Bank Dunia Peringatkan Negara Miskin soal Utang Membengkak
CNN Indonesia
Selasa, 22 Jan 2019 13:07 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Dunia menyebut rasio utang sejumlah negara kelompok miskin atau berpenghasilan rendah terus merangkak naik dari 30 persen menjadi 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam empat tahun terakhir. Akibatnya, negara-negara tersebut pun harus meningkatkan porsi pendapatan pemerintah untuk membayar kembali bunga utang.
Menurut Bank Dunia, banyak negara berpenghasilan rendah telah mendapatkan akses ke sumber-sumber keuangan baru, termasuk sumber-sumber swasta dan negara-negara kreditor utama. Ini telah memungkinkan mereka untuk mendanai kebutuhan pembangunan yang penting. Namun, itu juga berkontribusi pada meningkatnya hutang publik.
"Dengan kondisi tersebut, di tengah kekatnya upaya mencari pembiayaan, negara-negara tersebut dapat mengalami aliran modal asing keluar secara tiba-tiba dan harus berjuang untuk membiayai kembali utangnya," tulis Bank Dunia dalam Global Economic Prospect dikutip Selasa (22/1).
Idealnya, menurut Bank Dunia, utang publik harus berkelanjutan dan dibayar dengan biaya yang wajar. Bank Dunia pun menyarankan negara-negara tersebut untuk memperkuat manajemen utang dan transparan, serta mengurangi kemungkinan utang dengan biaya mahal. Bank Dunia juga menyarankan negara-negara berpenghasilan rendah untuk mendukung perkembangan sektor keuangan dan mengurangi volatilitas makroekonomi.
Saat ini, Bank Dunia mengelompokkan negara dalam kategori berpenghasilan rendah jika pendapatan per kapitanya berada US$1.045 atau di bawahnya. Sedangkan Indonesia dengan pendapatan per kapita tahun lalu sebesar US$3.876 per dolar AS masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah bawah.
Per November 2018, total utang pemerintah mencapai Rp4.395,97 triliun, turun Rp82,84 triliun dibandingkan bulan lalu sebesar Rp4.478,6 triliun. Rasio utang pemerintah terhadap PDB berada di kisaran 29,91 persen.
Sementara itu, total utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar US$372,9 miliar atau sekitar Rp4.701 triliun. Rasio utang luar negeri tersebut berada di kisaran 34 persen terhadap PDB. (agi)
Menurut Bank Dunia, banyak negara berpenghasilan rendah telah mendapatkan akses ke sumber-sumber keuangan baru, termasuk sumber-sumber swasta dan negara-negara kreditor utama. Ini telah memungkinkan mereka untuk mendanai kebutuhan pembangunan yang penting. Namun, itu juga berkontribusi pada meningkatnya hutang publik.
"Dengan kondisi tersebut, di tengah kekatnya upaya mencari pembiayaan, negara-negara tersebut dapat mengalami aliran modal asing keluar secara tiba-tiba dan harus berjuang untuk membiayai kembali utangnya," tulis Bank Dunia dalam Global Economic Prospect dikutip Selasa (22/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Idealnya, menurut Bank Dunia, utang publik harus berkelanjutan dan dibayar dengan biaya yang wajar. Bank Dunia pun menyarankan negara-negara tersebut untuk memperkuat manajemen utang dan transparan, serta mengurangi kemungkinan utang dengan biaya mahal. Bank Dunia juga menyarankan negara-negara berpenghasilan rendah untuk mendukung perkembangan sektor keuangan dan mengurangi volatilitas makroekonomi.
Saat ini, Bank Dunia mengelompokkan negara dalam kategori berpenghasilan rendah jika pendapatan per kapitanya berada US$1.045 atau di bawahnya. Sedangkan Indonesia dengan pendapatan per kapita tahun lalu sebesar US$3.876 per dolar AS masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah bawah.
Per November 2018, total utang pemerintah mencapai Rp4.395,97 triliun, turun Rp82,84 triliun dibandingkan bulan lalu sebesar Rp4.478,6 triliun. Rasio utang pemerintah terhadap PDB berada di kisaran 29,91 persen.
Sementara itu, total utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar US$372,9 miliar atau sekitar Rp4.701 triliun. Rasio utang luar negeri tersebut berada di kisaran 34 persen terhadap PDB. (agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK