Sri Mulyani Sebut Anggaran Kartu Sembako Jokowi dari Bansos

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran program kartu sembako yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berasal dari pos anggaran bantuan sosial (bansos) di sektor komoditas pangan yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), dan lainnya. Itu pakai APBN, namun desainnya nanti akan dibahas mengenai kartu sembako yang merupakan konsolidasi program PKH, Rastra, dan lainnya," ucap Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/2).

Lantaran program tersebut merupakan janji Presiden Jokowi bila terpilih kembali menjadi kepala negara untuk periode lima tahun ke depan, maka program itu baru akan dianggarkan pada tahun depan.

Senada, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kartu sembako merupakan hasil konsolidasi dari semua program bansos yang diberikan pemerintah. Tujuannya, agar penyaluran bansos lebih terintegrasi dan akuntabel.

Lihat juga: Kemenkeu akan Permudah Badan Layanan Umum Saling Pinjam Uang

"Tapi modelnya seperti apa, nanti kami carikan. Saat ini masih dalam proses perumusan, dalam waktu dekat kami umumkan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

Sebelumnya, Jokowi yang kembali mengikuti kontestasi politik sebagai calon pertahana menebar janji akan mengeluarkan kartu sembako. Kartu ini merupakan penguatan dari program bansos yang saat ini telah diberikan di era pemerintahan Kabinet Kerja.

Kartu ini diterbitkan agar penurunan tingkat kemiskinan bisa kembali diwujudkan bila ia kembali memimpin Indonesia. Pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin sebanyak 28,59 juta orang atau 11,22 persen dari populasi masyarakat Indonesia. Sementara per September 2018, jumlah penduduk miskin menyusut menjadi 25,67 juta orang atau 9,66 persen dari populasi masyarakat.

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan angka kemiskinan berada di kisaran 9 persen. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan kemiskinan mencapai Rp97,9 triliun.

Lihat juga: Sempat Molor, Perpres Mobil Listrik Dipastikan Rampung Maret

Anggaran itu akan digunakan untuk program bidik misi, bantuan pangan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga kurang mampu, KIP, dan PKH. (uli/lav)