Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo. (ANTARA FOTO/IORA SUMMIT 2017/Widodo S. Jusuf)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan proses pembentukanholding perbankan masih dalam tahap diskusi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pemerintah baru saja merevisi skema holding atas usulan dari KSSK.
Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan pihaknya mengubah beberapa poin mengenai tingkat efisiensi dengan keberadaan holding perbankan. Namun, ia enggan membeberkan poin yang direvisi.
"Jadi holding pasti ada efisiensi dan seperti yang kami lakukan bersama ATM link saja itu kan sudah efisiensi bagus. Belum holding saja sudah ada efisiensi di masing-masing perbankan," ucap Gatot, Senin (22/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Kementerian BUMN dan peserta holding perbankan akan merombak total sistem teknologi informasi (TI) di masing-masing peserta holding. Perombakan dilakukan agar sistem yang digunakan antar perusahaan sejenis.
"(Dari KSSK) ada masukan beberapa hal yang lebih realistis," imbuh dia.
Walau direvisi dan masih tahap diskusi dengan KSSK, Gatot menekankan holding perbankan tetap ditargetkan rampung tahun ini. Hanya saja, ia tak menyebut pasti bulan apa holding itu akan terealisasi.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan pembentukan holding perbankan bisa rampung pada Mei 2019. Ia mengungkapkan holding ini tak hanya bermanfaat untuk membuat biaya perbankan pelat merah lebih efisien, tapi juga meningkatkan profesionalitas dan transparansi pada perusahaan-perusahaan tersebut.
"Targetnya (rampung) Mei (2019)," ucap Rini.
Sebagai informasi, holding perbankan akan dipimpin oleh PT Danareksa (Persero). Nantinya, Danareksa akan menginduki PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).