Sri Mulyani Tambah Kriteria dalam Kucurkan Insentif ke Daerah

CNN Indonesia | Kamis, 28/02/2019 11:10 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan menggunakan kinerja eskpor daerah sebagai pertimbangan yang digunakan untuk menggelontorkan dana insentif daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan menggunakan kinerja ekspor daerah sebagai tolok ukur dalam memberikan dana insentif. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mencetuskan ide untuk menambah kriteria kemampuan ekspor daerah dalam menggelontorkan Dana Insentif Daerah (DID). Penambahan kriteria tersebut dilakukan demi menggenjot jumlah ekspor komoditas Indonesia sehingga kinerja neraca perdagangan bisa diperbaiki.

Ia mengatakan tiap daerah akan diberikan kesempatan untuk berlomba-lomba meningkatkan ekspornya, sehingga penilaian untuk mendapatkan insentif kian bertambah. Sri Mulyani mengatakan perlombaan ekspor antara daerah sudah dilakukan di Korea Selatan.

"Korea Selatan dulu sama seperti Indonesia, kelaparan di mana-mana. Nah ekspor pertama mereka adalah produk kulit tikus. Dia (pemerintah Korea Selatan) membuat perlombaan ekspor antar daerah," papar Sri Mulyani, Rabu (27/2).


Pemerintah Korea Selatan disebut Sri Mulyani lihai dalam mengatasi masalah. Ketika banyak tikus yang merusak padi di negara itu, pemerintah Korea Selatan justru menangkap peluang emas dengan membuat perlombaan untuk mengambil tikus agar kulit binatang itu bisa diekspor.


"Masalah bukan dijadikan keluhan, tapi solusi," imbuh Sri Mulyani.

Tak hanya Korea Selatan, Sri Mulyani menuturkan Eropa juga sudah menerapkan hal serupa sejak era 70-an. Walaupun sudah cukup lama, bukan berarti kebijakan itu tak bisa diadaptasi di Indonesia.

"Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, kalau ada kebijakan yang bagus kami juga memikirkan. Apalagi mereka (pemerintah Korea Selatan dan Eropa) membuat itu dan betul-betul diperhatikan," jelas Sri Mulyani.

Informasi saja, selama ini pemerintah mengucurkan DID kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang memenuhi kriteria utama dan kinerja. Pemerintah menetapkan kriteria utama yang harus dipenuhi, antara lain opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang wajar tanpa pengecualian (WTP), peraturan daerah (Perda) yang tepat waktu, ketersediaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan penggunaan e-government seperti e-budgetting dan e-procurement.

Sementara, ada 11 kategori yang ditetapkan pemerintah dalam kriteria kinerja bagi pemerintah daerah yang ingin mendapatkan insentif. Salah satunya terkait dengan pengelolaan sampah di daerah tersebut.

"Saya membayangkan DID saya masukkan ekspor dalam formulanya, sama seperti laporan keuangan WTP nya yang bagus lalu kemiskinan turun, sekarang saya masukkan ekspor juga," jelas Sri Mulyani.

[Gambas:Video CNN]

Nantinya, ia berencana membuat rapat bulanan soal ekspor dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain untuk membuat koordinasi lebih baik. Beberapa K/L yang dimaksud, misalnya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Sehingga kami juga akan mulai membicarakan sektornya, apakah kayu, kelapa sawit, dan lain-lain," tutur Sri Mulyani.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2018 defisit sebesar US$8,57 miliar. Capaian itu berbanding terbalik dengan kondisi pada 2017 lalu yang surplus sebesar US$11,84 miliar.

Sementara, kondisi itu berlanjut pada Januari 2019 kemarin. Defisit pada awal tahun ini tercatat sebesar US$1,16 miliar. Angkanya lebih tinggi dari Desember 2018 yang hanya defisit US$1,03 miliar.

(aud/agt)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK