Asosiasi Penghasil Migas Sebut Pembangunan Kilang Lamban

CNN Indonesia | Kamis, 17/01/2019 15:27 WIB
Asosiasi Penghasil Migas Sebut Pembangunan Kilang Lamban Ilustrasi kilang. (CNN Indonesia/Galih Gumelar)
Jakarta, CNN Indonesia -- Forum Energi dan Pertambangan Indonesia (Indonesia Mining and Energy Forum/ IMEF) menyatakan pembangunan kilang minyak selama empat tahun belakangan ini berjalan lamban. 

Bukan hanya itu, Anggota IMEF sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Daerah Penghasil Migas Andang Bachtiar dalam Outlook Energi dan Pertambangan Indonesia 2019 mengatakan peningkatan kapasitas pembangunan kilang lama serta pembangunan jaringan gas juga belum menunjukkan kemajuan berarti.

Pertamina telah mendapatkan tugas untuk membangun proyek Refinery Development Master Plan (RDPM) berupa pengembangan kapasitas kilas Cilacap, Plaju, Balongan, Dumai, dan Balikpapan.



Namun, proyek yang membutuhkan investasi senilai Rp246 triliun itu, menurut Andang, berjalan lambat. Pembangunan bahkan diperkirakan tidak akan rampung sesuai target pada 2022 mendatang.

Andang mengatakan pembangunan yang lamban tersebut bisa berbahaya bagi ketahanan energi nasional. Atas dasar itulah, ia meminta pemerintah segera bergerak untuk mempercepat pembangunan kilang.

Salah satu percepatan yang ia minta pemerintah segera lakukan, menetapkan pembangunan kilang sebagai infrastruktur ekonomi dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Jadi, pembangunan kilang tanpa menghitung tingkat pengembalian internal (IRR), seperti pemerintah membangun pelabuhan, membeli alutsista, membangun jalan non-tol, jembatan dan sebagainya," ujar Andang di Jakarta, Kamis (17/1).


Setelah terbangun, pemerintah bisa menyerahkan kilang tersebut kepada PT Pertamina (Persero) sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN). Andang mengatakan kalau percepatan pembangunan kilang tidak dilakukan Indonesia akan sulit melepaskan ketergantungan kepada kilang minyak di luar negeri.

Salah satunya, kepada kilang di Singapura yang memiliki kapasitas hingga 1,5 juta barel per hari (bph). Maklum, kapasitas kilang dalam negeri hanya berkisar 1 juta bph.

Padahal, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) Indonesia rata-rata berkisar 1,5 juta hingga 1,6 juta bph.

Andang mengatakan selain menjaga ketahanan energi nasional, keberadaan kilang juga diperlukan untuk mengatasi  defisit perdagangan minyak dan gas (migas) yang kian melebar.

Jika Indonesia punya kilang, kita hanya perlu mengimpor minyak mentah yang harganya lebih murah dibandingkan imporprodukBBM. Sebagai catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat defisit migas sepanjang tahun lalu membengkak 44,7 persen dari US$8,57 miliar pada 2017 menjadi US$12,4 miliar. (sfr/agt)