Citilink Dipastikan Tunda Kebijakan Bagasi Berbayar

CNN Indonesia | Kamis, 31/01/2019 14:57 WIB
Citilink Dipastikan Tunda Kebijakan Bagasi Berbayar Ilustrasi. (REUTERS/Enny Nuraheni).
Jakarta, CNN Indonesia -- Maskapai Citilink Indonesia dipastikan sepakat menunda pemberlakuan bagasi berbayar hingga waktu yang belum ditentukan. Semula, entitas usaha PT Garuda Indonesia Tbk itu berencana menerapkan kebijakan bagasi berbayar pada 8 Februari 2019.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B. Pramesti setelah melakukan konsolidasi dengan pihak Citilink, menyusul desakan Komisi V DPR terkait penundaan kebijakan tersebut.

"Berdasarkan konsolidasi tersebut, pihak Citilink menyetujui untuk melakukan penundaan penerapan bagasi berbayar hingga waktu yang belum ditentukan," kata Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti seperti dikutip dari Antara, Kamis (31/1).



Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR, Dirjen Perhubungan Udara Polana B Pramesti mengatakan pihaknya juga sedang mengevaluasi penerapan ketentuan bagasi berbayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Dalam Negeri.

"Kami akan kaji atau evaluasi semua aturan mulai dari PM 14 tahun 2016 sampai PM 185 tahun 2015," ujar Polana.

Menurut dia, pengkajian ulang dilakukan agar terjadi keseimbangan dan tidak memberatkan masyarakat serta menjaga kelangsungan maskapai penerbangan.

Sebelumnya, Anggota Komisi V Fraksi Demokrat DPR Jhoni Allen Marbun berpendapat, kebijakan bagasi berbayar oleh maskapai ini mengganggu iklim politik dan merugikan pemerintah jelang momen pemilihan presiden (Pilpres) April 2019.


Ia meminta pemangku kepentingan mengkaji ulang kebijakan tersebut dengan menimbang kemampuan daya beli masyarakat dalam negeri. Setidaknya, kata Jhoni, pemberlakuan bagasi berbayar ini bisa ditahan sampai Pilpres berlangsung.

"Intinya jangan buat kepanikan apapun dulu, kami kan punya konstituen juga. Ini supaya pemerintah tidak resah juga sampai dengan selesai Pemilu (pemilihan umum)," ucap Jhoni.

Menanggapi desakan dari wakil rakyat, Kementerian Perhubungan dan Citilink mengadakan rapat pertemuan untuk meninjau kembali penerapan kebijakan baru ini.


Sebelum rapat berlangsung, Direktur Utama Citilink Indonesia Juliandra Nurtjahjo mengatakan pihaknya mempertimbangkan untuk menunda penerapan kebijakan bagasi berbayar.

Meski mempertimbangkan usulan DPR, Juliandra mengatakan sosialisasi terkait ketentuan bagasi berbayar tetap akan dilanjutkan. (Antara/lav)