Jurus Prabowo Benahi APBN: Pangkas Tarif Pajak, Kurangi Utang

CNN Indonesia | Kamis, 24/01/2019 09:28 WIB
Jurus Prabowo Benahi APBN: Pangkas Tarif Pajak, Kurangi Utang Ekonom Badan Pemenangan Nasional (BPN) sekaligus Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kubu Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan akan memperbaiki strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika berhasil memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Perbaikan strategi akan dilakukan dalam pengelolaan utang

Ekonom Badan Pemenangan Nasional (BPN) sekaligus Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo mengatakan bila memerintah Prabowo-Sandi akan mengurangi porsi penarikan dan penggunaan utang dalam APBN. Pengurangan penarikan dilakukan agar ke depan anggaran belanja negara tidak habis untuk bayar utang beserta bunganya.

"Caranya, penerbitan obligasi maupun penarikan utang bilateral dan multilateral akan kami kurangi. Kemudian, penerimaan kami genjot dan belanja disisir lagi," kata Drajad di Media Centre Prabowo-Sandi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (23/1).

Drajad mengatakan berdasarkan data yang dikantonginya, pembayaran utang pemerintah saat ini mencapai kisaran Rp500 triliun. Di sisi lain, pada 2017 belanja yang digelontorkan pemerintah untuk belanja infrastruktur mencapai sekitar Rp400 triliun.



"Artinya, bayar utang itu Rp100 triliun lebih tinggi dari infrastruktur. Padahal infrastruktur hal yang dibangga-banggakan, tapi kalah dari pembayaran utang. Ini yang membuat masalah karena porsi pembayaran utang terlalu besar di APBN," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total utang pemerintah mencapai Rp4.418,3 triliun pada akhir 2018. Jumlah utang itu meningkat Rp423 triliun atau 10,5 persen dari Rp3.995,25 triliun pada penghujung 2017. Sementara pembayaran bunga utang sebesar Rp258,1 triliun pada tahun lalu.

Perbaikan lain, akan dilakukan terhadap penerimaan pajak. Drajad mengatakan perbaikan penerimaan pajak akan dilakukan dengan memangkas tarif pajak. Pemangkasan akan menyasar tarif Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi.

"Tapi ini masih tentatif. Ini karena orang pribadi pajaknya masih relatif lebih kecil," ucapnya.

Selain orang pribadi, pemangkasan akan dilakukan terhadap tarif pajak UMKM. Pajak UMKM rencananya bakal ditiadakan selama kurun waktu dua tahun.

Pemangkasan tersebut diberikan untuk memberikan kekuatan bagi UMKM agar bisa tumbuh. Baru pada tahun ketiga, tim ekonomi Prabowo-Sandi akan melihat lagi sekiranya berapa besaran tarif pajak yang pas untuk kalangan usaha ini.

Saat ini, PPh orang pribadi terbagi atas beberapa tingkatan. Pertama, sebesar 5 persen untuk wajib pajak berpenghasilan tahunan mencapai Rp50 juta. Kedua, 15 persen untuk penghasilan di atas Rp50 juta sampai Rp250 juta. Ketiga, 25 persen bagi penghasilan di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta.

Keempat, 30 persen bagi yang di atas Rp500 juta. Kelima, sebesar 20 persen bagi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan tarif pajak UMKM sebesar 0,5 persen. Tarif tersebut diturunkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari sebelumnya 1 persen.


Meski akan memangkas tarif pajak, Drajad menjamin penerimaan perpajakan bakal tetap tumbuh bahkan melebihi yang dicapai dalam APBN era Jokowi. Ia yakin pemangkasan pajak bisa menjadi stimulus bagi masyakarat agar mau melaporkan dan membayar pajak kepada negara.

Dengan begitu, rasio pajak (tax ratio) bisa meningkat hingga 16 persen pada 2024. Menurut hitung-hitungannya, peningkatan rasio pajak sebesar 1 persen bisa menambah penerimaan pajak sekitar Rp150 triliun per tahun. Artinya, bila rasio bisa meningkat hingga 16 persen, maka penerimaan pajak setidaknya meningkat Rp750-800 triliun sampai 2024.

Asumsi ini diperoleh dengan estimasi Produk Domestik Bruto (PDB) tahun lalu yang sudah mencapai sekitar Rp14.700 triliun.

Sebagai gambaran, pertumbuhan penerimaan perpajakan di APBN 2018  berdasarkan data sementara per 2 Januari 2019 mencapai 13,2 persen menjadi Rp1.521,4 triliun. Dengan pertumbuhan tersebut, penerimaan negara secara keseluruhan tumbuh sekitar 16,6 persen menjadi Rp1.942,3 triliun.


Sedangkan rasio pajak saat ini diperkirakan berada di kisaran 11 persen. "Asumsinya harus kami hitung ulang, tapi minimal tumbuh 20 persen lebih semestinya. Soalnya mau tidak mau pada 2020, paling tidak tax ratio harus dinaikkan ke 11,5-12 persen," katanya.

Menurutnya, pemangkasan tarif pajak bisa menggemukkan kantong pajak karena kebijakan tersebut membuat keuntungan atau margin pemerintah atas pajak yang dibayarkan memang lebih rendah, namun jumlah pembayaran pajak jadi meningkat.

Ia mengibaratkan hal ini bak perdagangan grosir dan ritel. Bila kebijakan pemangkasan tarif pajak dijalankan, maka pemerintahan ke depan seperti usaha grosir yang memiliki margin lebih tipis, namun bisa menjual lebih banyak.

Sedangkan kebijakan yang dijalankan pemerintahan saat ini ibarat perdagangan ritel, di mana tarif pajak tinggi, namun pembayar pajaknya lebih sedikit. "Sekarang banyak orang ragu, 'kok turun tarif pajak, tapi (penerimaan) bisa naik?' ya itu karena mereka terbiasa di otak kalau tarif harus dinaikkan supaya tax ratio naik. Padahal bisa kami geser tarif pajak ritel ke grosir, seperti orang bisnis. Marginnya kecil, tapi omzetnya jauh lebih besar," ungkapnya.


Tak ketinggalan, untuk memaksimalkan penerimaan pajak nanti, kubu Prabowo-Sandi bakal membenahi sistem administrasi dan teknologi informasi perpajakan. Lalu, juga akan meningkatkan sumber daya manusia di sektor ini dan teknis pemeriksaan.

Selain utang dan pajak, agar pengelolaan APBN membaik, Drajad mengatakan pasangan Prabowo-Sandi juga akan memperbaiki belanja negara. Pos belanja kurang penting akan disisir.

Anggaran tak penting hasil penyisiran akan direlokasi ke pos-pos belanja yang lebih penting dan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi. "Saat ini banyak sekali belanja yang tidak efisien, misalnya infrastruktur. Ini mungkin akan kami rasionalisasikan. Nanti direalokasi untuk energi, pangan, air bersih, penguatan lembaga negara, dan angkatan perang," tuturnya.


Selain infrastruktur, Drajad bilang pos belanja yang mungkin juga akan dikurangi adalah subsidi. Subsidi, katanya, akan diganti dengan belanja demi terciptanya swasembada pangan. Misalnya, belanja bibit dengan varietas unggul, sehingga hasil produksi pangan bisa meningkat dan harganya terjangkau.

Dengan begitu, kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, tapi pemerintah tak melulu 'menyuap' dengan bantuan subsidi. "Subsidi akan kami hitung ulang. Kami tidak terlalu mengandalkan subsidi. Jadi bukan subsidi, tapi spending (belanja). Itu kan beda," ujarnya.

Sementara berdasarkan realisasi sementara APBN 2018, belanja negara mencapai Rp2.202,2 triliun atau tumbuh 9,7 persen dari tahun sebelumnya. Dari realisasi itu, belanja infrastruktur Jokowi sekitar Rp410 triliun atau 18,61 persen dari total belanja. Sedangkan belanja subsidi mencapai Rp216,8 triliun atau 9,84 persen dari total belanja.
(uli/agt)