JELANG DEBAT CAWAPRES

Empat 'Senjata' Sandi dan Wibawa Ma'ruf jadi 'Tolak Bala'

Agus Triyono, CNN Indonesia | Minggu, 17/03/2019 11:30 WIB
Empat 'Senjata' Sandi dan Wibawa Ma'ruf jadi 'Tolak Bala' Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam debat perdana Pilpres 2019 beberapa waktu lalu. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Debat Pemilihan Presiden 2019 akan kembali dilaksanakan Minggu (17/3) malam ini. Debat yang akan diikuti oleh Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno ini akan membahas topik-topik pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.

Berkaitan dengan topik yang akan diperdebatkan tersebut, Pengamat Ekonomi CORE Akhmad Akbar Susamto mengatakan akan banyak masalah yang mengemuka dan diangkat dalam debat.

Masalah tersebut terutama akan dilontarkan Sandiaga Uno sebagai penantang kubu petahana untuk 'menghajar' Ma'ruf. Di sektor kesehatan misalnya, isu besar yang akan diangkat kemungkinan besar berkaitan dengan defisit keuangan yang melanda Badan Penyelenggara Sosial (BPJS) Kesehatan.


Masalah BPJS Kesehatan kemungkinan besar akan digunakan sebagai senjata oleh Sandiaga Uno untuk 'menghajar' Ma'ruf Amin yang berpasangan dengan Joko Widodo. Diketahui, Jokowi merupakan calon petahana.


Seperti diketahui, selama pemerintahan Jokowi, kondisi keuangan BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit. Pada 2015 tercatat, keuangan BPJS Kesehatan defisit sampai dengan Rp5,7 triliun.

Pada 2016, defisit membengkak jadi Rp9,7 triliun. Pada 2017, defisit kembali membengkak jadi Rp9,75 triliun. Sementara itu pada 2018 defisit melebar menjadi Rp10,98 triliun. "Permasalahan dan kekacauan dalam pengelolaan BPJS Kesehatan pasti akan menjadi bahasan, terutama dari kubu lawan pemerintah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (16/3).

Di sektor pendidikan, isu yang akan muka kemungkinan berkaitan dengan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dan isu kesejahteraan guru. Untuk kaitannya dengan pelaksanaan PIP, kemungkinan akan digoreng kubu Ma'ruf sebagai bahan debat.

Pelaksanaan program tersebut akan diklaim sebagai keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan akses bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan. Sementara itu berkaitan dengan gaji guru, kemungkinan besar akan dijadikan senjata kubu Sandi untuk 'menjatuhkan' citra kubu petahana.


Maklum saja, di 2019 ini masih ada guru yang tingkat kesejahteraannya mengenaskan. Bahkan, Presiden Jokowi saat menerima Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) awal tahun lalu menerima informasi ada guru yang per bulan hanya berpenghasilan Rp300 ribu sampai dengan Rp500ribu.

Di sektor ketenagakerjaan, Ketua Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri mengatakan isu yang akan mengemuka kemungkinan berkaitan dengan pengangguran dan kualitas tenaga kerja dalam negeri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memang menunjukkan tingkat pengangguran terbuka sampai dengan Agustus 2018 hanya 5,34 persen dari total penduduk usia angkatan kerja mencapai 7 juta orang, turun sedikit dibandingkan Februari 2015 yang masih 7,45 juta.

Tapi bila dibedah lebih jauh jumlah angkatan kerja yang bekerja pun masih 'rapuh'. Pasalnya, sekitar 65 persen masyarakat usia angkatan kerja pun kebanyakan di sektor informal yang memiliki produktivitas dan perlindungan rendah.

Isu lain berkaitan dengan tenaga kerja asing. "Bisa saja isu muncul dan terjadi saling serang soal tenaga kerja asing. Tapi tidak menyentuh substansi karena jumlah tenaga kerja asing hanya 0,05 persen dari seluruh tenaga kerja di Indonesia," katanya.


Sementara berkaitan dengan sosial, Isu yang kemungkinan akan kembali mengemuka adalah soal kemiskinan. Data BPS memang menunjukkan, tingkat kemiskinan pada masa pemerintahan Jokowi sampai September 2018 kemarin memang berhasil diturunkan jadi tinggal 25,67 juta orang atau 9,66 persen dari total penduduk Indonesia.

Bila dibandingkan Maret 2015 atau awal pemerintahan Jokowi, angka kemiskinan tersebut berhasil ditekan 2,93 juta orang. Pasalnya, jumlah penduduk miskin saat itu masih 28,6 juta orang atau 11,22 persen dari total penduduk Indonesia.

Tapi dalam banyak kesempatan, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno selalu menjejali pikiran masyarakat bahwa di era 'Jokowi' kemiskinan di Indonesia bertambah parah. Prabowo bahkan pernah menyebut angka kemiskinan RI saat ini justru naik 50 persen dibanding sebelumnya.

Yose mengatakan isu kemiskinan kemungkinan besar akan kembali mengemuka dan diangkat Sandi untuk menurunkan kredibilitas lawannya di mata pemilih. "Kalau untuk kemiskinan ini saya terus terang tidak tahu kenapa mereka ngotot menyebut angkanya naik. Sampai debat kedua, klaim kemiskinan naik itu hanya retorika saja. Pernyataan soal kemiskinan tidak didukung data , kebanyakan hanya retorika," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Yose mengatakan agar 'serangan' yang disampaikan Sandiaga dalam debat kepada kubu petahana nantinya tidak dianggap retorika, bekas wakil gubernur DKI Jakarta tersebut perlu berstrategi; memperbaiki kejelasan data. Tanpa perbaikan tersebut, dikhawatirkan kritik yang dilontarkan bakal menjadi 'bumerang' bagi Sandi dan kubu Prabowo.

Selain perbaikan data, Sandi juga perlu menjelaskan langkah nyata yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah bangsa jika nanti terpilih dalam Pemilihan Presiden 2019. Pun begitu dengan Ma'ruf Amin.

Sebagai bagian dari kubu petahana, ia harus menjawab kritik juga berdasarkan data. Untuk masalah BPJS Kesehatan misalnya, memang saat ini kondisi keuangan lembaga pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut memang berdarah-darah.

Meskipun demikian, selama empat tahun di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia berhasil melakukan revolusi besar dalam Program JKN. Revolusi besar dilakukan dengan meningkatkan jumlah rakyat Indonesia yang tersentuh Program JKN baik secara mandiri maupun dibantu oleh negara.


"Dalam empat tahun sekitar 120 juta rakyat Indonesia tersentuh program jaminan kesehatan, itu hampir 50 persen dari total penduduk. Tidak ada negara lain yang punya program dengan pertumbuhan secepat itu," katanya.

Selain itu, Ma'ruf juga perlu menjelaskan langkah nyata yang sudah dijalankan pemerintahan Jokowi dalam mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Seperti diketahui, agar defisit keuangan BPJS Kesehatan tidak berimbas kepada pelaksanaan Program JKN, pemerintahan Jokowi telah mengambil banyak kebijakan.

Salah satu kebijakan, pada 2018 kemarin pemerintah menyuntikkan dana bantuan sebesar Rp10,1 triliun kepada BPJS Kesehatan. "Memang belum ada penyelesaian yang permanen untuk mengatasi masalah BPJS Kesehatan," katanya.


Main Aman

Meskipun punya banyak senjata untuk menyerang, Sandi kemungkinan besar tidak akan terlalu keras 'menghajar' Ma'ruf dalam debat malam ini. Akhmad memperkirakan Sandi justru akan kalem dan bermain seperlunya dalam berdebat dengan Ma'ruf.

Wibawa dan kharisma Ma'ruf sebagai tokoh agama terkemuka dan usia yang lebih senior diperkirakan akan membuat Sandi mengontrol 'serangannya' agar tidak menghilangkan simpati masyarakat kepadanya.

"Sandi memang lincah, tapi dia tidak akan menyerang Ma'ruf. Ia akan bermain seperlunya demi meraih simpati," katanya.

(agt)