Pemerintah Bayar Iuran BPJS Kesehatan Rakyat Miskin Rp6,8 T

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Jokowi menyatakan pemerintah telah membayarkan iuran BPJS Kesehatan untuk golongan peserta penerima bantuan iuran (PBI) sebesar Rp6,38 triliun. Iuran tersebut sudah dibayarkan pada awal Februari kemarin.

Jokowi mengatakan selain gelontoran dana tersebut, pemerintah juga akan membayarkan iuran serupa sebesar Rp 2,1 triliun pada Maret dan Rp6,3 triliun pada April nanti. Sebagai informasi penerima bantuan iuran merupakan peserta dari golongan masyarakat kurang mampu.

Pembayaran iuran kepesertaan masyarakat tersebut dilakukan oleh negara. Pada 2019 ini, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp26,7 triliun untuk membayar iuran kepesertaan 96,8 juta orang miskin.

Lihat juga: BPJS Menunggak Rp125 Miliar di 7 RS Jateng, Termasuk RS Jiwa

Jokowi mengatakan gelontoran anggaran tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah berkomitmen dalam membantu menyehatkan keuangan BPJS Kesehatan.

"Jadi jangan dipikir telat pemerintah bayarnya. Tapi juga melalui audit BPKP. Ya diaudit dulu, masa langsung kiram, kirim, kiram, kirim. Enak banget," katanya saat pembukaan Rapat Kerja Nasional Kesehatan Nasional 2019 di Tangerang, Banten, Selasa (12/2).

Jokowi berharap pembayaran iuran dari APBN tersebut nantinya bisa membuat kinerja keuangan BPJS Kesehatan menjadi lebih baik. "Sekali lagi saya sampaikan pemerintah disiplin membayar iuran PBI, dibayar di depan. Karena saya tahu bahwa sumber defisit terbesar di BPJS ini berasal dari pekerja informal, kemudian disusul yang bukan pekerja," kata dia.

Lihat juga: Ditagih Utang Obat, BPJS Kesehatan Klaim Sudah Bayar ke RS

(fra/agt)