JELANG DEBAT CAPRES

Debat Capres, Senjata Mematikan Jokowi dan Titik Lemahnya

Dinda Audriene, CNN Indonesia | Minggu, 17/02/2019 11:27 WIB
Debat Capres, Senjata Mematikan Jokowi dan Titik Lemahnya Sejumlah relawan Jokowi-Ma'ruf Amin menonton bersama Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di lapangan belakang Hotel Bidakara, Kamis (17/1). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dua Calon Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo akan berdebat mati-matian untuk menunjukkan kemampuan mereka pada debat Pemilihan Presiden 2019 tahap II, Minggu (17/2) ini. Debat akan mengangkat tema; Energi, Pangan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur.

Khusus untuk Jokowi, ada beberapa senjata tajam yang bisa digunakan untuk menghadapi Prabowo dalam debat. Senjata pertama, keberhasilannya dalam mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam yang sudah berpuluh-puluh tahun dikuasai pengelolaannya oleh investor asing dan meningkatkan kepemilikan saham RI atas PT Freeport Indonesia.

Senjata kedua, pembangunan infrastruktur. Ekonom UI Fithra Faisal mengatakan sang petahana bisa menggunakan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukannya untuk menghajar Prabowo dalam debat.


Selama era pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur melesat cepat. Kecepatan salah satunya terlihat pada pembangunan jalan tol. Dalam empat tahun era Jokowi, panjang tol terbangun sudah mencapai 782 kilometer.
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat debat perdana Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Kamis (17/1). (CNN Indonesia/Safir Makki)
Pencapaian tersebut menyamai pembangunan tol yang telah terjadi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir. Selain menyelesaikan pembangunan tol, Jokowi juga berhasil menggenjot pembangunan 3.387 kilometer jalan nasional termasuk di dalamnya jalan perbatasan, 3,5 juta rumah yang masuk dalam Program Sejuta Rumah dan 865.389 hektare jaringan irigasi.

Di era Jokowi juga pembangunan sarana transportasi masal; MRT dan LRT mulai berjalan. Fithra mengatakan belum ada pemimpin sebelumnya yang memberi fokus pada infrastruktur dan membangunnya secepat yang dilakukan Jokowi. "Itu keunggulan yang bisa dimanfaatkan Jokowi," katanya kepada CNNIndonesia, Kamis (14/2).

Bumerang
Walaupun unggul Fithra meminta Jokowi tidak jemawa. Pasalnya kebanggaan tersebut bisa menjadi bumerang buatnya.

Infrastruktur memang menjadi prestasi besar Jokowi. Tapi infrastruktur juga bisa menjadi bumerang yang bisa digunakan Prabowo untuk 'menghajar' Jokowi.

Maklum saja, pembangunan infrastruktur Jokowi yang cepat ternyata berdampak pada peningkatan utang pemerintah. Di era Jokowi, utang pemerintah melesat cepat. Sampai dengan Desember kemarin utang pemerintah tercatat mencapai Rp4.396 triliun, naik hampir dua kali lipat dibanding saat kepemimpinan Presiden SBY berakhir yang masih Rp2.608 triliun.

Bukan hanya itu saja, pembangunan infrastruktur juga telah menimbulkan masalah pada kondisi keuangan beberapa BUMN. Bank Dunia berjudul Infrastructure Sector Assesment Program yang dirilis Juni 2018 silam menyebut kondisi beberapa BUMN berdarah-darah karena program pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi.

Salah satunya, dialami PT Waskita Karya (Persero). Menilik sedikit laporan keuangan BUMN tersebut, jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas operasi Waskita Karya pada kuartal III 2018 minus Rp1,54 triliun. Pada kuartal III 2017 bahkan sampai minus Rp5,08 triliun.

Kondisi tak jauh beda juga dialami PT Wijaya Karya (Persero), dan PT Adhi Karya (Persero) Pada kuartal III kemarin arus kas mereka minus Rp3,7 triliun. Sementara itu Adhi Karya, arus kasnya minus Rp2,09 triliun.

Kinerja keuangan BUMN. (CNN Indonesia/Fajrian)

Selain menimbulkan pembengkakan utang dan kondisi keuangan BUMN yang berdarah-darah, pembangunan infrastruktur yang dibanggakan Jokowi ternyata sampai saat ini belum juga memberikan dampak besar terhadap kondisi ekonomi dalam negeri. Paling tidak, masalah tersebut bisa dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi.

Walaupun sudah menggelontorkan dana besar untuk pembangunan infrastruktur agar ekonomi bisa melaju kencang, sampai mimpi tersebut belum juga terwujud. Berdasarkan data BPS, hingga 2018, atau empat tahun Jokowi memimpin, ekonomi baru bisa dipacu di level 5,17 persen, jauh dari 7 persen yang pernah dijanjikan saat Jokowi kampanye Pilpres 2014 lalu.

Selain kelemahan tersebut, berkaitan dengan BUMN, Jokowi juga punya masalah lain. Masalah berkaitan dengan kondisi keuangan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Mengutip laporan keuangan Pertamina, laba bersih perusahaan pada 2017 sebesar US$2,54 miliar atau Rp35,56 triliun (kurs Rp14 ribu per dolar Amerika Serikat), merosot dibanding 2016 yang masih bisa mencapai US$3,14 miliar atau Rp44,05 triliun.

Teranyar bahkan Jokowi awal pekan lalu menyebut laba Pertamina tinggal Rp20 triliun. Sementara itu untuk PLN pada kuartal III 2018 kemarin tercatat mengalami rugi hingga Rp18 triliun.

Kubu Prabowo sering menuduh kondisi keuangan dua BUMN yang berdarah tersebut disebabkan oleh kebijakan politik Jokowi yang mempertahankan tarif listrik dan harga BBM di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak dunia.

"Pertamina ini seperti dikerdilkan," ucap Fithra.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan selain bumerang tersebut, Jokowi juga berpotensi diserang atas kebijakan impor pangan yang dilakukannya. Jokowi seperti diketahui pernah berjanji akan membawa Indonesia menjadi negara berswasembada pangan .

Tapi hingga empat tahun memerintah kebijakan impor pangan masih ditempuh. Pada 2018 kemarin saja misalnya, pemerintah mengeluarkan ijin impor beras sebanyak 2 juta ton.

Tonjolkan Diri

Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan agar masalah tersebut tidak mengganggu persepsi masyarakat terhadap Jokowi, petahana tersebut harus berstrategi. Strategi yang harus dijalankan adalah dengan memberikan penjelasan komprehensif dalam debat terhadap tuduhan yang diberikan kubu Prabowo kepadanya.

Terkait utang misalnya, Jokowi perlu menjelaskan secara lengkap kepada masyarakat mengenai posisi utang Indonesia saat ini dan manfaatnya. Ia melihat posisi utang yang dihimpun pemerintahan Jokowi memang naik. Tapi utang tersebut cukup produktif untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan utang era Jokowi. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

"Ambil contoh misalnya, 2018 kemarin pemerintah itu bayar utang kalau tidak salah Rp650 triliun. Tapi kalau dilihat ekonominya kita berhasil tumbuh Rp1.250 triliun. Dari situ jelas utang tidak masalah karena memang menghasilkan ekonomi yang lebih besar. Dengan melihat kondisi seperti itu, terus utang dikritik, ia tidak pernah belajar ekonomi. Itu yang harus dijelaskan," katanya.

Selain memberikan penjelasan komprehensif, agar kelemahan bisa ditutupi, Jokowi juga harus percaya diri dalam menjelaskan semua pencapaian besar yang diraihnya selama menjadi presiden. Yose mengatakan sampai saat ini banyak prestasi besar yang sudah dilakukan Jokowi tapi belum diinformasikan dengan baik.

Contoh paling nyata yang berkaitan dengan materi debat Minggu ini adalah soal kebakaran hutan. Jokowi harus berani menonjolkan prestasi besarnya dalam mengatasi kebakaran hutan.

Sampai saat ini, banyak masyarakat yang belum tahu bahwa masalah kebakaran hutan ini prestasi Jokowi luar biasa. "Sejak jaman Pak Harto, itu tidak teratasi, setiap tahun selalu ada saja masalahnya, di tangan Pak Jokowi sejak 2016 hingga sekarang, selesai semua," katanya.

Keberhasilan lain yang perlu juga ditonjolkan kata Yose, soal kestabilan harga bahan kebutuhan pokok. Walau banyak orang mengatakan mahal, harga kebutuhan pokok di era Jokowi terbilang stabil.


(agt)