JELANG DEBAT CAPRES

Terlilit Warisan Utang Jokowi demi Infrastruktur

CNN Indonesia
Jumat, 15 Feb 2019 10:26 WIB
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam empat tahun mencatatkan kenaikan utang Rp1.810 triliun. Akhir tahun lalu, utang pemerintah mencapai Rp4.418 triliun. Ilustrasi utang pemerintah. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kontestasi politik bertajuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 membuat pamor utang pemerintah meroket pesat. Bila sebelumnya isu utang hanya dinikmati para pegiat sektor ekonomi, kini utang menjadi isu menarik untuk banyak kalangan akibat 'goreng-gorengan' politik.

Semua bermula karena nominal utang di era calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) yang menjulang tinggi. Kenaikannya selama empat tahun terakhir bahkan dituding jauh lebih tinggi dari era pemerintahan Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun.

Pada akhir 2004, ketika SBY baru menduduki kursi kepala negara, jumlah utang pemerintah sebesar Rp1.299,5 triliun. Lalu, 10 tahun berkuasa, Ketua Umum Partai Demokrat itu meninggalkan pemerintahan dengan jumlah utang mencapai Rp2.608 triliun pada 2014. Artinya, nominal utang di era SBY naik Rp1.308,5 triliun atau 100,69 persen dalam 10 tahun.

Sementara pada era Jokowi, nominal utang menjulang hingga menyentuh angka Rp4.418 triliun pada 2018. Utang di era mantan gubernur DKI Jakarta itu naik Rp1.810 triliun atau 69,4 persen dari tahun akhir pemerintahan SBY. Secara laju pertumbuhan, peningkatan utang Jokowi memang lebih rendah ketimbang SBY. Namun, secara nominal tidak. Apalagi bila dibandingkan dengan masa kepemimpinan yang baru empat tahun.
Anggaran infrastruktur 10 tahun terakhir. (CNN Indonesia/Fajrian)
Dalam hitungan praktis, maka bisa dikatakan penambahan rata-rata utang di era SBY sebesar Rp130,85 triliun per tahun. Sedangkan di era Jokowi sekitar Rp452 triliun per tahun. Tak heran, utang jadi senjata tajam bagi kubu calon presiden oposisi Prabowo Subianto untuk menyudutkan Jokowi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penambahan utang tentu bukan tanpa alasan. Hal ini karena kebutuhan belanja negara memang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara pundi-pundi penerimaan negara tak bisa menutup 100 persen kebutuhan belanja. Walhasil, pemerintah perlu menarik utang.

Pemerintah berdalih semua itu dilakukan untuk memastikan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat bisa dijamin oleh negara. "Pertambahan utang adalah hasil dari keseluruhan desain kebijakan fiskal kami. Ini agar masyarakat miskin bisa dilindungi ketika ekonomi terkena guncangan," ujar Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Dari sisi pembangunan, pemerintah turut menggunakan utang untuk berbagai proyek infrastruktur. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah utang, memang alokasi anggaran yang diberikan pemerintah untuk proyek infrastruktur meningkat.
(CNNIndonesia/Asfahan Yahsyia)
Jokowi pernah mengatakan kebijakan yang sengaja menggenjot pembangunan infrastruktur dilakukan karena Indonesia sudah ketinggalan jauh dari negara-negara tetangga dalam hal penyediaan infrastruktur dasar. Selain itu, infrastruktur merupakan kunci untuk bisa mendorong pertumbuhan industri hingga ekonomi nasional.

Sementara dari sisi pelayanan, pemerintah juga perlu menambah jumlah anggaran pos ini, misalnya untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Data mencatat, memang jumlah anggaran kedua pos itu naik cukup signifikan di era Jokowi. 

Kritik Prabowo

Besarnya utang di era Jokowi pun tak lepas dari kritikan lawan politiknya. Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno beberapa kali mengkritik utang di era Jokowi. Dikutip dari akun Twitter pribadinya, Prabowo Subianto bahkan menjanjikan pembangunan infrastruktur tanpa utang. Pembangunan infrastruktur tersebut mencakup infrastruktur penunjang ekonomi di daerah-daerah perdesaan di Indonesia.

"Negara yang bisa memiliki pembangunan infrastruktur demi menunjang ekonomi di desa-desa tanpa bergantung oleh utang luar negeri. Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin hasil produksi kita akan meningkat," cuit Prabowo beberapa waktu lalu. 

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty mengatakan pertambahan utang di era Jokowi memang tinggi, tetapi hal terpenting yang harus dilakukan dalam menilai utang adalah melihat seberapa efektif penggunaan utang tersebut. "Kalau melihat dari sisi pemanfaatan utang, sisi infrastruktur dan peningkatan produktivitas itu ada hasilnya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Dari sektor infrastruktur, pemerintahan Jokowi berhasil membangun jalan nasional sepanjang 3.432 kilometer (km), jalan tol 941 km, jembatan 39,8 km, jembatan gantung 134 unit, 17 bendungan, irigasi seluas 655.015 hektare, jalur ganda dan reaktivasi jalur kereta sepanjang 754,59 km, dan rehabilitasi jalur kereta 413,6 km.


Lalu, ada tambahan 10 bandara baru, revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi, dan perbatasan. Kemudian, pemerintah juga sudah membangun 19 pelabuhan. Tak ketinggalan, pemerintah juga membangun 3,54 juta rumah bagi masyarakat dari program 1 juta rumah setiap tahunnya. Selain itu ada pula pembangunan 44.893 unit rumah susun, 22.358 unit rumah khusus, dan 496.165 rumah swadaya.

Menurut Telisa, bila dibandingkan dengan pemerintahan SBY, maka tak heran bila pertambahan utang di era Jokowi meningkat. Sebab, dari sisi pembangunan infrastruktur fisik memang lebih terasa hasilnya, di mana lebih banyak hasil pembangunan fisik infrastruktur yang terasa. Sebagai pembanding, jalan tol yang dibangun selama empat tahun Jokowi memimpin sudah bertambah sepanjang 423,17 km, sementara 10 tahun SBY berkuasa hanya 300 km.

Meski begitu, memang perbandingan jumlah utang dari kedua presiden tidak bisa dibandingkan secara langsung karena tidak benar-benar sama kelasnya (apple to apple). Penggunaan anggaran di era SBY sejatinya lebih banyak untuk subsidi, sementara Jokowi ke infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Ekonom UI lainnya, Fithra Faisal melihat penggunaan utang di era Jokowi memang lebih terasa hasilnya berupa pembangunan infrastruktur secara masif. Namun, dampak pembangunan belum benar-benar terasa pada pertumbuhan ekonomi.


Ia mengakui angka kemiskinan di era Jokowi berhasil mencetak sejarah baru bagi Indonesia, hanya satu digit sekitar 9,66 persen. Selain itu, angka pengangguran juga mengalami perbaikan, hanya tinggal 5,13 persen. Namun, dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia mentok di kisaran 5 persen atau paling tinggi 5,17 persen pada 2018, jauh dari target Jokowi di awal pemerintah sebesar 7 persen.

"Hal ini tak lepas dari kecakapan pemerintah teknis untuk turut mengelola anggaran yang didapat, baik dari utang maupun tidak, agar bisa memberikan dampak yang lebih besar ke perekonomian," katanya. 

Sementara Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah tak menampik ada jalan untuk membangun infrastruktur tanpa utang seperti yang dijanjikan Prabowo. Namun, menurut dia, pembangunan infrastruktur tak bisa dilakukan secara masif.

"Tanpa utang, tentu yang paling realistis dilakukan adalah mengurangi pembangunan infrastruktur. Harus ada yang dikorbankan dari segi anggaran," ujar Piter.

Jika tetap memaksakan pembangunan infrastruktur tanpa harus berutang, menurut dia, pemerintah harus rela memangkas anggaran lain. Namun, hal ini harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai, menurut dia, realokasi belanja mencederai hak masyarakat di dalam APBN.

Ia mengutip pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebut bahwa APBN harus menjadi fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dengan fungsi distribusi, artinya seluruh masyarakat berhak mendapat kue APBN secara proporsional, di mana fungsi ini tercermin di dalam pos anggaran seperti bantuan sosial (bansos).

Bersambung ke halaman berikutnya....

Utang 'Mahal' Jokowi

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER