JELANG DEBAT PILPRES

Jurus BUMN Bangkrut ala Prabowo Serang 'Pertahanan' Jokowi

CNN Indonesia | Jumat, 15/02/2019 15:01 WIB
Jurus BUMN Bangkrut ala Prabowo Serang 'Pertahanan' Jokowi Ilustrasi. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon Presiden Prabowo Subianto bersuara lantang saat Pidato Kebangsaan Senin (14/1) malam silam. Dengan ditemani calon wakil presidennya, Sandiaga Uno ia mengkritik pembangunan ekonomi di era Pemerintahan Presiden Jokowi, pesaingnya dalam Pemilihan Presiden 2014 dan Pemilihan Presiden 2019.

Salah satu kritik, ia arahkan pada pengelolaan BUMN di era Jokowi. Dengan berapi-api Prabowo mengatakan pengelolaan BUMN saat ini amburadul.  "Negara membiarkan BUMN kita, yang kita banggakan; Pertamina, Garuda pembawa bendera Indonesia, yang lahir dalam perang kemerdekaan kita, sekarang dalam keadaan kacau," katanya berapi-api.

Dalam bahasa lugas tapi disampaikan dengan nada yang merendah, Prabowo mengatakan BUMN kita dalam keadaan bangkrut. Maklum, saat berbicara berapi-api tersebut, kondisi keuangan beberapa BUMN kinerjanya memang tengah turun.


Sebut saja BUMN yang disebut Prabowo; PT Pertamina (Persero) dan PT Garuda Indonesia (Persero). Untuk Pertamina, Presiden Jokowi awal ini sedikit membuka tabir tentang kondisi keuangan Pertamina. 


Berdasarkan laporan yang diterimanya, Pertamina berhasil meraup untung Rp20 triliun sepanjang tahun lalu. Sekilas kalau melihat torehan laba tersebut, kinerja Pertamina memang baik. 

Tapi, kalau dicermati lebih jauh untung tersebut terlihat semu. Pasalnya bila dibandingkan 2017, torehan laba tersebut anjlok Rp15 triliun. Pun begitu dengan Garuda Indonesia.

Tercatat, sejak 2014 sampai dengan 2017, maskapai negara tersebut menorehkan kinerja keuangan yang kurang menggembirakan alias rugi. Pada 2014, total kerugiannya mencapai US$373,03 juta atau setara Rp5,22 triliun.

Kerugian terus berlanjut. Pada 2017, Garuda membukukan kerugian sebesar US$216,58 juta atau Rp3,03 triliun. Sampai dengan kuartal III 2018 lalu, Garuda masih tercatat rugi US$114,08 juta atau Rp1,5 triliun.

Selain Garuda dan Pertamina, kinerja keuangan yang terseok-seok juga dialami PT Danareksa (Persero), PT PLN (Persero) dan PT Indofarma (Persero) dan PT Pos Indonesia (Persero). (Data lengkap lihat tabel).

Data Kinerja Keuangan BUMN. ( Indonesia/Fajrian)

Tekanan Hebat 

Kinerja keuangan yang terseok-seok itu pun mulai menimbulkan masalah. Terbaru, masalah menimpa ribuan karyawan PT Pos Indonesia. Awal Februari lalu, sekitar 23 ribu sampai 24 ribu karyawan PT Pos sempat belum menerima gaji.

Padahal seharusnya, gaji sudah harus mereka terima sejak tanggal 1. Direktur Keuangan PT Pos Indonesia Eddi Santoso mengatakan keterlambatan pembayaran gaji memang dipicu kinerja keuangan perusahaan yang tertekan sejak 2016 lalu.

Tekanan hebat, datang dari perubahan pola penyaluran bantuan sosial yang diberikan pemerintah dari metode tunai menjadi non tunai. Kebijakan tersebut membuat bantuan yang semula dikirim melalui layanan jasa keuangan Pos Indonesia kini digarap oleh perbankan.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi ketika bansos ditarik, semua menjadi non tunai. Dengan sendirinya likuiditas yang selama ini selalu ada menjadi hilang," katanya beberapa waktu lalu. 

Tekanan hebat juga datang datang dari kebijakan pemerintah dalam menghilangkan penugasan kepada PT Pos untuk mengirimkan surat dan dokumen kementerian lembaga. Penghapusan tersebut membuat perusahaan tersebut harus bersaing dengan perusahaan sejenis dalam proses tender pengiriman dokumen pemerintah.

Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Ashkara mengatakan dari sisi perusahaannya, kinerja keuangan yang berdarah-darah dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak dunia. Faktor-faktor tersebut membuat biaya pembelian avtur yang harus dikeluarkan maskapainya membengkak. Selain itu, tekanan juga datang dari biaya parkir pesawat yang tinggi.

Tekanan semakin menjadi ketika peningkatan biaya tersebut harus ditanggung sendiri oleh perusahaan karena maskapainya tidak menaikkan harga tiket sejak 2016 sampai dengan 2018.


Dari sisi PT Krakatau Steel, berdarahnya kinerja keuangan kata Direktur Utama BUMN tersebut dipicu oleh banjirnya impor produk baja asal China sebagai dampak dari kurang tegasnya pemerintah. Banjir impor tersebut membuat penjualan baja Krakatau Steel. 

Sementara itu berkaitan dengan PLN, Menteri BUMN Rini Soemarno beberapa waktu lalu mengatakan kerugian keuangan disebabkan oleh kewajiban pembayaran kontrak dengan perusahaan listrik swasta yang berdenominasi dolar AS. Dengan perhitungan tersebut maka didapat proyeksi angka yang selanjutnya dicatatkan dalam pembukuan keuangan.

"Karena rupiah melemah, sehingga ada unrealized lost, jadi kalau sekarang bayar, maka besarannya akan begini. Tapi sekarang tidak ada yang dibayarkan, jadi belum realized (direalisasikan),"ucapRini.

Realita itu bisa mengartikan 2018 menjadi tahun berat bagi PLN. Pasalnya, sejak 2014 sampai 2017 sebenarnya PLN tak pernah merugi. Sekadar mengingatkan kembali, rupiah memang anjlok pada 2018. Tak tanggung-tanggung, rupiah bahkan sempat menyentuh level Rp15.200 per dolar AS.


Penugasan dan Salah Urus

Tapi penyebab lain diungkapkan pengamat BUMN yang juga mantan Staf Khusus Menteri ESDM Said Didu. Said mengatakan berdarahnya kinerja keuangan BUMN; PLN dan Pertamina tak lepas dari kebijakan Presiden Jokowi mempertahankan prestasi politiknya jelang Pemilihan Presiden 2019, yakni tidak menaikkan harga BBM dengan memberikan subsidi negara.

Saat ini, Jokowi memang diketahui berencana mencalonkan diri kembali menjadi presiden. Dia berpasangan dengan Ma'ruf Amin, yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Setahun menjelang pesta demokrasi tersebut Jokowi memutuskan menahan kenaikan harga BBM dan tarif listrik. Karena upaya Jokowi tersebut Pertamina menahan harga BBM sekuat tenaga.

Padahal jika dihitung, minyak dunia dan nilai tukar rupiah yang digunakan sebagai komponen untuk menghitung harga BBM semuanya sudah naik. Managing Director Lembaga Managemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Toto mengatakan permasalahan keuangan yang menimpa BUMN juga tak bisa dilepaskan dari kesalahan mengurus perusahaan pelat merah.


Contoh salah urus tersebut terlihat dari penurunan kinerja PT Pos Indonesia. Toto mengatakan Pos Indonesia saat ini memiliki jaringan aset yang luas di sluruh Indonesia. Tapi pengelola BUMN tersebut gagal memanfaatkan keuntungan tersebut.

Mereka tidak mau bertransformasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Akibatnya, ketika era digitalisasi terjadi, mereka tertinggal. Selain terjadi di PT Pos, salah urus juga terjadi di  PT Danareksa (Persero). Untuk pertama kalinya, pada 2017 lalu perusahaan berbasis jasa keuangan tersebut membukukan rugi bersih Rp147,57 miliar.

Kerugian tersebut berbalik 180 derajat jika dibandingkan dengan yang mereka torehkan sejak 2013 sampai 2016 lalu. Pada kurun waktu tersebut, laba bersih perusahaan berturut-turut masih bisa mencapai Rp23,08 miliar, Rp77,26 miliar, Rp78,67 miliar dan Rp116,25 miliar.

Toto mengatakan manajemen Danareksa gagal dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya terhadap anak usaha mereka; PT Danareksa Sekuritas dan PT Danareksa Finance. "Kegagalan membuat mereka punya kredit macet besar yang terjadi karena masalah pengelolaan anak usaha sekuritas dan perusahaan pembiayaan," kata Toto.


Kalau masih ingat, pada 2018 lalu Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sempat menduga ada penyaluran pembiayaan yang sebenarnya berpotensi merugikan perusahaan dan negara mencapai Rp659 miliar. Pembiayaan itu dikucurkan untuk enam perusahaan, antara lain FR, API, BJS, WS, MCI, dan ATR.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan sejumlah pembiayaan yang digelontorkan oleh Danareksa menimbulkan pembiayaan (kredit) bermasalah. Namun, tak diketahui pasti berapa jumlah pembiayaan macet yang menimpa Danareksa hingga 2018.

Toto mengatakan masalah tersebut membuat kepercayaan masyarakat terhadap Danareksa kian tergerus. 


Segera Berbenah

Toto mengatakan pemerintah perlu segera berbenah agar masalah yang menimpa BUMN tersebut tidak semakin menjadi. Untuk yang berkaitan dengan kesalahan pengelolaan, ia meminta pembenahan dilakukan dengan mengevaluasi pimpinan BUMN.

Pemerintah harus mengganti direksi BUMN dengan yang lebih kreatif supaya perusahaan bisa memperbaiki diri secara radikal dan mampu mengikuti perkembangan jaman. Sementara itu untuk kinerja Pertamina, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan agar kinerja keuangannya kembali bersinar, pemerintah segera mengembalikan utang pemerintah atas kelebihan subsidi BBM yang harus mereka talangi.

Sebelumnya, perseroan mencatat, piutang subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dari pemerintah bisa mencapai sebesar US$1,2 miliar hingga US$1,3 miliar, atau sekitar Rp16,2 triliun hingga Rp17,55 triliun jika sesuai kurs Anggaran Pendapatan dan Negara Belanja (APBN) 2018 Rp13.500 per dolar AS.

"BUMN ini kan juga berfungsi mencari keuntungan juga, jadi jangan lupakan hal itu. Kalau pemerintah tak ikut bantu, justru efeknya akan menjadi parah. Pertamina tak bisa lakukan ekspansi, bahkan bisa jadi menerbitkan surat utang. Terlalu banyak surat utang, artinya menambah liabilitas, yang tentu tidak baik bagi neraca keuangan," jelas dia.


(aud/agt)