Koalisi Masyarakat Kecewa Visi Capres Bidang Energi Normatif

CNN Indonesia | Kamis, 14/02/2019 05:40 WIB
Koalisi Masyarakat Kecewa Visi Capres Bidang Energi Normatif Ilustrasi kilang minyak. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf).
Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi masyarakat sipil Publish What You Pay (PWPY) menilai visi dan misi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di bidang energi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) masih normatif.

Untuk itu, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden harus mampu menerjemahkan visi-misi yang terkait tema debat dengan lugas, jelas, dan mampu menjawab persoalan dan tantangan yang ada.

"Saya sebenarnya agak kecewa kenapa mereka (kedua capres-cawapres) terlalu normatif," ujar Koordinator Nasional PWYP Indonesia Maryati Abdullah dalam acara diskusi media 'Prioritas Sektor Energi dan Tata Kelola SDA dalam Visi Kandidat Presiden Wakil Presiden 2019' di Jakarta, Rabu (13/2).


Menurut dia, visi-misi yang perlu disampaikan tak hanya mencakup tujuan, tetapi juga cara merealisasikan capaian tersebut. Misalnya, jika ingin membangun kilang, perlu disebutkan jumlah kilang yang akan dibangun, lokasi kilang, dan jangkauan kilang. Dengan ada kejelasan, masyarakat akan memiliki tolak ukur keberhasilan kedua calon jika nantinya terpilih.


"Justru lebih bagus pada paparan Nawacita 1. Pak Jokowi pada 2014 itu menyatakan saya membangun kilang sekian, penerapan EOR di blok migas mana, efisiensi biaya pengembalian. Sekarang, yang begitu-begitu tidak disebut," ujarnya.

Hal itu disayangkan oleh Maryati. Terlebih, Jokowi sudah memimpin hampir lima tahun.

"Saya berharap, (visi misi) calon nomor 1 (Jokowi) lebih konkrit dan dia mengalami bagaimana sulitnya defisit fiskal itu dikendalikan," ujarnya.

Menurut Maryati, visi-misi dan program yang dibawa kandidat orang nomor 1 dan 2 Indonesia itu bisa menjawab problematika mendasar bagi ketahanan energi dan pengelolaan SDA, setidaknya dalam kurun waktu minimal lima tahun mendatang. Hal itu harus disampaikan secara komprehensif, terukur dan berkelanjutan, baik di pusat maupun daerah.


Dalam kajian PWYP, setidaknya ada lima tawaran agenda prioritas di sektor energi. Pertama, reformasi regulasi dan konsistensi kebijakan sektor energi.

"Problem terbesar dari sektor ini adalah adanya ketidakpastian hukum dan tidak adanya konsistensi pelaksanaan antar kebijakan ataupun antar regulasi," ujarnya.

Kedua, ketersediaan energi, menipisnya cadangan, dan pengendalian konsumsi. Dalam hal ini, cadangan sumber daya energi kian menipis di tengah peningkatan konsumsi.

"Bagaimana kedua kandidat dapat menjawab problem ketahanan enegi ini dilihat dari aspek ketersediaan di berbagai wilayah dengan biaya yang terjangkau, mudah diakses, dapat diserap pasar/pengguna, dan berkelanjutan?"


Ketiga, pengembangan infrastruktur energi nasional. Saat ini, keberadaan kilang pengolahan minyak nasional dan penyimpanan stok masih minim. Akibatnya, Indonesia terpapar risiko krisis energi dan bergantung pada impor.

Selain itu, infrastruktur energi lain juga masih minim seperti pipa jaringan gas bumi. Tak hanya itu, infrastruktur yang tersedia juga kurang terintegrasi dan masih ada kesenjangan antara letak cadangan, jalur transportasi, dan area pemanfaatannya.

Keempat, pengendalian risiko, ketergantungan impor dan subsidi energi. Pasalnya, secara jangka panjang, alokasi subsidi sebagai kebijakan populis di tengah ketergantungan impor dan defisit neraca perdagangan harus dikendalikan karena dapat menambah kerentanan daya beli.

Terakhir, mitigasi perubahan iklim, diversifikasi energi, dan pengembangan energi terbarukan. Maryati mengingatkan bahwa Indonesia dan negara-negara G20 menyumbang 82 persen dari emisi gas rumah kaca.


Indonesia juga telah berkomitmen untuk mencapai target porsi energi baru terbarukan pada bauran energi mencapai 23 persen pada 2025. Sementara, saat ini porsi bauran energi baru mencapai 13 persen dari komposisi bauran energi nasional.

Lebih lanjut, PWYP juga mendesak kedua calon untuk memastikan perbaikan tata kelola di sektor energi dan SDA berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Terdapat tujuh agenda utama perbaikan tata kelola SDA yang diusulkan. Ketujuh agenda tersebut meliputi, pertama, reformasi tata kelola perizinan/kontrak dan pemanfaatan lahan/hutan. Kedua, pengendalian produksi/penjualan dan pengembangan PLTU batu bara.

Ketiga, mengurangi ketergantungan fiskal dan menggeser paradigma pemanfaatan SDA. Keempat, peningkatan nilai tambah dan efektifitas divestasi pertambangan. Kelima, transparansi, akuntabilitas dan pemberantasan korupsi sektor SDA. Keenam, peningkatan efektifitas desentralisasi pengelolaan SDA. Terakhir, meminimalkan dampak sosial dan lingkungan hidup dari pengusahaan SDA.

Lebih lanjut, Maryati juga mengkritisi banyaknya isu yang harus dibahas pada debat capres kedua yang akan diselenggarakan pada 17 Februari mendatang. Hal itu dikhawatirkan akan membuat kedua calon tidak bisa memaparkan program dan pandangannya terhadap seluruh isu yang diangkat secara komprehesif. (sfr/lav)