Pengembangan SDM Jadi Fokus Utama Pemerintah pada 2020

CNN Indonesia | Jumat, 05/04/2019 15:53 WIB
Pengembangan SDM Jadi Fokus Utama Pemerintah pada 2020 Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut pengembangan SDM dan hilirisasi SDA bakal menjadi agenda penting dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro menyebut pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) bakal menjadi agenda penting dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020.

Hal tersebut, menurut dia, sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo di dalam sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu. Saat ini, pemerintah tengah mencocokkan keinginan Jokowi tersebut dengan realita yang terjadi saat ini.

"Kami saat ini tengah menyamakan prioritas agar sejalan dengan apa yang menjadi harapan presiden dengan apa yang menjadi kondisi riilnya di dua fokus tersebut," jelas Bambang di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kamis (4/4).



Di bidang SDM, rencananya RKP akan berkutat di bidang pendidikan berbasis keterampilan seperti vokasi di tingkat sekolah menengah, Balai Latihan Kerja (BLK), dan politeknik. Hanya saja, ia tak menyebut secara detail mengenai langkah kebijakan yang pemerintah lakukan.

Sementara di bidang hilirisasi, pemerintah ingin sumber daya alam seperti pertanian dan pertambangan bisa menciptakan nilai tambah. Dengan demikian, penciptaan nilai tambah tak hanya dilakukan dengan industri manufaktur semata.

"Kemudian kami juga berencana untuk melakukan transformasi sektor jasa," imbuh dia.


Menurutnya, RKP tahun depan bertepatan dengan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 hingga 2024. Adapun saat ini pembahasan RPJMN masih berupa kajian teknokratik dana kan segera difinalisasi.

"RKP ini akan menjadi RKP pertama di RPJMN berikutnya," jelas dia.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah, RKP hanya disusun dalam periode satu tahun pemerintahan. Di tahun 2019, RKP pemerintah tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019. (glh/agi)