Usai Pilpres, BPJS Watch Tagih Janji Kenaikan Iuran Kesehatan

Jakarta, CNN Indonesia -- BPJS Watch menagih janji pemerintah untuk menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan usai pesta demokrasi. Janji itu sesuai dengan yang dilontarkan pemerintah beberapa waktu terakhir sebelum perhelatan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) 2019 dimulai.

Koordinator Advokasi BPJS Watch TImboel Siregar mengatakan kenaikan iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut untuk menekan persoalan defisit BPJS Kesehatan.

"Saya harapkan pemerintah merealisasikan janji untuk menaikkan iuran seperti yang dikemukakan pak JK (Jusuf Kalla) beberapa waktu lalu, khusus bagi PBI (Penerima Bantuan Iuran), sehingga bisa mengatasi utang dan defisit," ujarnya, Kamis (18/4).

Ia meminta pemerintah dan BPJS Kesehatan jangan puas hanya dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33 Tahun 2019 yang merevisi PMK 10/2018 yang prinsipnya membayar iuran PBI di depan demi mengatasi permasalahan likuiditas.

Lihat juga: BPJS Kesehatan Bayar Utang Rp11 T Lewat 'Talangan' APBN

Sebab, Timboel menuturkan persoalan defisit BPJS Kesehatan semakin meradang. Hal itu tampak dari tumpukan utang eks PT Askes (Persero) tersebut ke Rumah Sakit (RS). Per Januari 2019, utang jatuh tempo diperkirakan Rp12,97 triliun, dengan liabilitas pelayanan kesehatan dalam proses Rp3,93 triliun.

Angka itu belum memperhitungkan liabilitas pelayanan kesehatan yang belum dilaporkan yang diperkirakan mencapai Rp17,53 triliun. "Dari data akhir Januari 2019 ini saja sudah terlihat betapa besarnya utang BPJS Kesehatan yang sudah jatuh tempo maupun yang akan jatuh tempo," jelasnya.

Sekadar mengingatkan, sehari sebelum pilpres dimulai, BPJS Kesehatan membayarkan utang klaim jatuh temponya ke RS sebesar Rp11 triliun. Nilai ini lebih besar ketimbang utang klaim pada bulan-bulan biasanya, yaitu Rp8 triliun.

Lihat juga: Defisit BPJS Kesehatan, 'Bulan-bulanan' dalam Debat Capres

Jumlah utang yang dibayarkan itu bukan lah nilai yang sedikit. Apalagi, setiap bulannya, BPJS Kesehatan juga harus membayar denda 1 persen atas keterlambatan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo.

Tentu, BPJS Kesehatan 'nombok' lantaran penerimaan iuran dari peserta setiap bulannya cuma sekitar Rp6,5 triliun - Rp7,5 triliun.

[Gambas:Video CNN][Gambas:Video CNN][Gambas:Video CNN]

(bir)