ANALISIS
Sulit Laba Pertamina Mengilap Kembali di Tahun Politik
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Rabu, 13 Feb 2019 13:29 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kinerja keuangan PT Pertamina (Persero) kian mengkhawatirkan. Memang, Presiden Jokowi menyebut Pertamina masih membukukan laba Rp20 triliun.
Tapi, torehan laba tersebut masih perlu dicermati lebih jauh. Maklum, bila dibandingkan dengan 2016 dan 2017, laba tersebut terbilang anjlok tajam.
Pada 2016 misalnya, perusahaan minyak negara tersebut masih berhasil membukukan laba sebesar US$3,14 miliar atau setara Rp45,69 triliun. Pada 2017, laba Pertamina anjlok menjadi tinggal US$2,41 miliar atau Rp32,24 triliun.
Dengan penurunan tersebut, maka laba Pertamina pada akhir tahun lalu tercatat anjlok 37,96 persen dibandingkan 2017 lalu. Jokowi memang tidak mengatakan secara detail apakah laba Rp20 triliun itu menimbulkan kekhawatiran pemerintah.
Tapi, Jokowi meminta Pertamina untuk terus memperbaiki diri. Salah satu perbaikan yang ia minta adalah melakukan efisiensi dan meningkatkan daya saing produk mereka dalam penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur dengan harga yang lebih rendah bagi maskapai penerbangan domestik.
"Bandingkan dengan harga avtur di situ (Pertamina) dengan yang di dekatnya, itu terpaut kurang lebih 30 persen. Itu harus dibenahi," ujarnya.
Tapi berkaitan dengan efisiensi ini, sebenarnya bukan barang baru bagi Pertamina. Kala masih dipimpin Dwi Soetjipto, Pertamina sempat melakukan efisiensi besar-besaran dalam rangka perbaikan laba.
Saat kepemimpinan Dwi, harga minyak terjun bebas. Harga minyak bahkan sempat menyentuh US$28,92 per barel pada Februari 2016. Anjloknya harga minyak tentu bikin pendapatan dari sektor hulu tergerus.
Pengaruh jelas terlihat pada 2016. Saat itu pendapatan Pertamina tercatat menurun dari US$41,76 miliar ke US$36,45 miliar. Namun, karena keberhasilan efisiensi, beban operasi Pertamina bisa ditekan dari US$37,84 miliar ke US$30,28 miliar.
Hasilnya, di tengah pelemahan harga minyak, Pertamina justru mampu mencetak pertumbuhan laba sebesar 121 persen. Namun, makin ke sini, penghematan tersebut makin sulit dilakukan karena ruang efisiensi kian menyusut.
Dengan kondisi tersebut, perlu dicari jalan lain agar Pertamina bisa terus mencetak laba. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan memang tidak mudah mencari jalan lain tersebut.
Menurutnya, masalah yang dihadapi Pertamina di bawah Direktur Utama Nicke Widyawati tahun kemarin berbeda dengan era Dwi pada dua tahun sebelumnya. Jika dulu Pertamina berkutat pada masalah pelemahan harga minyak, kemarin Pertamina harus gigit jari merasakan imbas kenaikan harga minyak dunia.
[Gambas:Video CNN]
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) tahun 2018 mencapai US$67,47 per barel atau 31,8 persen lebih mahal ketimbang tahun sebelumnya US$51,19 per barel.
Kenaikan harga minyak mengakibatkan tekanan di sisi hilir. Kenaikan tersebut membuat beban Pertamina untuk memproduksi Bahan Bakar Minyak (BBM) juga semakin tinggi.
Beban Pertamina semakin berat. Di tengah kenaikan harga minyak yang semakin menjepit, pemerintah justru terus menahan harga BBM, yakni Premium dan Solar. Terhitung sejak 1 April 2016, harga BBM tersebut dipatok Rp6.450 per liter dan Rp5.150 per liter.
Padahal, sepanjang kurun waktu tersebut hingga akhir 2018, harga ICP sudah melonjak 47,33 persen. Bukan hanya menahan harga, pemerintah di tengah jepitan tersebut malah menambah kuota BBM jenis Premium dari 7,5 juta kiloliter (kl) menjadi 11,8 juta kl.
Makanya, ia tak kaget jika laba Pertamina terkapar di tahun kemarin. "Ditambah lagi, pemasukan BBM Pertamina didapat dalam bentuk rupiah sementara beban BBM dibayar dalam dolar. Tahun kemarin saja, rupiah sudah terdepresiasi cukup dalam, jadi tak heran labanya turun. Bahkan menurut saya, melihat beban Pertamina tahun lalu, seharusnya laba Pertamina itu menyentuh di bawah Rp20 triliun," jelas Mamit.
Meski demikian, kinerja sektor hulu Pertamina setidaknya masih bisa diacungi jempol. Sepanjang tahun lalu, produksi minyak Pertamina tercatat 291 ribu barel per hari dan gas tercatat di angka 2.763 juta kaki kubik per hari (mmscfd).
Produksi tersebut meningkat dibanding 2017. Pasalnya, di tahun tersebut produksi minyak hanya 238 ribu barel per hari dan gas di angka 1.760 mmscfd.
Hanya saja, kinerja ini masih dianggapnya kurang optimal karena proyek andalan Pertamina malah menunjukkan penurunan produksi. Ambil contoh Blok Mahakam yang resmi dikelola Pertamina dari Total E&P Indonesie awal 2018 lalu.
Pada 2018 kemarin, produksi gas Blok Mahakam justru tercatat turun dari 1.386 mmscfd ke angka 832 mmscfd. Padahal, dengan kondisi pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak serta gas, harusnya produksi Mahakam bisa menjadi ladang cuan bagi Pertamina.
"Dan mungkin di tahun ini juga produksi bisa saja tak capai target karena lapangan-lapangan kelolaan Pertamina sudah mature. Sudah saatnya efisiensi biaya operasi," jelasnya.
Menurut dia, kondisi ini bisa jadi menjadikan Pertamina kalah kelas dibanding perusahaan migas nasional (National Oil Company/NOC) negara lain, seperti Petronas atau Saudi Aramco. Namun, hal itu tentu tak elok untuk diperbandingkan, mengingat Pertamina adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga menjadi agen penugasan kebijakan pemerintah.
Oleh karenanya, penyehatan laba Pertamina juga seharusnya didukung oleh inisiatif pemerintah. Menurutnya, cara jitu untuk mengerek kembali lagi laba Pertamina adalah dengan menaikkan harga BBM penugasan. Namun, ia ragu pemerintah mempunyai inisiatif tersebut.
Apalagi, Jokowi yang menjadi komandan dari pemerintah, 2019 ini ikut kembali mencalonkan diri menjadi presiden. Menaikkan harga BBM bisa menjadi bunuh diri baginya karena bisa menghilangkan kepercayaan rakyat.
Karena tak memungkinkan untuk saat ini, Mamit mengatakan cara paling cepat untuk mengerek kembali laba Pertamina adalah dengan segera mengembalikan utang pemerintah atas kelebihan subsidi BBM yang harus mereka talangi.
Sebelumnya, perseroan mencatat, piutang subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dari pemerintah bisa mencapai sebesar US$1,2 miliar hingga US$1,3 miliar, atau sekitar Rp16,2 triliun hingga Rp17,55 triliun jika sesuai kurs Anggaran Pendapatan dan Negara Belanja (APBN) 2018 Rp13.500 per dolar AS.
"BUMN ini kan juga berfungsi mencari keuntungan juga, jadi jangan lupakan hal itu. Kalau pemerintah tak ikut bantu, justru efeknya akan menjadi parah. Pertamina tak bisa lakukan ekspansi, bahkan bisa jadi menerbitkan surat utang. Terlalu banyak surat utang, artinya menambah liabilitas, yang tentu tidak baik bagi neraca keuangan," jelas dia.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pemerintah memang perlu segera memikirkan kinerja Pertamina. Penurunan laba Pertamina yang dibiarkan berlangsung terus bisa berdampak ke sisi makroekonomi serta fiskal.
Untuk segi fiskal, penurunan laba Pertamina akan berimbas ke dividen yang disetor Pertamina ke dalam penerimaan negara. Setoran dipastikan akan terus berkurang.
Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pemerintah mematok penerimaan dividen BUMN dipatok Rp45,59 triliun atau naik tipis 1,99 persen dibanding 2018 Rp44,77 triliun. Pertamina sendiri diharapkan bisa menyumbang Rp3,42 triliun, atau 7,5 persen.
Tapi, torehan laba tersebut masih perlu dicermati lebih jauh. Maklum, bila dibandingkan dengan 2016 dan 2017, laba tersebut terbilang anjlok tajam.
Pada 2016 misalnya, perusahaan minyak negara tersebut masih berhasil membukukan laba sebesar US$3,14 miliar atau setara Rp45,69 triliun. Pada 2017, laba Pertamina anjlok menjadi tinggal US$2,41 miliar atau Rp32,24 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tapi, Jokowi meminta Pertamina untuk terus memperbaiki diri. Salah satu perbaikan yang ia minta adalah melakukan efisiensi dan meningkatkan daya saing produk mereka dalam penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur dengan harga yang lebih rendah bagi maskapai penerbangan domestik.
Tapi berkaitan dengan efisiensi ini, sebenarnya bukan barang baru bagi Pertamina. Kala masih dipimpin Dwi Soetjipto, Pertamina sempat melakukan efisiensi besar-besaran dalam rangka perbaikan laba.
Saat kepemimpinan Dwi, harga minyak terjun bebas. Harga minyak bahkan sempat menyentuh US$28,92 per barel pada Februari 2016. Anjloknya harga minyak tentu bikin pendapatan dari sektor hulu tergerus.
Pengaruh jelas terlihat pada 2016. Saat itu pendapatan Pertamina tercatat menurun dari US$41,76 miliar ke US$36,45 miliar. Namun, karena keberhasilan efisiensi, beban operasi Pertamina bisa ditekan dari US$37,84 miliar ke US$30,28 miliar.
Hasilnya, di tengah pelemahan harga minyak, Pertamina justru mampu mencetak pertumbuhan laba sebesar 121 persen. Namun, makin ke sini, penghematan tersebut makin sulit dilakukan karena ruang efisiensi kian menyusut.
Dengan kondisi tersebut, perlu dicari jalan lain agar Pertamina bisa terus mencetak laba. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan memang tidak mudah mencari jalan lain tersebut.
Menurutnya, masalah yang dihadapi Pertamina di bawah Direktur Utama Nicke Widyawati tahun kemarin berbeda dengan era Dwi pada dua tahun sebelumnya. Jika dulu Pertamina berkutat pada masalah pelemahan harga minyak, kemarin Pertamina harus gigit jari merasakan imbas kenaikan harga minyak dunia.
[Gambas:Video CNN]
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) tahun 2018 mencapai US$67,47 per barel atau 31,8 persen lebih mahal ketimbang tahun sebelumnya US$51,19 per barel.
Kenaikan harga minyak mengakibatkan tekanan di sisi hilir. Kenaikan tersebut membuat beban Pertamina untuk memproduksi Bahan Bakar Minyak (BBM) juga semakin tinggi.
Beban Pertamina semakin berat. Di tengah kenaikan harga minyak yang semakin menjepit, pemerintah justru terus menahan harga BBM, yakni Premium dan Solar. Terhitung sejak 1 April 2016, harga BBM tersebut dipatok Rp6.450 per liter dan Rp5.150 per liter.
Padahal, sepanjang kurun waktu tersebut hingga akhir 2018, harga ICP sudah melonjak 47,33 persen. Bukan hanya menahan harga, pemerintah di tengah jepitan tersebut malah menambah kuota BBM jenis Premium dari 7,5 juta kiloliter (kl) menjadi 11,8 juta kl.
Makanya, ia tak kaget jika laba Pertamina terkapar di tahun kemarin. "Ditambah lagi, pemasukan BBM Pertamina didapat dalam bentuk rupiah sementara beban BBM dibayar dalam dolar. Tahun kemarin saja, rupiah sudah terdepresiasi cukup dalam, jadi tak heran labanya turun. Bahkan menurut saya, melihat beban Pertamina tahun lalu, seharusnya laba Pertamina itu menyentuh di bawah Rp20 triliun," jelas Mamit.
Meski demikian, kinerja sektor hulu Pertamina setidaknya masih bisa diacungi jempol. Sepanjang tahun lalu, produksi minyak Pertamina tercatat 291 ribu barel per hari dan gas tercatat di angka 2.763 juta kaki kubik per hari (mmscfd).
Produksi tersebut meningkat dibanding 2017. Pasalnya, di tahun tersebut produksi minyak hanya 238 ribu barel per hari dan gas di angka 1.760 mmscfd.
Hanya saja, kinerja ini masih dianggapnya kurang optimal karena proyek andalan Pertamina malah menunjukkan penurunan produksi. Ambil contoh Blok Mahakam yang resmi dikelola Pertamina dari Total E&P Indonesie awal 2018 lalu.
Pada 2018 kemarin, produksi gas Blok Mahakam justru tercatat turun dari 1.386 mmscfd ke angka 832 mmscfd. Padahal, dengan kondisi pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak serta gas, harusnya produksi Mahakam bisa menjadi ladang cuan bagi Pertamina.
"Dan mungkin di tahun ini juga produksi bisa saja tak capai target karena lapangan-lapangan kelolaan Pertamina sudah mature. Sudah saatnya efisiensi biaya operasi," jelasnya.
Menurut dia, kondisi ini bisa jadi menjadikan Pertamina kalah kelas dibanding perusahaan migas nasional (National Oil Company/NOC) negara lain, seperti Petronas atau Saudi Aramco. Namun, hal itu tentu tak elok untuk diperbandingkan, mengingat Pertamina adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga menjadi agen penugasan kebijakan pemerintah.
Oleh karenanya, penyehatan laba Pertamina juga seharusnya didukung oleh inisiatif pemerintah. Menurutnya, cara jitu untuk mengerek kembali lagi laba Pertamina adalah dengan menaikkan harga BBM penugasan. Namun, ia ragu pemerintah mempunyai inisiatif tersebut.
Apalagi, Jokowi yang menjadi komandan dari pemerintah, 2019 ini ikut kembali mencalonkan diri menjadi presiden. Menaikkan harga BBM bisa menjadi bunuh diri baginya karena bisa menghilangkan kepercayaan rakyat.
Karena tak memungkinkan untuk saat ini, Mamit mengatakan cara paling cepat untuk mengerek kembali laba Pertamina adalah dengan segera mengembalikan utang pemerintah atas kelebihan subsidi BBM yang harus mereka talangi.
Sebelumnya, perseroan mencatat, piutang subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dari pemerintah bisa mencapai sebesar US$1,2 miliar hingga US$1,3 miliar, atau sekitar Rp16,2 triliun hingga Rp17,55 triliun jika sesuai kurs Anggaran Pendapatan dan Negara Belanja (APBN) 2018 Rp13.500 per dolar AS.
"BUMN ini kan juga berfungsi mencari keuntungan juga, jadi jangan lupakan hal itu. Kalau pemerintah tak ikut bantu, justru efeknya akan menjadi parah. Pertamina tak bisa lakukan ekspansi, bahkan bisa jadi menerbitkan surat utang. Terlalu banyak surat utang, artinya menambah liabilitas, yang tentu tidak baik bagi neraca keuangan," jelas dia.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pemerintah memang perlu segera memikirkan kinerja Pertamina. Penurunan laba Pertamina yang dibiarkan berlangsung terus bisa berdampak ke sisi makroekonomi serta fiskal.
Lihat juga:Daftar Harga Jual BBM Eceran |
Untuk segi fiskal, penurunan laba Pertamina akan berimbas ke dividen yang disetor Pertamina ke dalam penerimaan negara. Setoran dipastikan akan terus berkurang.
Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pemerintah mematok penerimaan dividen BUMN dipatok Rp45,59 triliun atau naik tipis 1,99 persen dibanding 2018 Rp44,77 triliun. Pertamina sendiri diharapkan bisa menyumbang Rp3,42 triliun, atau 7,5 persen.
Setiap tahunnya, Pertamina memang menjadi penyumbang dividen BUMN kepada pemerintah. Namun, setoran dividen Pertamina setiap tahunnya kian menyusut.
Pada 2016 Pertamina menyumbang dividen Rp12,1 triliun, lalu jumlahnya menurun menjadi Rp8,57 triliun untuk tahun buku 2017. Sehingga, mau tak mau menurunnya laba juga bikin penerimaan negara dari Pertamina turun terus.
Namun, ada kemungkinan pemerintah sedikit "mengacuhkan" setoran dividen Pertamina karena Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor migas di tahun lalu cukup bagus.
"Jadi mungkin Pertamina bisa dimaafkan di situ. Tahun kemarin PNBP migas mengalami windfall, sehingga meng-offset dividen yang berkurang," jelas dia.
Sementara itu dari sisi makroekonomi, penurunan laba Pertamina bisa berdampak pada kegiatan di sektor hulu, seperti eksplorasi dan produksi. Padahal kegiatan hulu sangat penting untuk menambah produksi migas, yang berguna untuk menurunkan impornya.
Apalagi, selama ini neraca migas selalu menjadi pemberat neraca perdagangan. Di tahun lalu, defisit neraca migas mencapai US$12,4 miliar yang bikin defisit neraca perdagangan menyentuh US$8,57 miliar.
"Laba yang turun drastis membuat Pertamina putar strategi dan lakukan efisiensi. Ini yang repot kalau sampai investasi untuk mencari sumur baru jadi terhambat. Kalau lifting terus turun karena investasi migas lambat, maka kita makin tergantung dengan impor BBM. Pelebaran defisit transaksi berjalan karena defisit migas jadi penyakit kronis yang rugikan ekonomi dalam jangka panjang," imbuh dia.
Bhima mengatakan cara yang paling ampuh menyelamatkan laba Pertamina adalah intervensi pemerintah dari segi penyesuaian harga BBM. Selama ini, lanjut dia, biang kerok beban Pertamina adalah penyaluran Premium karena harganya ditetapkan pemerintah namun tidak ada penggantian subsidi.
Sehingga, Premium seharusnya bisa dimasukkan lagi ke jajaran BBM bersubsidi agar pengawasan dan distribusinya jadi tak bisa dikendalikan. Menurutnya, ini menjadi konsekuensi pemerintah. Ketika harga BBM tak dinaikkan selama tiga tahun, tentu Pertamina tak diperkenankan menanggung bebannya secara mandiri.
"Kalau memang ingin laba, mekanisme BBM penugasan khususnya Premium dikembalikan ke subsidi APBN sehingga lebih jelas dan transparan. Ini memungkinkan di APBN-P," imbuh Bhima.
(agt)
Pada 2016 Pertamina menyumbang dividen Rp12,1 triliun, lalu jumlahnya menurun menjadi Rp8,57 triliun untuk tahun buku 2017. Sehingga, mau tak mau menurunnya laba juga bikin penerimaan negara dari Pertamina turun terus.
Namun, ada kemungkinan pemerintah sedikit "mengacuhkan" setoran dividen Pertamina karena Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor migas di tahun lalu cukup bagus.
"Jadi mungkin Pertamina bisa dimaafkan di situ. Tahun kemarin PNBP migas mengalami windfall, sehingga meng-offset dividen yang berkurang," jelas dia.
Sementara itu dari sisi makroekonomi, penurunan laba Pertamina bisa berdampak pada kegiatan di sektor hulu, seperti eksplorasi dan produksi. Padahal kegiatan hulu sangat penting untuk menambah produksi migas, yang berguna untuk menurunkan impornya.
Apalagi, selama ini neraca migas selalu menjadi pemberat neraca perdagangan. Di tahun lalu, defisit neraca migas mencapai US$12,4 miliar yang bikin defisit neraca perdagangan menyentuh US$8,57 miliar.
"Laba yang turun drastis membuat Pertamina putar strategi dan lakukan efisiensi. Ini yang repot kalau sampai investasi untuk mencari sumur baru jadi terhambat. Kalau lifting terus turun karena investasi migas lambat, maka kita makin tergantung dengan impor BBM. Pelebaran defisit transaksi berjalan karena defisit migas jadi penyakit kronis yang rugikan ekonomi dalam jangka panjang," imbuh dia.
Bhima mengatakan cara yang paling ampuh menyelamatkan laba Pertamina adalah intervensi pemerintah dari segi penyesuaian harga BBM. Selama ini, lanjut dia, biang kerok beban Pertamina adalah penyaluran Premium karena harganya ditetapkan pemerintah namun tidak ada penggantian subsidi.
Sehingga, Premium seharusnya bisa dimasukkan lagi ke jajaran BBM bersubsidi agar pengawasan dan distribusinya jadi tak bisa dikendalikan. Menurutnya, ini menjadi konsekuensi pemerintah. Ketika harga BBM tak dinaikkan selama tiga tahun, tentu Pertamina tak diperkenankan menanggung bebannya secara mandiri.
"Kalau memang ingin laba, mekanisme BBM penugasan khususnya Premium dikembalikan ke subsidi APBN sehingga lebih jelas dan transparan. Ini memungkinkan di APBN-P," imbuh Bhima.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK