JK Sebut Naikkan BBM Jadi Kebijakan Tersulit Saat Jadi Wapres

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut keputusan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebijakan paling sulit yang pernah ia lakukan sepanjang menjabat sebagai wakil presiden.

JK mengatakan kenaikan harga BBM yang paling sulit bukan ketika ia mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi), melainkan Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu diungkapnya ketika menghadiri acara dialog bersama para anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (31/1).

"Salah satu ketegangan yang pernah terjadi adalah pada saat mau menaikkan harga BBM, ya itu terpaksa," ujar JK.

Lihat juga: Bisnis Bahan Bakar Gas Milik Jakpro 'Melarat'

Menurutnya, kenaikan harga BBM merupakan kebijakan yang sulit lantaran bakal memberi dampak langsung dan besar kepada masyarakat. Maklum saja, bahan bakar telah menjadi salah satu komponen kebutuhan utama masyarakat.

Selain itu, harga BBM juga mempengaruhi harga komoditas lain sehingga berdampak pada tingkat daya beli dan pengeluaran masyarakat. Hal ini terbukti dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut BBM jenis Premium menjadi salah satu komponen yang berkontribusi besar bagi inflasi.

"Tapi bagaimana ini suatu hal yang mesti dirapatkan. Walau kami tahu nanti ada demo apa lah yang datang besoknya kalau kami naikkan," katanya.

Dia bercerita pada 2005, pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu belum genap setahun berjalan. Namun, pemerintah dihadapkan pada kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional yang mencapai kisaran US$117 per barel.

Lihat juga: Asosiasi Sebut Ritel Tutup Tak Otomatis PHK Karyawan

Walhasil, pemerintah memutuskan untuk memangkas subsidi BBM sekaligus menaikkan harga BBM untuk seluruh jenis.

"Kami pernah menaikkan BBM sekitar 126 persen. Kalau dihitung-hitung, itu kami lakukan dua hari sebelum bulan puasa," kenangnya.

Meski begitu, JK mengatakan walau kebijakan terasa sulit untuk diambil dan diumumkan kepada masyarakat. Namun, pemerintah harus bisa mengemasnya menjadi kebijakan yang bisa diterima.

"Makanya kami waktu itu umumkan dekat puasa. Siapa yang mau demo kalau bulan puasa, haus, dan orang sibuk macam-macam beribadah," katanya sembari terkekeh.

Lihat juga: BI Proyeksi Defisit Neraca Berjalan US$8 Miliar di Kuartal IV

Pada awal masa pemerintahan Jokowi-JK, kenaikan harga BBM juga pernah terjadi. Sebulan setelah dilantik sebagai presiden, Jokowi langsung menaikkan harga BBM jenis Premium menjadi Rp8.500 per liter dan Solar menjadi Rp7.500 per liter.

Teranyar, pemerintahan Jokowi mengumumkan kenaikan BBM pada Oktober 2018 ketika pergelaran pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF). Kala itu, pengumuman disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Namun tak sampai sejam, kebijakan itu ditarik lagi. (uli/lav)