Menilik Kertas Kraft Aceh, BUMN Rugi Tempat Kerja Jokowi Dulu

CNN Indonesia | Rabu, 20/02/2019 12:02 WIB

Calon Presiden Jokowi. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah bekerja pada salah satu BUMN, PT Kertas Kraft Aceh (Persero). Pernyataan tersebut disampaikan untuk membantah kabar Jokowi pernah bekerja di PT Alas Helau milik Capres Prabowo Subianto.

"Pak Jokowi tidak pernah bekerja di perusahaan yang dikuasai Prabowo," tegas Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily, Selasa (19/2).

Ace menegaskan Jokowi pernah bekerja di Aceh pada PT Kertas Kraft Aceh (Persero). Perusahaan tersebut merupakan BUMN yang memproduksi kertas kantong semen.

Kertas Kraft Aceh memang berstatus BUMN lantaran 96,67 persen sahamnya dimiliki pemerintah. Namun, terdapat kepemilikan 3,33 persen saham PT Alas Helau pada BUMN tersebut.

Lihat juga:

Jasa Marga 'Ngaku' Belum Dapat Untung dari Tol Trans Jawa

Dikutip dari profil BUMN 2017 yang diterbitkan Kementerian BUMN, Kertas Kraft Aceh bergerak di bidang industri pulp dan kertas yang didirikan dalam rangka swasembada pengadaan kertas kantong di dalam negeri. Perusahaan didirikan pada 1983 yang disusul pembangunan pabrik pada 1985 dengan investasi US$424,7 juta.

Pabrik mulai beroperasi pada 1989, dengan produksi komersial pada 1990. Lokasi pabrik berada di zona industri Lhoeksomawe, 26 km dari Lhoeksomawe, Aceh Utara. Namun, sejak 2007 operasional perusahaan terkendala akibat terhentinya pasokan bahan baku.

Pada 2012, Dahlan Iskan yang ketika itu masih menjadi Menteri BUMN dengan optimis mengatakan pemerintah akan kembali menghidupkan Kertas Kraft Aceh. Dahlan mengaku sudah menemukan solusi atas salah satu masalah yang membuat BUMN kertas tersebut mati suri, yakni tidak tersedianya bahan baku pabrik kertas tersebut.

Menurut Dahlan saat itu, izin kepemilikan lahan hutan yang didalamnya terdapat bahan baku untuk operasional pabrik KKA dimiliki oleh Prabowo Subianto dan Inhutani IV. Prabowo menurut Dahlan, saat itu sudah merelakan haknya atas HTI lahan tersebut kepada Inhutani IV agar dapat memasok bahan baku kepada KKA.

"KKA akan dihidupkan kalau bahan bakunya tersedia. Dulu KKA punya izin lahan HTI (hutan tanaman 60 ribu hektar tetepi sejak reformasi HTI tersebut bermasalah karena belum ada rancangan tata ruang. Jadi sekarang, HTI-nya itu dimiliki oleh Inhutani IV sebagian dan Pak Prabowo sebagian besar," ujar Dahlan pada September 2012.

[Gambas:Video CNN]

Enam tahun berlalu, hingga kini pabrik kertas KKA belum juga hidup kembali. Saat ini, perusahaan masih berada dalam proses restrukturisasi atau penyehatan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Dikutip dari laman PPA, KKA sejak 2012 menjalankan bisnis pembangkit listrik sebagai salah satu langkah menutup kerugian akibat operasional pabrik kertas yang terhenti. Data terakhir yang dirilis Kementerian BUMN pada 2012-2015 mencatat perusahaan mengalami kerugian Rp354 miliar.

Sementara pada 2015, total aset perusahaan tersisa sebesar Rp669 miliar dengan total kewajiban Rp1,44 triliun. CNNIndonesia.com sudah mencoba menghubungi Direktur Utama PT PPA Henry Sihotang guna mengetahui kabar teranyar Kertas Kraft Aceh.

Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban dari yang bersangkutan.