Infrastruktur Jokowi Bikin Kantong BUMN Karya 'Bolong'

CNN Indonesia | Selasa, 08/01/2019 10:11 WIB
Infrastruktur Jokowi Bikin Kantong BUMN Karya 'Bolong' Ilustrasi pembangunan infrastruktur. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Proyek infrastruktur yang masih dibangun Presiden Joko Widodo nyatanya membebani keuangan BUMN. Hingga kuartal III 2018, seluruh arus kas operasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya mencatatkan posisi negatif. Bahkan, jumlahnya semakin buruk untuk beberapa emiten.

Bila arus kas operasional minus, artinya perusahaan lebih banyak menggunakan kas internal untuk mendanai proyek infrastruktur. Bila kas internal tak cukup, perusahaan terpaksa meminjam dana dari perbankan atau melakukan beberapa aksi korporasi demi meraup dana segar.

Kepala Riset Koneksi Kapital Alfred Nainggolan mengatakan ketidakcukupan kas internal perusahaan biasanya berkorelasi dengan jumlah utang yang semakin meningkat. Namun, ia menekankan kenaikan utang perusahaan tak selalu buruk.


"Harus dilihat lagi, bagaimana pertumbuhan laba bersihnya. Kalau arus kas negatif, utang banyak, tapi perusahaan masih mampu menciptakan laba bersih maka sebenarnya masih dibilang positif," ujar Alfred kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/1).


Di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat empat BUMN karya, antara lain PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Berdasarkan laporan keuangan masing-masing perusahaan, arus kas operasional Wijaya Karya dan PTPP semakin minus pada kuartal III 2018. Bila arus kas bersih yang diperoleh dan digunakan untuk aktivitas operasional Wijaya Karya pada kuartal III 2017 hanya minus Rp2,69 persen, angkanya per September tahun lalu meningkat 37,54 persen menjadi Rp3,7 triliun.

Kemudian, arus kas operasional PTPP kuartal III 2018 negatif sebesar Rp1,82 triliun, naik 19,73 persen dari sebelumnya Rp1,52 triliun.

Sementara, dua emiten lainnya beruntung karena mampu mengurangi beban negatif dari arus kas operasional mereka. Waskita Karya misalnya minus dari arus kas operasional sepanjang sembilan bulan pertama 2018 kemarin turun drastis 69,68 persen menjadi Rp1,54 triliun dan Adhi Karya turun 30,79 persen menjadi Rp2,09 triliun.


Meski Waskita Karya dan PTPP arus kasnya membaik, tapi liabilitas emiten BUMN karya ini meningkat sepanjang kuartal III tahun lalu. Hanya Adhi Karya yang berhasil menurunkan liabilitas nya pada periode tersebut.

Waskita Karya menjadi emiten dengan kenaikan liabilitas paling gemuk sebesar 36,05 persen menjadi Rp102,23 triliun, Wijaya Karya naik 33,68 persen menjadi Rp41,51 triliun, PTPP meningkat 21,14 persen menjadi Rp33,35 triliun. Sementara, liabilitas Adhi Karya turun tipis 1,02 persen menjadi Rp22,23 triliun.

Penambahan utang ini membuat debt to equity ratio (DER) meningkat. DER bisa diartikan sebagai rasio utang terhadap ekuitas atau suatu rasio yang menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan utang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan.

"DER Waskita Karya per kuartal III 2018 enam kali, Adhi Karya 3,6 kali, PTPP 2,8 kali, dan Wijaya Karya tiga kali," papar Alfred.

Ilustrasi proyek infrastruktur. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

Meski terlihat tinggi, tapi Alfred menegaskan keuangan emiten BUMN karya masih sehat karena laba bersih keempatnya masih tumbuh hingga periode kuartal III tahun lalu. "Kalau DER rendah tapi perusahaan rugi ya sama saja bohong, asal berkorelasi dengan pertumbuhan laba bersih tak menjadi soal," jelas Alfred.

Bila dirinci, mayoritas perusahaan konstruksi ini membukukan pertumbuhan laba bersih. Jika dilihat hanya PTPP yang keuntungannya menurun sebesar 11,64 persen menjadi Rp874,67 miliar. Sementara, laba Waskita Karya naik 43,62 persen menjadi Rp3,72 triliun, Wijaya Karya naik 26,04 persen menjadi Rp860,45 miliar, dan Adhi Karya naik 63,61 persen menjadi Rp335,53 miliar.

Sebelumnya, Bank Dunia lewat laporannya yang bertajuk Infrastructure Sector Assesment Program (InfraSAP) Juni 2018 yang diperoleh CNNINdonesia.com mengatakan keuangan BUMN karya rentan tertekan karena tingkat laverage yang semakin tinggi. 

Ini lantaran pemerintah terlalu mengandalkan perusahaan pelat merah dalam melakukan pembangunan infrastruktur. BUMN pun dinilai perlu mencari pendanaan tanpa henti untuk menopang pembangunan infrastruktur.


Laporan Bank Dunia tersebut telah dikonfirmasi CNNIndonesia.com. Bank Dunia pun mengaku menyusun laporan tersebut bekerja sama dengan pemerintah, tetapi laporan masih belum final. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN/Bappenas mengaku telah berdiskusi dengan Bank Dunia terkait isi laporan tersebut. 

Alfred menambahkan, meski kondisi keuangan BUMN sehat, BUMN Karya tak lantas bebas mengajukan pinjaman lagi ke perbankan atau merilis surat utang untuk meraih pendanaan.

"Menarik pinjaman lagi masih bisa, tapi harus dibarengi dengan pembayaran dari pemberi proyek dan laba bersih, kalau perusahaan meraih laba kan bisa bayar utang," jelas Alfred.

Sementara, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal mengklaim posisi DER emiten konstruksi saat ini sebenarnya sudah terbilang mengkhawatirkan. Sebab, DER empat perusahaan itu sudah lebih dari dua kali.


"Kalau sudah di atas dua atau tiga kali DER nya itu untuk kesehatan BUMN nonperbankan mengkhawatirkan, kalau perbankan kan memang tinggi," tutur Faisal.

Keuangan BUMN Karya dinilai semakin sakit karena arus kas operasional yang masih negatif. Meski minus untuk arus kas operasional Waskita Karya dan Adhi Karya turun, tapi tetap saja perlu diperhatikan karena modal perusahaan lama-lama bisa tergerus.

"Tapi juga sekarang kan pemerintah sudah banyak memiliki alternatif pembiayaan jadi mungkin bisa mengurangi beban keuangan BUMN," terang Faisal.

Terkait sikap pemerintah yang selalu bergantung dengan BUMN untuk membangun infrastruktur, Faisal menilai hal itu untuk memberikan kemudahan proses pembangunan infrastruktur, seperti pembebasan lahan.


"Kalau swasta kan misalnya lebih sulit untuk pembebasan lahan, kalau BUMN kan dibantu juga dengan pemerintah jadi lebih cepat," jelas Faisal.

Kendati demikian, ia menekankan pemerintah seharusnya lebih banyak memberikan porsi pembangunan infrastruktur kepada swasta. Hal ini agar keuangan BUMN tak terlalu terbebani.

"Jadi bebannya seharusnya disebar begitu, swasta dan BUMN," pungkas Faisal. (aud/agi)