ANALISIS

'Bau' Politik Jokowi di Penurunan Harga Tiket Pesawat

ulf, CNN Indonesia | Jumat, 15/02/2019 13:24 WIB
'Bau' Politik Jokowi di Penurunan Harga Tiket Pesawat Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf).
Jakarta, CNN Indonesia -- Garuda Indonesia Grup yang terdiri dari Garuda Indonesia, Sriwijaya Air dan NAM memutuskan menurunkan tarif tiket pesawat mereka hingga 20 persen. Pemangkasan tersebut kata mereka mulai diberlakukan Kamis (14/2) kemarin untuk seluruh rute penerbangan domestik.

Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Ashkara mengatakan keputusan tersebut diambil untuk menjalankan arahan Presiden Jokowi. Sehari sebelum Garuda Indonesia menurunkan harga tiket mereka, Presiden Jokowi memang mengimbau maskapai penerbangan agar tarif tiket pesawat diturunkan.

Imbauan disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Maklum, sebelum imbauan dikeluarkan, sejumlah kalangan mengeluhkan harga tiket pesawat. Menurut mereka, tarif tiket pesawat belakangan ini kelewat mahal.


Sejumlah masyarakat bahkan membuat petisi 'Turunkan Harga Tiket Pesawat' demi mengatasi masalah tersebut. Bukan hanya masyarakat, pengusaha dan menteri juga mengeluh. Ketua Perhimpunanan Hotel dan restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani awal pekan lalu mengeluh tingginya harga tiket pesawat telah menekan usaha pengusaha restoran dan hotel.


Setelah harga tiket pesawat naik, tingkat hunian hotel turun. Pada 2017 lalu, saat harga tiket pesawat masih normal tingkat hunian hotel berbintang masih mencapai 56 hingga 57 persen.

Tapi setelah tarif mahal, tingkat hunian tertekan. Keluhan juga disampaikan Menteri Pariwisata Arief Yahya. Menurutnya, kenaikan harga tiket yang kemudian ditambah dengan pemberlakuan kebijakan bagasi berbayar selain menekan tingkat hunian juga berdampak ke sektor pariwisata. 

"Secara nasional, saya belum menghitung, tetapi beberapa provinsi menyebut okupansi drop dari 60 persen menjadi hanya 30 sampai 40 persen," katanya.

Jalan Politis

Namun keputusan penurunan tersebut mendapat kritik. Salah satunya, dari pengamat industri penerbangan Alvin Lie. Kritik terutama ia arahkan pada imbauan yang disampaikan Jokowi agar maskapai segera menurunkan harga tiket pesawat dalam satu minggu.


Imbauan tersebut ia nilai sebagai sebuah jalan pintas. Jokowi ia sebut telah memotong kompas. Alvin mengatakan penurunan tarif tiket pesawat ada prosesnya. 

Tapi yang terjadi pada penurunan harga tiket pesawat yang dilakukan kemarin melewati proses. Kepala negara tidak melibatkan pihak terkait dalam mengeluarkan imbauan tersebut. Karena itulah ia menuding imbauan tersebut diberikan demi kepentingan politik.

Apalagi, Jokowi saat ini diketahui tengah mencalonkan diri kembali menjadi presiden. "Presiden langsung turun tangan potong kompas, menteri semua dilewati. Selain itu, keputusan tidak melalui rapat direksi juga, jadi ini keputusan politik," kata Alvin kepada CNNIndonesia.com akhir pekan ini.

Alvin menyayangkan imbauan Jokowi tersebut. Menurutnya, tarif tiket pesawat bukan komponen harga yang ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun kategori harga yang dikendalikan oleh pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Harga tiket pesawat berbeda dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL), maupun bahan pangan yang bisa diintervensi oleh pemerintah.
 Intervensi yang dilakukan bisa memberikan dampak buruk pada kinerja keuangan maskapai.

"Nanti harus ada pertanggungjawabnnya, kalau angka kinerja keuangan tidak tercapai, pemerintah jangan menyalahkan direksi Garuda Indonesia," imbuhnya.

Alvin mengatakan ketimbang pada maskapai, akan lebih bijak langkah pemerintah menurunkan tarif tiket pesawat dilakukan dengan intervensi harga bahan bakar dan biaya di bandara. Karena kalau intervensi ke maskapai dilakukan, penurunan harga tiket dikhawatirkannya rapuh.

Pasalnya, maskapai memang memiliki kebijakan harga tiket dinamis. Tiket dinamis diterapkan sebagai strategi untuk memberikan harga yang berbeda-beda selama horison waktu penjualan.


Setiap maskapai memiliki strategi dan kebijakan penetapan dynamic pricing yang berbeda-beda dipengaruhi oleh waktu pembelian tiket, jam keberangkatan, dan rute keberangkatan. Lewat strategi ini, maka harga tiket yang ditawarkan maskapai penerbangan beragam.


Pengamat industri penerbangan Budhi Mulyawan Suyitno mengatakan saat ini pemangkas tarif memang seharusnya dilakukan maskapai tanpa perlu menunggu aba-aba dari Jokowi. Menurutnya, saat ini musim sepi penumpang (low season).

Menaikkan tarif di musim sepi justru aneh. Maskapai kata Budi, bisa memanfaatkan musim puncak penerbangan (peak season) untuk memaksimalkan Tarif Batas Atas (TBA).

"Apalagi ini adalah satu penugasan dari presiden langsung, saya kira wajar saja. Banyak keluhan dari konsumen kenapa low season tarif maskapai masih tinggi, " kata Budhi.


Namun demikian, Budhi mengamini pernyataan Alvin yang menyebut maskapai harus menerima konsekuensi dari penurunan harga terhadap kinerja keuangan mereka. Sebab, secara otomatis penurunan tarif bakal mengurangi pundi pendapatan perseroan.

Budhi menyatakan pemerintah harus mencermati kondisi ini. Apalagi, lanjutnya, Garuda Indonesia memiliki utang jatuh tempo tahun ini.

"Sekarang mulai jatuh tempo itu pemberat. Jadi beban utangnya jangan semata-mata ditutupi dengan keuntungan operasional itu sangat sulit sekali," imbuhnya.

Dari sisi kinerja keuangan, Garuda Indonesia tercatat membukukan kerugian 2017 lalu sebesar US$216,58 juta atau Rp3,03 triliun. Namun, perseroan berhasil menekan kerugiannya menjadi sebesar US$114,08 juta atau sekitar Rp1,5 triliun.


Sebelumnya, Garuda melalui Ari mengatakan jika perseroan harus menanggung sendiri kondisi yang tak bersahabat itu. Pasalnya, mayoritas manajemen maskapai penerbangan tak menaikkan harga tiket pesawat sejak 2016 sampai 2018.

Oleh sebab itu, Budhi menyarankan pemerintah untuk memberikan insentif pada perusahaan plat merah tersebut. Insentif yang diberikan tidak melulu dalam bentukan suntikan dana, akan tetapi bisa melalui pengaturan ulang jadwal pembayaran bahan bakar avtur kepada PT Pertamina (Persero) maupun penangguhan pada pemberian dividen kepada pemerintah sebagai pemegang saham.

"Beberapa perusahaan maskapai plat merah di Filipina dan Malaysia seringkali pemerintah juga turun tangan melakukan bail out," kata Budhi.
(agt)