Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT
Pos Indonesia (Persero) Agus F Handoyo angkat suara mengenai
demonstrasi karyawan yang menuntut pencopotan direksi.
Menurut Agus, keputusan mengangkat dan memberhentikan direksi ada di tangan pemegang saham. "Kalau itu kan ada di pemegang saham ya," ujarnya, Rabu (6/2).
Direksi perusahaan logistik pelat merah tersebut mengklaim telah membuka ruang untuk berdialog dengan karyawan. Namun, karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI KB) mengaku tak bisa hadir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dua hari yang lalu kami sudah buka ruang dialog, cuma mereka nggak bisa datang," imbuh Agus.
Sebetulnya, demo karyawan berlangsung di Bandung, 28 Januari 2019 lalu. Demo itu juga memiliki agenda yang sama, yakni meminta direksi yang menjabat saat ini untuk lengser.
Permintaan itu tak terlepas dari persoalan keterlambatan pembayaran gaji dan lembur karyawan karena penataan internal yang sedang dilakukan. Yakni, terkait efisiensi.
"Ini penataan di akhir tahun, jadi ada pengetatan-pengetatan anggaran. Biasa lah ketika akhir tahun ada yang melewati anggaran, itu ditata ulang," ungkap Agus.
Hari ini, SPPI KB menggelar aksi demonstrasi. Demo dimulai pukul 09.00 WIB di depan Gedung Pos Indonesia dan dilanjutkan ke Gedung Kementerian BUMN dan berakhir di depan Istana Negara.
Demo di depan kantor Kementerian BUMN menghasilkan surat yang menyatakan bahwa aspirasi SPPI KB ditampung dan akan menjadi perhatian serius, termasuk pertimbangan dalam proses tindak lanjut yang akan dilakukan pemerintah.
(rim/bir)