Kubu Prabowo Janji Penyaluran Bansos Lewat E-KTP Mulai 2020

CNN Indonesia | Kamis, 11/04/2019 17:36 WIB
Kubu Prabowo Janji Penyaluran Bansos Lewat E-KTP Mulai 2020 KTP Elektronik. (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengatakan penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui sistem identitas tunggal menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik diharapkan bisa berjalan di tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 jika Prabowo terpilih dalam Pilpres 2019.

Juru Bicara BPN Alexander Yahya Datuk menyebut pemerintah akan melakukan penyisiran basis data terpadu segera setelah Prabowo terpilih menjadi Presiden. Menurut dia, pendataan seharusnya bisa dilakukan dengan cepat, karena tinggal mengintegrasikan data penerima bantuan sosial yang berada di Kementerian Sosial dengan data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri.

Hanya saja, ia tak mau menyebut proses integrasi data ini secara detail. Ia menyebut aksi itu akan terkuak kala debat capres dan cawapres terakhir pada Sabtu (13/4) mendatang.


"Proses konkret bantuan sosial lewat single identification number nantinya akan kami sampaikan di dalam debat, tapi kami harap ini bisa dilakukan sesegera mungkin," jelas Alexander, Kamis (11/4).

Ia menuturkan, penyaluran bansos melalui satu kartu diharapkan bisa menciptakan penyaluran bansos yang lebih efektif. Sebab menurutnya, program Jokowi yang terlalu menerbitkan banyak kartu untuk penyaluran bansos dianggap tak efisien. Banyak biaya yang dikeluarkan hanya untuk melakukan pencetakan kartu hingga intermediasi perbankan.


Dengan satu kartu, ia berharap penyaluran bansos bisa lebih cepat sehingga langsung meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan basis data yang lebih terpadu, ia juga yakin anggaran bansos juga bisa lebih efisien.

Ia menilai penyaluran bansos selama ini kurang efisien karena data penerima manfaat masih kurang baik. Kondisi ini membuat penerima bansos yang seharusnya bisa menerima lebih ternyata malah tidak membantu persoalan rumah tangganya sama sekali.

Adapun di dalam APBN 2019, pemerintah meningkatkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp93 triliun yang terdiri atas bantuan pangan, jaminan kesehatan bagi Peserta Bantuan Iuran (PBI), Kartu Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan (PKH). Anggaran ini meningkat 25,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp74,2 triliun.

"Tapi bukan berarti anggaran bansos nantinya akan dikurangi. Kami harapkan anggaran bisa lebih efisien dan tepat sasaran saja. Kalau asal menambah anggaran, kan juga harus dilihat kemampuan APBN, harus dilihat efektivitasnya," tutur dia.

Sementara itu, anggota Tim Ekonomi Nasional (TKN) Joko Widodo dan Ma'ruf Amin Tsamara Amany mengatakan sejauh ini proses penyaluran bansos masih mengandalkan sistem multi kartu, Bahkan rencananya, kartu sakti Jokowi akan diperluas dengan munculnya KIP kuliah, Kartu Sembako Murah, hingga Kartu Prakerja.


Meski demikian, tidak menutup kemungkinan pemerintahan Jokowi juga akan menggunakan sistem penyaluran bansos dengan identifikasi tunggal. "Sejauh ini program kerja Pak Jokowi adalah dengan tambahan kartu tersebut, mungkin saja ke depan hal itu dikaji," tutur Tsamara.

Kendati sistem multi kartu dianggap tidak efisien oleh kubu oposisi, Tsamara yakin anggaran kemiskinan ke depan bisa lebih efektif. Utamanya, dengan Kartu Prakerja. Sebab, setelah kartu ini diluncurkan, masyarakat yang menganggur tentu akan diberikan pelatihan keterampilan kerja agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan.

Jika sudah mendapatkan penghasilan, tentu masyarakat secara perlahan akan keluar dari jerat kemiskinan. Hal itu, tentu akan berpengaruh ke jumlah anggaran pengentasan kemiskinan tahun-tahun berikutnya.

"Pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya dengan subsidi, namun juga menciptakan tenaga kerja yang lebih berdaya. Ini akan kami lakukan dengan Kartu Pra-Kerja yang merespons dunia kerja," papar dia.
[Gambas:Video CNN] (glh/agi)