Menteri Amran Tuding Mafia Bikin 'Gaduh' Beras Hingga Telur
CNN Indonesia
Senin, 01 Apr 2019 19:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertanian Amran Sulaiman menuding mafia dibalik 'gaduh' kebijakan terkait komoditas pertanian, mulai dari beras hingga telur ayam. Ia mensinyalir segelintir badan usaha sakit hati karena ruang geraknya kian sempit setelah berbagai batasan yang dibuatnya di Kementerian Pertanian.
Ia mencontohkan polemik produksi beras di tahun lalu, di mana estimasi beras Kementan lebih banyak dibanding proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS). Padahal, ia mengklaim estimasi yang dikeluarkannya berbasis data BPS.
Namun, Kementan dituding tak becus terkait data, sehingga harga beras melonjak. Meski, ia mengaku bingung karena persoalan data bukan tanggung jawab kementeriannya.
"Kan Kementan tidak produksi data. Jadi, mungkin saja ada mafia yang sengaja mengembuskan isu itu ke arah Kementan" tegas Amran di Jakarta, Senin (1/4).
Mafia yang dimaksud, lanjut Amran, adalah perusahaan perantara (middleman) yang sengaja mengatur harga komoditas pertanian dengan menimbun pasokan, serta perusahaan yang kerap menjual bibit dan pupuk palsu ke petani.
Ia menduga pihak-pihak ini gerah lantaran ia getol menindak perusahaan yang terbukti melakukan permainan harga. Dengan bantuan Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan), pihaknya sudah menciduk 782 perusahaan yang terbukti menyelewengkan harga hasil ternak, beras, dan hortikultura. Angka ini sudah termasuk perusahaan yang menjual bibit dan pupuk palsu.
Hanya saja, kebijakan ini bikin beberapa oknum jadi ketar-ketir. Khawatir bahwa modus yang dilakukan oleh mereka terkuak suatu saat nanti. Walhasil, Kementan disebutnya harus kenyang menerima isu-isu yang tak enak.
"Kebijakan ini memang bikin gaduh. Beras, ayam, sampai telur semuanya gaduh. Memang ini (penindakan) bukan kebijakan yang populer, tapi kami tidak akan mundur dengan serangan ini," terang Amran.
Menurut Amran, penindakan perusahaan middleman bersama Polri ini dilakukan demi menguntungkan konsumen dan petani. Sebab, konsumen bisa mendapat harga pangan lebih murah.
Ia kemudian mencontohkan satu kasus di Brebes, di mana harga bawang merah di tingkat petani tercatat Rp8 ribu per kilogram (kg), namun harganya di pasar tradisional tercatat Rp30 ribu per kg. Padahal, pasar ini hanya berjarak 5 kilometer (km) saja dari lahan bawang merah.
Sementara di sisi lain, petani bisa mendapatkan akses pupuk dan bibit yang lebih baik. Ia kemudian berkisah mengenai satu petani yang berinvestasi Rp100 juta di lahan seluas 1 hektare (ha) demi menanam bawang merah. Namun, investasi itu gagal karena bibit dan pestisida yang diterima ternyata abal-abal.
"Silakan saja bully kami untuk masalah pupuk atau kasus beras. Kami terima saja. Tapi kami tak bisa biarkan petani melarat karena ulah segelintir orang. Ini sungguh tak adil. Makanya kami minta Polri untuk segera penjarakan oknum seperti ini," tandasnya.
[Gambas:Video CNN] (glh/bir)
Ia mencontohkan polemik produksi beras di tahun lalu, di mana estimasi beras Kementan lebih banyak dibanding proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS). Padahal, ia mengklaim estimasi yang dikeluarkannya berbasis data BPS.
Namun, Kementan dituding tak becus terkait data, sehingga harga beras melonjak. Meski, ia mengaku bingung karena persoalan data bukan tanggung jawab kementeriannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Harga Bawang Putih dan Merah Kompak Naik |
Mafia yang dimaksud, lanjut Amran, adalah perusahaan perantara (middleman) yang sengaja mengatur harga komoditas pertanian dengan menimbun pasokan, serta perusahaan yang kerap menjual bibit dan pupuk palsu ke petani.
Hanya saja, kebijakan ini bikin beberapa oknum jadi ketar-ketir. Khawatir bahwa modus yang dilakukan oleh mereka terkuak suatu saat nanti. Walhasil, Kementan disebutnya harus kenyang menerima isu-isu yang tak enak.
"Kebijakan ini memang bikin gaduh. Beras, ayam, sampai telur semuanya gaduh. Memang ini (penindakan) bukan kebijakan yang populer, tapi kami tidak akan mundur dengan serangan ini," terang Amran.
Menurut Amran, penindakan perusahaan middleman bersama Polri ini dilakukan demi menguntungkan konsumen dan petani. Sebab, konsumen bisa mendapat harga pangan lebih murah.
Ia kemudian mencontohkan satu kasus di Brebes, di mana harga bawang merah di tingkat petani tercatat Rp8 ribu per kilogram (kg), namun harganya di pasar tradisional tercatat Rp30 ribu per kg. Padahal, pasar ini hanya berjarak 5 kilometer (km) saja dari lahan bawang merah.
Sementara di sisi lain, petani bisa mendapatkan akses pupuk dan bibit yang lebih baik. Ia kemudian berkisah mengenai satu petani yang berinvestasi Rp100 juta di lahan seluas 1 hektare (ha) demi menanam bawang merah. Namun, investasi itu gagal karena bibit dan pestisida yang diterima ternyata abal-abal.
"Silakan saja bully kami untuk masalah pupuk atau kasus beras. Kami terima saja. Tapi kami tak bisa biarkan petani melarat karena ulah segelintir orang. Ini sungguh tak adil. Makanya kami minta Polri untuk segera penjarakan oknum seperti ini," tandasnya.
[Gambas:Video CNN] (glh/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK