya, Pertamina harus mengeluarkan kocek sebesar US$784 juta untuk membayar bonus tanda tangan.
"Pemerintah menyembunyikan sampah di bawah karpet dan karpetnya adalah BUMN," ujarnya.
BUMN, lanjut Said, juga dipaksa untuk membiayai proyek yang tidak layak secara keekonomian. Ia mencontohkan, proyek kereta bandara yang hingga kini masih sepi penumpang. Selain itu, proyek LRT dan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan BUMN karya dan PT KAI (Persero) juga secara keekonomian tak layak.
Belum lagi, Said juga menuding BUMN dipaksa menggelar kegiatan seremoni yang kerap ditunggangi pemerintah. Pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi beban anggaran tanggunan jawab sosial (CSR) BUMN.
"Bayangkan, BUMN ulang tahun disuruh pasang iklan dan iklannya yang muncul adalah Presiden. Itu tidak boleh," terang dia.
Peningkatan utang BUMN juga tidak sebanding dengan kenaikan pendapatannya. Jika memperhitungkan utang PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia yang sebesar US$4 miliar pada November 2018 lalu, Said memperkirakan utang BUMN telah membengkak hampir Rp2.100 ribu triliun selama pemerintahan Joko Widodo hingga akhir 2018. Di sisi lain, pendapatan BUMN hanya meningkat sekitar Rp100 triliun.
"Sejak 2005, kondisi BUMN sekarang ini memang puncak krisisnya karena terjadi penurunan laba tetapi terjadi peningkatan utang yang sangat besar dan kemungkinan untuk meningkatkan pendapatan dan margin di tahun-tahun ini agak berat, sangat berat," terangnya.
Tak ayal, Said tak heran, jika akhir tahun lalu hingga sekarang Kementerian BUMN belum memaparkan kondisi kinerja keuangan BUMN seperti tradisi tahun-tahun sebelumnya.
"Saya curiga ada sesuatu yang terjadi di keuangan sehingga agak ditutupi di tahun politik," ungkapnya.
Said mengingatkan, sesuai amanah UU BUMN, BUMN memiliki lima tujuan pendirian. Pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
Kedua, mengejar keuntungan. Ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
Keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Terakhir, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
Sementara, Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai komentar Prabowo terkait pembiaran berlebihan. Pasalnya, berdasarkan pengamatannya, BUMN bergerak menuju pengelolaan yang lebih profesional meski masih ada yang merugi.
"Kalau disebut pembiaran pastinya tidak," jelas Toto.
Menurut Toto, Kementerian BUMN telah berupaya meningkatkan kualitas dan daya saing perusahaan pelat merah secara terstruktur. Ia mencontohkan kebijakan pembentukan induk perusahaan (holding) dan dorongan berkompetisi di kancah global untuk beberapa BUMN seperti PT INKA (Persero), PT Wijaya Karya Tbk, dan PT Semen Indonesia Tbk. Selain itu, Kementerian BUMN juga memiliki kebijakan manajemen talenta untuk meredistribusi orang-orang dengan keahlian dan bakat yang mumpuni ke BUMN skala kecil hingga menengah.
Kalaupun masih ada BUMN yang merugi, menurut dia, itu merupakan kombinasi dari faktor yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan.
"Faktor yang tidak bisa dikendalikan seperti flutuasi nilai kurs rupiah atau kenaikan harga bahan baku cukup punya pengaruh yang signifikan," ujarnya.
Garuda Indonesia, misalnya, terpukul karena kenaikan harga avtur internasional di samping kerugian karena rendahnya faktor muat internasional.
"PLN, terhantam gejolak kurs karena keuangan dalam valuta asing tetapi penjualan domestik dalam bentuk rupiah," jelasnya.
Pemerintah, lanjut Toto, telah melakukan upaya mitigasi terhadap risiko tersebut. Misalnya, masalah internal yang bisa dikendalikan diatasi dengan penggantian direksi dan penyusunan rencana kerja baru. Pembentukan induk perusahaan BUMN juga dilakukan untuk meningkatkan nilainya. Untuk faktor yang tidak bisa dikendalikan, seperti kurs dan harga minyak, pemerintah melakukan mitigasi dengan menekan biasanya.
PLN, misalnya, bisa mengambil kebijakan menunda sementara pembangunan pembangkit listrik untuk mencegah kelebihan pasokan listrik, terutama di Jawa.
"Demikian pula Garuda Indonesia, melakukan langkah penundaan pengadaan armada baru," ujarnya.
Toto pun menilai beban pemerintah yang diberikan kepada BUMN terbilang wajar. Pasalnya, BUMN merupakan kepanjangan tangah pemerintah dan memiliki fungsi ganda yaitu misi korprasi dan misi sosial.
"Misal, Pertamina menjalankan tugas negara untuk implementasi BBM Satu Harga. Biaya yang dikeluarkan Pertamina untuk subsidi ini diimbangi dengan pelimpahan hak operasi ladang minyak yang habis masa kelolanya oleh investor asing, misal Blok Rokan dan Blok Mahakam," pungkasnya. (agi)
"Pertamina, penopang pembangunan Indonesia, kebanggaan, panutan negara, sekarang dalam keadaan sulit. Begitu juga, PLN dan Krakatau Steel yang dibangun era Bung Karno, sekarang utangnya juga mengerikan," ujar Prabowo dalam pidato kebangsaan yang disampaikannya pada awal pekan ini.
Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah 'bangkrut' pada suatu perusahaan merujuk pada kondisi menderita kerugian besar hingga jatuh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri BUMN Rini Soemarno mengakui tak semua BUMN mengalami kondisi keuangan yang baik. Ada beberapa perusahaan, yang menurut Rini, memang butuh perhatian khusus. Ia pun mengaku pemerintah sudah berupaya mendongkrak kinerja BUMN dan transparan terhadap publik.
Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa membuat kinerja BUMN menjadi tidak sehat. Ia mencontohkan kondisi ekonomi global dan domestik yang sedang tidak bersahabat, sehingga berpengaruh terhadap aktivitas industri yang berhubungan langsung dengan BUMN.
Kendati demikian, Rini meminta berbagai pihak tak perlu terlalu risau terhadap kinerja para perusahaan pelat merah karena pemerintah tengah berusaha menyelesaikannya.
Berdasarkan data Kementerian BUMN, saat ini, jumlah BUMN mencapai 115 perusahaan. Pada kuartal III 2018, total aset BUMN mencapai Rp7.718 triliun atau naik 7 persen dibandingkan posisi akhir 2017.
Pada periode yang sama, utang BUMN meningkat 9,3 persen dari Rp4.830 triliun pada 2017 menjadi Rp5.271 triliun. Ekuitas juga tercatat naik 1,1 persen selama sembilan bulan pertama 2018 dari Rp2.387 triliun menjadi Rp2.414 triliun.
Perusahaan pelat merah juga masih mencetak untung bersih sebesar Rp79 triliun. Namun, raupan laba tersebut masih jauh di bawah target yang dipasang sepanjang tahun lalu sebesar Rp218 triliun.
 Laporan keuangan BUMN. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi) |
Secara umum, kinerja BUMN relatif membaik. Pada akhir 2017, total BUMN yang merugi tercatat 12 perusahaan dengan total kerugian mencapai Rp5,2 triliun atau sekitar 0,72 persen dari total aset BUMN yang sebesar 7.210 triliun.
Nilai kerugian tersebut membaik dari kondisi tahun sebelumnya, di mana 26 perusahaan pelat merah rugi dengan total kerugian mencapai Rp6,7 triliun.
Jika melihat data finansial perusahaan, PT Krakatau Steel Tbk adalah perusahaan yang merugi selama dua tahun berturut-turut. Pada 2017, emiten bertikar KRAS ini rugi bersih US$171,69 juta. Namun, performa ini bisa dibilang membaik karena pada tahun sebelumnya, Krakatau Steel menderita rugi bersih mencapai US$320,02 juta.
Sebaliknya, PT Pertamina mencetak laba selama 2016 - 2017. Pada 2017, BUMN minyak ini meraup laba US$2,5 miliar atau sekitar Rp35 triliun, merosot 24 persen dari 2016 yang sebesar US$3,15 milia atau sekitar Rp42,3 triliun.
Kondisi serupa juga dialami oleh PT PLN (Persero) di mana pada 2017 laba bersihnya tergerus 45,7 persen dari Rp8,15 triliun pada 2016 menjadi Rp4,42 triliun.
PT Garuda Indonesia Tbk pada 2017 merugi US$213,4 juta atau sekitar Rp2,88 triliun. Padahal, pada 2016, perusahaan maskapai nasional ini masih mencetak laba bersih sebesar US$9,4 juta atau sekitar Rp126,9 miliar.
Tahun lalu, kinerja keempat perusahaan belum bisa dibilang memuaskan. Hingga akhir kuartal III 2018, PLN malah menderita rugi Rp18 triliun akibat pelemahan kurs. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu perusahaan listrik ini masih mencetak laba sebesar Rp3,06 triliun.
Kenaikan harga minyak dan keoknya kurs juga membuat laba bersih Pertamina pada akhir September 2018 tergerus jadi Rp5 triliun dari Rp26,8 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Di sisi lain, Garuda Indonesia berhasil menekan kerugiannya menjadi US$114,08 juta setara Rp1,66 triliun (kurs Rp14.600 per dolar AS) pada kuartal III 2018 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu US$222,03 juta atau setara Rp3,24 trilun.
Performa membaik juga terekam oleh kinerja keuangan Krakatau Steel yang kerugiannya merosot 50,85 persen dari US$75,05 juta pada kuartal III 2017 menjadi US$36,89 juta pada kuartal III 2018. Menipisnya rugi tersebut seiring peningkatan penjualan sebesar 14,21 persen secara tahunan yang mendongkrak pendapatan naik 22,71 persen menjadi US$1,27 miliar.
Pengamat BUMN Said Didu mengamini komentar Prabowo. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini menilai pemerintah telah menggunakan BUMN sebagai alat pencitraan melalui penugasan yang diberikan. Akibatnya, kinerja keuangan BUMN terbebani.
"BUMN dijadikan sebagai motor pelaksana target politik untuk pencitraan," ujarnya.
Said mencontohkan, program BBM Satu Harga harusnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan Pertamina. Selain itu, harga Solar dan Premium seharusnya sepenuhnya disubsidi pemerintah. Namun, pemerintah hanya mensubsidi sebagian yaitu Solar.
Kondisi sama juga dialami oleh PLN yang tidak bisa meningkatkan tarifnya kepada pelanggan. "Subsidi itu tidak cukup," ujarnya.
Padahal , menurut dia, sesuai Penjelasan Pasal 66 (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, apabila BUMN mendapatkan penugasan yang menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan.
Ia pun menilai pembelaan pemerintah yang telah memberikan sejumlah proyek hulu kepada Pertamina sebagai pengganti subsidi tak tepat. Hal ini lantaran Pertamina harus membeli proyek tersebut. Untuk Blok Rokan misalnya, Pertamina harus mengeluarkan kocek sebesar US$784 juta untuk membayar bonus tanda tangan.
"Pemerintah menyembunyikan sampah di bawah karpet dan karpetnya adalah BUMN," ujarnya.
 Proyek LRT Jabodebek disebut tak layak secara finansial dan membebani BUMN. (CNN Indonesia) |
BUMN, lanjut Said, juga dipaksa untuk membiayai proyek yang tidak layak secara keekonomian. Ia mencontohkan, proyek kereta bandara yang hingga kini masih sepi penumpang. Selain itu, proyek LRT dan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan BUMN karya dan PT KAI (Persero) juga secara keekonomian tak layak.
Belum lagi, Said juga menuding BUMN dipaksa menggelar kegiatan seremoni yang kerap ditunggangi pemerintah. Pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi beban anggaran tanggunan jawab sosial (CSR) BUMN.
"Bayangkan, BUMN ulang tahun disuruh pasang iklan dan iklannya yang muncul adalah Presiden. Itu tidak boleh," terang dia.
Peningkatan utang BUMN juga tidak sebanding dengan kenaikan pendapatannya. Jika memperhitungkan utang PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia yang sebesar US$4 miliar pada November 2018 lalu, Said memperkirakan utang BUMN telah membengkak hampir Rp2.100 ribu triliun selama pemerintahan Joko Widodo hingga akhir 2018. Di sisi lain, pendapatan BUMN hanya meningkat sekitar Rp100 triliun.
"Sejak 2005, kondisi BUMN sekarang ini memang puncak krisisnya karena terjadi penurunan laba tetapi terjadi peningkatan utang yang sangat besar dan kemungkinan untuk meningkatkan pendapatan dan margin di tahun-tahun ini agak berat, sangat berat," terangnya.
Tak ayal, Said tak heran, jika akhir tahun lalu hingga sekarang Kementerian BUMN belum memaparkan kondisi kinerja keuangan BUMN seperti tradisi tahun-tahun sebelumnya.
"Saya curiga ada sesuatu yang terjadi di keuangan sehingga agak ditutupi di tahun politik," ungkapnya.
Said mengingatkan, sesuai amanah UU BUMN, BUMN memiliki lima tujuan pendirian. Pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
Kedua, mengejar keuntungan. Ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
Keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Terakhir, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
Sementara, Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai komentar Prabowo terkait pembiaran berlebihan. Pasalnya, berdasarkan pengamatannya, BUMN bergerak menuju pengelolaan yang lebih profesional meski masih ada yang merugi.
"Kalau disebut pembiaran pastinya tidak," jelas Toto.
Menurut Toto, Kementerian BUMN telah berupaya meningkatkan kualitas dan daya saing perusahaan pelat merah secara terstruktur. Ia mencontohkan kebijakan pembentukan induk perusahaan (holding) dan dorongan berkompetisi di kancah global untuk beberapa BUMN seperti PT INKA (Persero), PT Wijaya Karya Tbk, dan PT Semen Indonesia Tbk. Selain itu, Kementerian BUMN juga memiliki kebijakan manajemen talenta untuk meredistribusi orang-orang dengan keahlian dan bakat yang mumpuni ke BUMN skala kecil hingga menengah.
Kalaupun masih ada BUMN yang merugi, menurut dia, itu merupakan kombinasi dari faktor yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan.
"Faktor yang tidak bisa dikendalikan seperti flutuasi nilai kurs rupiah atau kenaikan harga bahan baku cukup punya pengaruh yang signifikan," ujarnya.
Garuda Indonesia, misalnya, terpukul karena kenaikan harga avtur internasional di samping kerugian karena rendahnya faktor muat internasional.
"PLN, terhantam gejolak kurs karena keuangan dalam valuta asing tetapi penjualan domestik dalam bentuk rupiah," jelasnya.
Pemerintah, lanjut Toto, telah melakukan upaya mitigasi terhadap risiko tersebut. Misalnya, masalah internal yang bisa dikendalikan diatasi dengan penggantian direksi dan penyusunan rencana kerja baru. Pembentukan induk perusahaan BUMN juga dilakukan untuk meningkatkan nilainya. Untuk faktor yang tidak bisa dikendalikan, seperti kurs dan harga minyak, pemerintah melakukan mitigasi dengan menekan biasanya.
PLN, misalnya, bisa mengambil kebijakan menunda sementara pembangunan pembangkit listrik untuk mencegah kelebihan pasokan listrik, terutama di Jawa.
"Demikian pula Garuda Indonesia, melakukan langkah penundaan pengadaan armada baru," ujarnya.
Toto pun menilai beban pemerintah yang diberikan kepada BUMN terbilang wajar. Pasalnya, BUMN merupakan kepanjangan tangah pemerintah dan memiliki fungsi ganda yaitu misi korprasi dan misi sosial.
"Misal, Pertamina menjalankan tugas negara untuk implementasi BBM Satu Harga. Biaya yang dikeluarkan Pertamina untuk subsidi ini diimbangi dengan pelimpahan hak operasi ladang minyak yang habis masa kelolanya oleh investor asing, misal Blok Rokan dan Blok Mahakam," pungkasnya. (agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK